Kep Dirjen B.C No.P-40/BC/2008 Petunjuk Tata Laksana Ekspor

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

SALINAN 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

NOMOR P-40/BC/2008 

TENTANG 

TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

Menimbang  :  bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan 

Kepabeanan di Bidang Ekspor, perlu menetapkan Peraturan Direktur 

Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang 

Ekspor;  

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3612) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4661); 

2.   Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 

3.   Peraturan Pemerintah Nomor 55  tahun 2008 tentang Pengenaan 

Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 116); 

4.   Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang 

Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan 

Pengawasannya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.010/2006; 

5.   Peraturan Menteri Keuangan No mor 145/PMK.04/2007 tentang 

Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor; 

6.   Peraturan Menteri Keuangan No mor 100/PMK.01/2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

149/PMK.01/2008; 

7.   Peraturan Menteri Keuangan No mor 214/PMK.04/2008 tentang 

Pemungutan Bea Keluar; 

  MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG 

TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR. 

   BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud  dengan : 

1.   Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 

2.   Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah 

pabean.  

3.   Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang 

melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.  

4.   Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya 

disingkat dengan PPJK adalah badan usaha yang melakukan 

kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan 

atas kuasa importir atau Eksportir.  

5.   Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat dengan PJT 

adalah perusahaan yang  memperoleh izin usaha jasa titipan dari 

instansi yang berwenang serta memperoleh persetujuan untuk 

melaksanakan kegiatan kepabeanan dari Kepala Kantor Pabean.  

6.   Barang Ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari daerah 

pabean.  

7.   Pemberitahuan Ekspor Barang yang selanjutnya disingkat dengan 

PEB adalah pemberitahuan pabean yang digunakan untuk 

memberitahukan ekspor barang. 

8.   Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di 

pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan 

untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah 

pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.  

9.   Sistem Komputer Pelayanan adalah sistem komputer yang 

digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan 

pelayanan kepabeanan.  

10.  Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan 

PDE adalah pertukaran data elektronik melalui komunikasi antar 

aplikasi dan antar organisasi yang terintegrasi dengan 

menggunakan perangkat sistem komunikasi data. 

11.  Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat 

menyimpan data elektronik seperti disket, compact disc ,  flash 

disk, dan yang sejenisnya.  

12.  Kemudahan Impor Tujuan Ekspor yang selanjutnya disingkat 

dengan KITE adalah pemberian pembebasan dan/atau 

pengembalian bea masuk dan/atau cukai serta Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak 

dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, 

dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama 

untuk tujuan ekspor.   

13.  Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap Barang Ekspor.  

14.  Barang Ekspor dengan karakteristik tertentu adalah Barang 

Ekspor yang jumlah dan/atau spesifikasinya baru dapat 

diketahui setelah sampai di negara tujuan. 

15.  Nota Pelayanan Ekspor yang selanjutnya disingkat dengan NPE 

adalah nota yang diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen 

Ekspor atau Sistem Komputer Pelayanan atas PEB yang 

disampaikan, untuk melindungi pemasukan barang yang akan 

diekspor ke Kawasan Pabean dan/atau pemuatannya ke sarana 

pengangkut. 

16.  Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen yang selanjutnya 

disingkat dengan NPPD adalah pemberitahuan kepada Eksportir 

oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Sistem Komputer 

Pelayanan di Kantor Pabean Pemuatan untuk menyerahkan 

dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi terkait. 

17.  Pemberitahuan Pemeriksaan Barang yang selanjutnya disingkat 

dengan PPB adalah pemberitahuan kepada Eksportir oleh 

Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Sistem Komputer 

Pelayanan di kantor pabean pemuatan untuk dilakukan 

pemeriksaan fisik terhadap Barang Ekspor.  

18.  Nota Pemberitahuan Penolakan yang selanjutnya disingkat 

dengan NPP adalah pemberitahuan kepada Eksportir oleh 

Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Sistem Komputer 

Pelayanan di kantor pabean pemuatan yang memberitahukan 

bahwa PEB ditolak karena pengisian data PEB dan dokumen 

pelengkap pabean tidak lengkap dan/atau tidak sesuai. 

19.  Konsolidasi Barang Ekspor adalah kegiatan mengumpulkan 

Barang Ekspor yang diberitahukan dalam dua atau lebih PEB 

dengan menggunakan satu peti kemas sebelum Barang Ekspor 

tersebut dimasukkan ke Kawasan Pabean untuk dimuat ke atas 

sarana  pengangkut . 

20.  Pihak yang melakukan konsolidas i Barang Ekspor adalah badan 

usaha yang melaksanakan konsolidasi Barang Ekspor. 

21.  Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor yang selanjutnya 

disingkat dengan PKBE adalah pemberitahuan yang dibuat oleh 

pihak yang melakukan konsolidasi yang berisi daftar seluruh 

PEB dan Nota Pelayanan Ekspor yang ada dalam satu peti 

kemas.  

22.  Barang  Ekspor  Gabungan  adalah  barang  ekspor dengan  

mendapat fasilitas KITE yang digabung tidak menjadi satu 

kesatuan unit dengan barang lain yang mendapat atau tidak 

mendapat fasilitas KITE. 

23.  Tidak menjadi satu kesatuan unit adalah barang yang 

digabungkan menjadi satu kesatuan yang utuh tetapi masing-masing barang masih dapat dipisahkan, antara lain lampu senter 

yang berisikan batu baterai dan pupuk yang dikemas dalam 

karung. 

24.  Perusahaan pengirim barang adalah perusahaan di dalam negeri 

yang mengirim barang hasil  produksinya ke perusahaan 

penerima barang untuk digabung menjadi Barang Ekspor 

Gabungan. 

25.  Perusahaan  penerima  barang  adalah  perusahaan  di  dalam  

negeri  yang  mendapat  fasilitas  KITE yang  menerima  barang  

hasil produksi perusahaan pengirim barang untuk digabung 

menjadi Barang Ekspor Gabungan.   

26.  Surat Serah Terima Barang yang selanjutnya disingkat SSTB 

adalah bukti telah diserahkan dan diterimanya suatu barang 

antara perusahaan pengirim barang dan perusahaan penerima 

barang yang ditandatangani  oleh kedua belah pihak dan 

diketahui oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor 

pabean terdekat.  

27.  Laporan Pemeriksaan Ekspor yang selanjutnya disingkat LPE 

adalah laporan hasil pemeriksaan pabean barang ekspor dengan 

fasilitas KITE, yang diterbitkan oleh kantor pabean pemuatan 

setelah dilakukan rekonsiliasi. 

28.  Nota Hasil Intelijen yang selanjutnya disingkat NHI adalah produk 

dari kegiatan intelijen yang menunjukkan indikasi mengenai 

adanya pelanggaran di bidang kepabeanan dan/atau cukai. 

29.  Kegiatan intelijen di bidang ekspor adalah serangkaian kegiatan 

didalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan tugas 

intelijen, pengumpulan, penilaia n penyusunan, pembadingan, 

analisis, penyebaran, dan pengkajian ulang data berdasarkan 

informasi yang berasal dari  database dan/atau informasi lainnya 

yang menunjukkan indikator risiko adanya pelanggaran di bidang 

ekspor. 

30.  Pembatalan ekspor adalah tindakan membatalkan atau tidak 

merealisasikan ekspor oleh Eksportir atas PEB yang telah 

disampaikan. 

31.  Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor yang selanjutnya 

disingkat SPPBE adalah surat persetujuan pengeluaran Barang 

Ekspor dari Kawasan Pabean pelabuhan muat ke daerah pabean. 

32.  Angkutan Multimoda adalah  angkutan barang dengan 

menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda 

atas dasar 1 (satu) kontrak pengangkutan yang menggunakan 

dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya 

barang oleh operator angkutan  multimoda ke suatu tempat yang 

ditentukan untuk penyerahan barang tersebut. 

33.  Pelabuhan Muat Asal adalah pelabuhan laut atau udara tempat 

dimuatnya barang yang akan diekspor ke sarana pengangkut 

dalam negeri yang bukan merupakan bagian dari angkutan 

multimoda. 

34.  Pelabuhan Muat Ekspor adalah pelabuhan laut atau udara 

tempat dimuatnya barang ekspor ke: 

a.   sarana pengangkut yang akan berangkat menuju ke luar 

daerah pabean; atau  

b.   sarana pengangkut dalam negeri yang merupakan bagian dari 

angkutan multimoda. 

35.  Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai.  

36.  Kantor Pabean adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai 

dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat 

dipenuhinya kewajiban pabean. 

37.  Kantor Pabean Pemeriksaan adalah kantor pabean yang 

melaksanakan pemeriksaan fisik Barang Ekspor. 

38.  Unit Pengawasan adalah unit kerja pada Direktorat Jenderal yang 

melakukan kegiatan intelijen, penindakan, penyidikan, dan 

kegiatan lain dalam rangka pengawasan. 

39.  Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor adalah pegawai Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai yang di tunjuk dalam jabatan tertentu 

untuk melaksanakan pemeriksaan dokumen ekspor.  

40.  Pemeriksa adalah pejabat bea dan cukai yang melakukan 

pemeriksaan fisik barang.  

41.  Petugas Pengawasan  Stuffing  adalah pejabat bea dan cukai yang 

mengawasi pemuatan barang ke dalam peti kemas.  

42.  Petugas Dinas Luar adalah pejabat bea dan cukai yang  

melakukan pengawasan  pemasukan Barang Ekspor di Kawasan 

Pabean atau pemuatan Barang Ekspor di luar Kawasan Pabean.  

    BAB II 

PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG 

Pasal 2 

(1)  Eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke 

kantor pabean pemuatan dengan menggunakan PEB. 

(2)  Pengurusan PEB dapat dilakukan sendiri oleh Eksportir atau 

dikuasakan kepada PPJK. 

(3)  PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib atas 

ekspor: 

a.   barang pribadi penumpang;  

b.   barang awak sarana pengangkut;  

c.   barang pelintas batas; 

d.   barang kiriman melalui PT. Pos Indonesia dengan berat tidak 

melebihi 100 (seratus) kilogram.  

(4)  Dalam hal ekspor barang melalui PJT, PJT dapat 

memberitahukan dalam satu PEB untuk beberapa pengirim 

barang dengan ketentuan PJT: 

a.   harus berstatus sebagai PPJK; 

b.   bertindak sebagai Eksportir; dan  

c.   wajib menyerahkan ke kantor pabean pemuatan lembar 

lanjutan PEB yang telah dilengkapi dengan nomor pos tarif 

paling lama 7 (tujuh) hari setelah PEB mendapat nomor dan 

tanggal pendaftaran. 

(5)  PJT yang tidak menyerahkan lembar lanjutan PEB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf c maka atas PEB berikutnya tidak 

dilayani sampai dengan PJT menyelesaikan kewajibannya. 

(6)  Dalam hal pemberitahuan ekspor  atas barang yang mendapat 

fasilitas KITE atau berasal dari TPB yang diberitahukan oleh PJT 

dan dikuasakan kepada PJT, maka ekspor tersebut tidak 

diperlakukan sebagai Barang Ekspor yang mendapat fasilitas 

KITE atau berasal dari TPB. 

   Pasal 3  

Atas ekspor barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya, 

Eksportir wajib mencantumkan nomor dan tanggal dokumen 

pelindung pengangkutan dari pabrik atau tempat penyimpanan ke 

pelabuhan pemuatan (CK-8) pada PEB. 

   Pasal 4 

(1)  Eksportir menyampaikan PEB ke kantor pabean pemuatan 

paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan 

paling lambat sebelum dimasukkan ke Kawasan Pabean. 

(2)  PEB atas barang curah yang dimuat ke sarana pengangkut, 

dapat disampaikan oleh Eksportir ke kantor pabean pemuatan 

sebelum keberangkatan sarana pengangkut.  

(3)  PEB atas ekspor tenaga listrik, barang cair atau gas melalui 

transmisi atau saluran pipa disampaikan oleh Eksportir ke 

kantor pabean pemuatan secara periodik, paling lambat 1 (satu) 

hari kerja setelah pemeriksaan jumlah pengiriman Barang 

Ekspor pada alat ukur yang ditetapkan di daerah pabean.  

   Pasal 5  

(1)  PEB disampaikan dalam bentuk data elektronik atau dalam 

bentuk tulisan diatas formulir. 

(2)  Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan 

kepabeanannya menggunakan sistem PDE kepabeanan, 

Eksportir  menyampaikan PEB dengan menggunakan sistem 

PDE kepabeanan. 

(3)  Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan 

kepabeanannya tidak menggunakan sistem PDE kepabeanan, 

Eksportir menyampaikan PEB dengan menggunakan Media 

Penyimpan Data Elektronik atau tulisan diatas formulir. 

(4)  PEB atas Barang Ekspor yang mendapat fasilitas KITE, 

disampaikan oleh Eksportir ke kantor pabean pemuatan dengan 

menggunakan sistem PDE kepabeanan atau Media Penyimpan 

Data Elektronik.  

(5)  PEB atas Barang Ekspor khusus meliputi: 

a.   barang kiriman; 

b.   barang pindahan; 

c.   barang perwakilan negara asing atau badan internasional; 

d.   barang untuk keperluan ibadah untuk umum, sosial, 

pendidikan, kebudayaan,  atau olah raga; 

e.   barang cinderamata; 

f.   barang contoh; dan  

g.   barang keperluan penelitian.  

(6)  PEB atas Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

huruf b sampai dengan huruf g dapat disampaikan oleh 

Eksportir dengan menggunakan tulisan diatas formulir. 

    BAB III 

PEMBAYARAN PNBP DAN BEA KELUAR 

Pasal 6 

(1)  Eksportir wajib melakukan pembayaran PNBP atas pelayanan 

PEB melalui bank devisa persepsi, pos persepsi, atau kantor 

pabean pemuatan paling lambat pada saat penyampaian PEB. 

(2)  Dalam hal pembayaran PNBP secara berkala, pembayaran dapat 

dilakukan setelah penyampaian PEB. 

(3)  Tarif, tata cara pengenaan, dan pembayaran PNBP dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang 

PNBP. 

   Pasal 7  

(1)  Terhadap Barang Ekspor yang dikenai Bea Keluar, Eksportir 

wajib melakukan pembayaran Bea Keluar paling lambat pada 

saat penyampaian PEB. 

(2)  Dalam hal Barang Ekspor yang dikenai Bea Keluar merupakan 

Barang Ekspor dengan karakteristik tertentu, Eksportir dapat 

melakukan pembayaran Bea Keluar paling lama 60 (enam puluh) 

hari sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut. 

(3)  Tata cara pengenaan dan pembayaran Bea Keluar dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang 

Bea Keluar. 

   BAB IV 

PEMERIKSAAN PABEAN 

Bagian Pertama 

Penelitian Dokumen 

Pasal 8 

(1)  Terhadap Barang Ekspor yang diberitahukan dalam PEB 

dilakukan penelitian dokumen setelah PEB disampaikan.  

(2)  Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan 

kepabeanannya menggunakan sistem PDE kepabeanan, 

dilakukan:  

a.   penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan meliputi: 

1.   ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK; 

2.   kelengkapan pengisian data PEB; 

3.   pembayaran PNBP; dan/atau 

4.   pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor dikenai  

Bea Keluar;  

b.   penelitian dokumen oleh pejabat bea dan cukai yang 

menangani penelitian barang larangan dan pembatasan 

meliputi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh 

instansi terkait. 

(3)  Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan 

kepabeanannya melayani PEB dalam bentuk Media Penyimpan 

Data Elektronik, dilakukan: 

a.   penelitian oleh pejabat penerima dokumen meliputi: 

1.   ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK; 

2.   kelengkapan dokumen pelengkap pabean berupa  invoice  

dan packing list;  

3.   kesesuaian antara pengisian data PEB dengan: 

a)   dokumen pelengkap pabean berupa  invoice  dan 

packing list;   

b)   bukti pembayaran PNBP; dan 

c)   bukti pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang 

Ekspor dikenai Bea Keluar; dan/atau  

b.   penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan terhadap 

kelengkapan pengisian data PEB; 

c.   penelitian oleh pejabat bea dan cukai yang menangani 

penelitian barang larangan dan pembatasan terhadap 

kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi 

terkait; 

(4)  Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan 

kepabeanannya melayani PEB dalam bentuk tulisan diatas 

formulir, penelitian dokumen dilakukan oleh:  

a.   pejabat penerima dokumen meliputi:  

1.   ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK; 

2.   kelengkapan dokumen pelengkap pabean berupa  invoice  

dan packing list; dan/atau, 

3.   kesesuaian antara pengisian data PEB dengan: 

a)   dokumen pelengkap pabean berupa  invoice  dan 

packing list; 

b)   pembayaran PNBP; dan 

c)   pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor 

dikenai Bea Keluar. 

b.   pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang 

larangan dan pembatasan terhadap kelengkapan dokumen 

yang dipersyaratkan oleh instansi terkait. 

   Pasal 9  

(1)  Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan 

kepabeanannya menggunakan sistem PDE kepabeanan, dalam 

hal hasil penelitian atas pengisian data PEB menunjukkan:  

a.   tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, diterbitkan respons NPP;  

b.   lengkap dan sesuai tetapi termasuk barang yang dilarang atau 

dibatasi ekspornya, diterbitkan respons NPPD; 

c.   lengkap dan sesuai, serta tidak termasuk barang yang dilarang 

atau dibatasi ekspornya dan Barang Ekspor tidak dilakukan 

pemeriksaan fisik, PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran 

dan diterbitkan respons NPE; atau 

d.   lengkap dan sesuai, serta tidak termasuk barang yang dilarang 

atau dibatasi ekspornya tetapi harus dilakukan pemeriksaan 

fisik, PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran dan 

diterbitkan respons PPB. 

(2)  Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan 

kepabeanannya melayani PEB dalam bentuk Media Penyimpan 

Data Elektronik atau tulisan diatas formulir, dalam hal hasil 

penelitian atas pengisian data PEB menunjukkan:  

a.   tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PEB dikembalikan 

kepada Eksportir disertai NPP;  

b.   lengkap dan sesuai tetapi termasuk barang yang dilarang atau 

dibatasi ekspornya, diterbitkan NPPD; 

c.   lengkap dan sesuai, serta tidak termasuk barang yang dilarang 

atau dibatasi ekspornya dan Barang Ekspor tidak dilakukan 

pemeriksaan fisik, PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran 

dan diterbitkan NPE; atau 

d.   lengkap dan sesuai, serta tidak termasuk barang yang dilarang 

atau dibatasi ekspornya tetapi harus dilakukan pemeriksaan 

fisik, PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran dan 

diterbitkan PPB. 

(3)  Dalam hal diterbitkan NPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dan ayat (2) huruf b, dokumen pelengkap pabean yang 

dipersyaratkan oleh instansi terkait sebagaimana tercantum 

dalam NPPD wajib diserahkan oleh Eksportir kepada pejabat bea 

dan cukai yang menangani ketentuan mengenai barang larangan 

dan pembatasan sebelum Barang Ekspor dimasukkan ke 

Kawasan Pabean. 

(4)  Penelitian ketentuan tentang larangan dan pembatasan dilakukan 

oleh: 

a.   Portal Indonesian National Single Window (INSW); atau 

b.   pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian ketentuan 

mengenai barang larangan dan/atau pembatasan. 

(5)  NPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) 

huruf c, dicetak sesuai pe runtukannya sebagai berikut: 

a.   satu lembar untuk eksportir; 

b.   satu lembar untuk pengusaha TPS;  

c.   satu lembar untuk pengangkut; dan 

d.   satu lembar untuk kantor pabean. 

(6)  Dalam hal perhitungan Bea Keluar kedapatan tidak benar dan 

terhadap Barang Ekspor tidak d ilakukan pemeriksaan fisik, maka 

Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan 

perhitungan Bea Keluar dengan menerbitkan SPPBK dalam waktu 

paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PEB. 

(7)  Dalam hal perhitungan Bea Keluar kedapatan tidak benar dan 

terhadap Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik, maka 

Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan 

perhitungan Bea Keluar dengan menerbitkan SPPBK dalam 

waktu: 

a.   paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran 

PEB, dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah 

dan/atau jenis barang sesuai; atau 

b.   paling lambat sebelum keberangkatan sarana pengangkut, 

dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah 

dan/atau jenis barang tidak sesuai. 

   Bagian Kedua
Pemeriksaan Fisik Barang 

Pasal 10 

(1)  Pemeriksaan fisik dilakukan terhadap Barang Ekspor yang: 

a.   akan diimpor kembali; 

b.   pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali; 

c.   mendapat fasilitas KITE; 

d.   dikenai Bea Keluar; 

e.   berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak; atau 

f.   berdasarkan hasil analisis informasi dari Unit Pengawasan 

terdapat indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau 

telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan. 

(2)  Pemeriksaan fisik dikecualikan te rhadap Eksportir tertentu yang 

atas Barang Ekspornya: 

a.   mendapat fasilitas KITE dengan pembebasan bea masuk 

dan/atau cukai; atau 

b.   dikenai Bea Keluar. 

(3)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku 

dalam hal terdapat indikasi yang  kuat akan terjadi pelanggaran 

atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan. 

(4)  Pemeriksaan fisik atas Barang Ekspor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilaksanakan di : 

a.   Kawasan Pabean pelabuhan muat;  

b.   gudang Eksportir; atau  

c.   tempat lain yang digunakan oleh Eksportir untuk menyimpan 

barang setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean. 

(5)  Dalam hal terhadap Barang Eksp or dilakukan pemeriksaan fisik 

di luar Kawasan Pabean, PEB disampaikan ke kantor pabean 

pemuatan paling lambat 2 (dua) hari sebelum dimulainya 

pemeriksaan fisik barang. 

   Pasal 11  

(1)  Pemeriksaan fisik barang dilakukan atas seluruh partai barang 

(tingkat pemeriksaan 100%) terhadap Barang Ekspor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, 

huruf d, huruf e, dan huruf f.  

(2)  Pemeriksaan fisik Barang Ekspor yang mendapat fasilitas KITE 

dilakukan dengan tingkat pemeriksaan 10% secara acak dari 

seluruh partai barang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) kemasan. 

(3)  Dalam hal partai barang terdiri atas 1 (satu) kemasan, 

pemeriksaan fisik dilakukan terh adap seluruh partai barang 

tersebut. 

(4)  Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditingkatkan menjadi 100% dalam hal: 

a.   jumlah dan/atau jenis kemasan yang diperiksa kedapatan
tidak sesuai dengan packing list; atau 

b.   jumlah dan/atau jenis barang yang diperiksa kedapatan tidak 

sesuai dengan packing list. 

   Pasal 12  

(1)  Untuk mengetahui jumlah Barang Ekspor yang pemuatannya ke 

sarana pengangkut melalui pipa, dilakukan pemeriksaan pada 

saat pemuatan berdasarkan hasil pengukuran alat ukur dibawah 

pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

(2)  Dalam hal saluran pipa atau jaringan transmisi langsung menuju 

ke luar daerah pabean, pemeriksaan fisik Barang Ekspor 

didasarkan pada hasil pengukuran ditempat pengukuran terakhir 

di dalam daerah pabean. 

(3)  Terhadap Barang Ekspor yang pemeriksaan fisiknya dilakukan 

diluar Kawasan Pabean pelabuhan muat harus dilakukan 

pengawasan  stuffing  dan penyegelan pada peti kemas atau 

kemasan barang. 

   Pasal 13  

(1)  Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang kedapatan jumlah 

dan/atau jenis barang sesuai:  

a.   pemeriksa menerbitkan NPE; dan 

b.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penelitian 

perhitungan Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor dikenai Bea 

Keluar. 

(2)  Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang kedapatan jumlah 

dan/atau jenis barang tidak sesuai, maka terhadap: 

a.   Barang Ekspor yang akan diimpor kembali, Pejabat Pemeriksa 

Dokumen Ekspor menerbitkan Nota Pembetulan; 

b.   Barang Ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk 

diekspor kembali, Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor 

menerbitkan Nota Pembetulan dan menyerahkan dokumen 

ekspor yang di dalamnya sudah dicantumkan hasil 

pemeriksaan fisik dengan dilampiri Nota Pembetulan kepada 

pejabat bea dan cukai yang menangani administrasi impor 

sementara untuk dilakukan penelitian lebih lanjut; 

c.   Barang Ekspor yang mendapat fasilitas KITE, Pejabat 

Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan Nota Pembetulan 

dan menyerahkan dokumen ekspor yang di dalamnya sudah 

dicantumkan hasil pemeriksaan  fisik dengan dilampiri Nota 

Pembetulan kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan 

penelitian lebih lanjut; 

d.   Barang Ekspor yang dikenai Bea Keluar, Pejabat Pemeriksa 

Dokumen Ekspor menyerahkan dokumen ekspor yang di 

dalamnya sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik kepada 

Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut; 

dan/atau 

e.   Barang Ekspor yang termasuk  barang yang dilarang atau 

dibatasi, Pejabat Pemeriksa  Dokumen Ekspor menyerahkan 

dokumen ekspor yang di dalamnya sudah dicantumkan hasil 

pemeriksaan fisik kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan 

penelitian lebih lanjut. 

(3)  Nota Pelayanan Ekspor diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa 

Dokumen Ekspor atas Barang Ekspor sebagaimana dimaksud 

pada: 

a.   ayat (2) huruf a, setelah dilakukan pembetulan PEB; 

b.   ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, setelah 

dipenuhi kewajiban pabean dan ketentuan sanksi administrasi 

sepanjang tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana. 

(4)  Untuk mendapatkan keakuratan identifikasi barang ekspor, 

Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor dapat memerintahkan untuk 

dilakukan uji laboratorium. 

(5)  Dalam hal dilakukan uji laboratorium sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4), Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan 

NPE setelah terbit hasil uji laboratorium. 

(6)  Tata kerja penyampaian PEB dan pemeriksaan pabean Barang 

Ekspor diatur dalam lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini. 

   Pasal 14  

(1)  Penetapan Eksportir tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

10 ayat (2) dilakukan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan. 

(2)  Penetapan Eksportir tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dengan memperhatikan reputasi Eksportir yang meliputi:  

a.   tidak pernah melanggar ketentuan kepabeanan dan cukai 

yang dikenai sanksi administrasi dalam kurun waktu 1 (satu) 

tahun terakhir; 

b.   tidak mempunyai tunggakan hutang bea masuk, Bea Keluar, 

cukai, dan pajak; 

c.   telah menyelenggarakan pembukuan berdasarkan 

rekomendasi Direktur Audit; dan/atau 

d.   telah memperoleh rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pajak 

sebagai wajib pajak patuh. 

   Pasal 15  

(1)  Terhadap Eksportir yang berstatus sebagai importir jalur prioritas 

atau importir lain yang mendapat status yang dipersamakan 

dengan importir jalur prioritas diperlakukan sebagai Eksportir 

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). 

(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 

dalam hal terdapat indikasi yang  kuat akan terjadi pelanggaran 

atau terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi 

pelanggaran ketentuan perundan g-undangan yang dilakukan 

oleh Eksportir yang berstatus sebag ai importir jalur prioritas atau 

importir lain yang mendapat status yang dipersamakan dengan 

importir jalur prioritas.  

   BAB V 

KONSOLIDASI DAN PENGGABUNGAN BARANG EKSPOR 

Bagian Pertama 

Konsolidasi Barang Ekspor 

Pasal 16 

(1)  Terhadap Barang Ekspor dapat dilakukan konsolidasi.  

(2)  Pihak yang melakukan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri dari: 

a.   Konsolidator yang merupakan badan usaha yang telah 

mendapat persetujuan sebagai pihak yang melakukan 

konsolidasi barang ekspor dari kepala kantor pabean; 

b.   Eksportir yang melakukan sendiri konsolidasi Barang 

Ekspornya; atau 

c.   Eksportir dalam satu kelompok perusahaan (holding company). 

   Pasal 17  

(1)  Untuk mendapatkan persetujuan sebagai Konsolidator barang 

ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, 

pengusaha mengajukan permohonan kepada kepala kantor 

pabean sesuai dengan format sebagaimana Contoh 3.A Lampiran 

XIII Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(2)  Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

dalam hal pengusaha telah memenuhi persyaratan sebagai 

berikut:  

a.   menyelenggarakan pembukuan dan bersedia diaudit oleh 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 

b.   menyediakan  ruang  kerja untuk  pemeriksa dan petugas 

dinas luar; 

c.   mempunyai pegawai yang bersertifikat ahli kepabeanan yang 

diterbitkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK); 

dan 

d.   mempunyai tempat untuk kegiatan stuffing . 

   Pasal 18  

(1)  Untuk melakukan Konsolidasi Barang Ekspor dalam satu 

kelompok perusahaan, harus ditunjuk Eksportir yang 

bertanggung jawab atas Konsolidasi Barang Ekspor dari 

kelompok perusahaan yang melakukan konsolidasi Barang 

Ekspornya. 

(2)  Eksportir yang bertanggung jawab atas konsolidasi Barang 

Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

memberitahukan kepada kantor pabean pemuatan tentang: 

a.   perusahaan-perusahaan yang Barang Ekspornya akan 

dikonsolidasikan;  

b.   perubahan atas data sebagaimana dimaksud pada huruf a. 

(3)  Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai 

dengan format sebagaimana Contoh 3.B Lampiran XIII Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

   Pasal 19  

(1)  Pihak yang melakukan konsolidasi barang ekspor sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib memberitahukan 

Konsolidasi Barang Ekspornya dalam PKBE dan 

menyampaikannya ke kantor pabean pemuatan. 

(2)  Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan 

kepabeanannya menggunakan sistem PDE kepabeanan, 

penyampaian PKBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan menggunakan sistem PDE kepabeanan. 

(3)  Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan 

kepabeanannya tidak menggunakan sistem PDE kepabeanan, 

penyampaian PKBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan menggunakan tulisan diatas formulir. 

(4)  PKBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak sesuai 

peruntukannya sebagai berikut: 

a.   satu lembar untuk masing-masing Eksportir; 

b.   satu lembar untuk pihak yang melakukan konsolidasi; 

c.   satu lembar untuk pengusaha Tempat Penimbunan Sementara 

(TPS); 

d.   satu lembar untuk pengangkut; 

e.   satu lembar untuk kantor pabean pemuatan. 

(5)  Hasil cetak data PKBE yang  telah mendapatkan nomor dan 

tanggal pendaftaran digunakan sebagai dokumen pemasukan 

Barang Ekspor ke Kawasan Pabean di pelabuhan muat dan 

pemuatan ke atas sarana pengangkut. 

(6)  Dalam hal Eksportir telah menyampaikan PEB di kantor pabean 

pemuatan, maka pengangkutan Barang Ekspor dari gudang 

Eksportir ke tempat konsolidasi menggunakan NPE, atau PPB 

beserta PEB. 

   Pasal 20  

(1)  Terhadap konsolidasi Barang Ekspor dilakukan pengawasan 

stuffing . 

(2)  Pengawasan  stuffing  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Petugas Pengawasan  Stuffing berdasarkan PKBE 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1). 

(3)  Barang Ekspor konsolidasi yang akan dilakukan stuffing  harus 

sudah  dilengkapi dengan PEB dan NPE.  

(4)  Tatakerja pendaftaran Konsolidator dan Konsolidasi Barang 

Ekspor diatur dalam lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini. 

   Bagian Kedua  Penggabungan Barang Ekspor  

yang mendapat Fasilitas KITE 

Pasal 21 

(1)  Eksportir yang mendapat fasilitas  KITE dapat melakukan ekspor 

barang gabungan dengan cara menggabungkan barang hasil 

produksinya dengan barang hasil produksi dari perusahaan lain 

yang mendapat fasilitas KITE atau  tidak mendapat fasilitas KITE. 

(2)  Ekspor barang gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan ketentuan: 

a.   atas permintaan pembeli di luar negeri yang dibuktikan 

dengan adanya perjanjian jual beli antara pembeli diluar 

negeri dengan perusahaan penerima dan perusahaan pengirim 

barang; dan 

b.   Barang Ekspor yang digabungkan tidak menjadi satu kesatuan 

unit. 

(3)  Perusahaan pengirim barang wajib memberitahukan barang yang 

akan diserahkannya kepada perusahaan penerima barang dengan 

menggunakan SSTB ke kantor pabean yang terdekat dengan 

lokasi pengiriman barang.  

(4)  Perusahaan penerima barang wajib memberitahukan ke kantor 

pabean yang mengawasinya pada saat menerima barang yang 

akan digabungkan. 

(5)  SSTB dibuat dalam rangkap 4 (empat)  yang peruntukannya 

sebagai berikut: 

a.   satu lembar untuk perusa haan penerima barang; 

b.   satu lembar untuk perusahaan pengirim barang; 

c.   satu lembar untuk kantor pabean tempat penyampaian SSTB; 

d.   satu lembar untuk kantor pabean yang wilayah kerjanya 

meliputi perusahaan penerima barang. 

   Pasal 22  

(1)  Barang Ekspor gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

ayat (1) diberitahukan dalam satu PEB sebagai Barang Ekspor 

dengan ketentuan dalam lembar lanjutan PEB harus diisi data 

mengenai: 

a.   perusahaan yang mendapat fasilitas KITE yang hasil 

produksinya digabungkan, meliputi nama dan alamat 

perusahaan, NPWP dan NIPER; dan 

b.   barang yang berasal dari masing-masing perusahaan pengirim 

barang yang mendapat fasilitas KITE yang digabungkan, 

meliputi jumlah dan jenis satuan barang, nomor HS, nilai FOB, 

nomor dan tanggal SSTB. 

(2)  Berdasarkan PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kantor 

pabean pemuatan menerbitkan LPE untuk masing-masing 

perusahaan yang mendapat fasilit as KITE yang hasil produksinya 

digabungkan untuk diekspor sebagai Barang Ekspor gabungan. 

(3)  Tatakerja pelayanan Barang Ekspor gabungan diatur sesuai 

dengan lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini. 

   BAB VI 

EKSPOR  BAHAN  BAKU ASAL IMPOR  

YANG MENDAPAT FASILITAS KITE 

Pasal 23 

(1)  Ekspor bahan baku asal impor  yang mendapat fasilitas KITE 

tanpa melalui proses pengolahan, dapat dilakukan setelah 

Eksportir mendapatkan persetujuan dari Kepala kantor pabean 

pemuatan. 

(2)  Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan menggunakan PEB dan diterbitkan LPE. 

(3)  Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh 

Eksportir dengan mengajukan permohonan yang memuat alasan 

dilakukannya ekspor dan disertai keterangan mengenai: 

a.   nama, alamat penerima/pembeli, dan negara tujuan; 

b.   nomor dan tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB); 

c.   jumlah dan jenis barang serta  nomor pos tarif barang yang 

diekspor.  

(4)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 

dilampiri dengan dokumen impor berupa copy PIB yang 

ditandasahkan oleh pejabat bea dan cukai yang menangani 

distribusi dokumen, invoice,  packing list, dan Surat Tanda Terima 

Jaminan (STTJ) serta bukti-bukti lain antara lain surat 

pembatalan order dari pembeli barang jadi di luar negeri,  sales 

contract . 

(5)  Terhadap barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib dilakukan pemeriksaan fisik barang. 

(6)  Dalam hal pemeriksaan fisik barang kedapatan barang yang 

diekspor berbeda dengan barang yang diberitahukan pada PEB 

dan/atau PIB, Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan 

kepada Unit Pengawasan di kantor pabean pemuatan untuk 

dilakukan penelitian lebih lanjut.

(7)  Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak 

diperlakukan sebagai barang yang mendapat fasilitas KITE dan 

tidak diterbitkan LPE. 

   BAB VII 

PEMASUKAN BARANG EKSPOR  

KE KAWASAN PABEAN DI PELABUHAN MUAT 

Pasal 24 

(1)  Pemasukan Barang Ekspor ke Kawasan Pabean di pelabuhan 

muat dilakukan dengan menggunakan: 

a.   NPE; 

b.   PEB dan PPB, dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang 

di kawasan pabean; 

c.   PKBE, dalam hal  Barang  Ekspor  merupakan barang 

konsolidasi, atau; 

d.   permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telah 

diberikan catatan persetujuan muat oleh Kepala kantor 

pabean pemuatan, dalam hal Barang Ekspor merupakan 

barang curah dan PEB belum disampaikan ke kantor pabean 

pemuatan.  

(2)  Dalam hal Barang Ekspor ditimbun di TPS, NPE, PEB dan PPB, 

atau PKBE disampaikan oleh Eksportir atau pihak yang 

melakukan konsolidasi kepada pengusaha TPS sebagai 

pemberitahuan bahwa penimbunan Barang Ekspor di TPS telah 

mendapat persetujuan Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di 

kantor pabean pemuatan. 

(3)  Pengusaha TPS wajib menyampaikan realisasi penimbunan 

Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 

kepala kantor pabean pemuatan. 

(4)  Dalam hal Barang Ekspor berasal dari TPB, Pejabat Pemeriksa 

Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan menyampaikan 

fotokopi NPE yang sudah ditandat angani Petugas Dinas Luar di 

pintu masuk kawasan pabean ke Kantor Pabean yang mengawasi 

TPB.    

(5)  Tata kerja pemasukan Barang Ekspor ke Kawasan Pabean diatur 

dalam lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal ini. 

   BAB VIII 

PEMUATAN BARANG EKSPOR DAN REKONSILIASI 

Pasal 25 

(1)  Pemuatan Barang Ekspor ke atas sarana pengangkut dilakukan 

setelah mendapat persetujuan ekspor, dengan menggunakan: 

a.   NPE; 

b.   PKBE, dalam hal Barang  Ekspor  merupakan barang 

konsolidasi; atau 

c.   permohonan pemuatan barang ekspor curah  yang telah 

diberikan catatan persetujuan muat oleh kepala kantor 

pabean pemuatan, dalam hal Barang Ekspor merupakan 

barang curah dan PEB belum disampaikan ke kantor pabean 

pemuatan. 

(2)  NPE, PKBE atau permohonan pemuatan barang ekspor curah  

yang telah diberikan catatan persetujuan muat oleh Kepala 

Kantor Pabean Pemuatan disampaikan Eksportir kepada 

pengangkut sebagai pemberitahuan bahwa pemuatan Barang 

Ekspor ke atas sarana pengangkut telah mendapat persetujuan 

Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau kepala kantor pabean 

pemuatan. 

(3)  Pemuatan Barang Ekspor ke sarana pengangkut dilakukan di 

Kawasan Pabean, atau dalam keadaan tertentu dapat dilakukan 

ditempat lain atas persetujuan kepala kantor pabean pemuatan. 

(4)  Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) 

ditangguhkan pelaksanaannya dalam hal Barang Ekspor  terkena 

NHI. 

(5)  Tata kerja pemuatan barang ekspor curah diatur dalam lampiran 

V Peraturan Direktur Jenderal ini. 

   Pasal 26  

(1)  Terhadap PEB yang telah disampaikan ke kantor pabean 

pemuatan dilakukan rekonsiliasi dengan  outward manifest  yang 

telah didaftarkan di kantor pabean pemuatan. 

(2)  Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan mencocokkan beberapa elemen data, yaitu : 

a.   nomor dan tanggal PEB; dan 

b.   nomor dan jumlah peti kemas dalam hal menggunakan peti 

kemas atau jumlah kemasan dalam hal tidak menggunakan 

peti kemas. 

(3)  Dalam hal PEB dengan fasilitas KITE, kegiatan rekonsiliasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan 

mencocokkan elemen data: 

a.   nama sarana pengangkut dan nomor voyage atau  flight ; dan 

b.   identitas Eksportir/ shipper . 

(4)  Pada kantor pabean pemuatan yang dalam Sistem Komputer 

Pelayanan kepabeanannya menggunakan sistem PDE 

kepabeanan atau Media Penyimpan Data Elektronik untuk 

pelayanan ekspor dan manifes, ke giatan rekonsiliasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh pejabat bea 

dan cukai yang menangani manifes dengan menggunakan Sistem 

Komputer Pelayanan. 

(5)  Pada kantor pabean pemuatan yang dalam Sistem Komputer 

Pelayanan ekspor dan manifes menggunakan tulisan diatas 

formulir, rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh pejabat bea dan  cukai yang menangani manifes. 

(6)  Dalam hal rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

ayat (3) terdapat elemen data yang tidak cocok, pejabat bea dan 

cukai yang menangani manifes melakukan penelitian lebih lanjut. 

(7)  Dalam hal Barang Ekspor berasal dari TPB, pejabat bea dan 

cukai yang menangani manifest  di kantor pabean pemuatan 

menyampaikan hasil rekonsiliasi ke kantor pabean yang 

mengawasi TPB. 

(8)  Tata kerja rekonsiliasi diatur dalam lampiran VI Peraturan 

Direktur Jenderal ini.

   BAB IX 

PEMBATALAN EKSPOR DAN PEMBETULAN DATA PEB 

Bagian Pertama 

Pembatalan Ekspor 

Pasal 27 

(1)  Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor dan telah 

mendapatkan nomor pendaftaran PEB, dapat dibatalkan 

ekspornya.  

(2)  Eksportir wajib melaporkan pembatalan ekspor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Pejabat Pemeriksa 

Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan paling lama 3 (tiga) 

hari kerja terhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut 

yang tercantum dalam PEB. 

   Pasal 28  

Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor atas barang 

yang telah diberitahukan dalam  PEB atau melaporkan setelah 

melewati jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

   Pasal 29  

(1)  Terhadap barang yang dibatalkan ekspornya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan 

fisik, kecuali atas Barang Ekspor tersebut diterbitkan NHI. 

(2)  Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik berdasarkan NHI 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kedapatan jumlah 

dan/atau jenis barang: 

a.   sesuai, pembatalan ekspor disetujui; 

b.   tidak sesuai, dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Unit 

Pengawasan. 

(3)  Tata kerja pembatalan PEB diatur dalam lampiran VII Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

   Bagian Kedua  Pembetulan Data PEB  

Pasal 30 

(1)  Eksportir dapat melakukan pembetulan data PEB yang telah 

disampaikan ke kantor pabean pemuatan dalam hal terjadi 

kesalahan data PEB. 

(2)  Dalam hal barang ekspor dikenai Bea Keluar, Eksportir dapat 

melakukan pembetulan data PEB sepanjang kesalahan tersebut 

terjadi karena kekhilafan yang nyata. 

(3)  Kekhilafan yang nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

seperti: 

a.   kesalahan hitung berupa kesalahan perhitungan Bea Keluar; 

atau 

b.  kesalahan penerapan aturan berupa ketidaktahuan adanya 

perubahan peraturan. 

(4)  Pembetulan data PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala 

kantor pabean pemuatan atau Pejabat Pemeriksa Dokumen 

Ekspor. 

(5)  Pembetulan data PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) diberitahukan oleh Eksportir ke kantor pabean 

pemuatan dengan menggunakan Pemberitahuan Pembetulan 

PEB (PP-PEB). 

(6)  Terhadap Barang Ekspor yang dilakukan pembetulan data PEB 

tidak dilakukan pemeriksaan fisik, kecuali atas Barang Ekspor 

tersebut diterbitkan NHI.  

(7)  Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik berdasarkan NHI 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan kedapatan jumlah 

dan/atau jenis barang: 

a.   sesuai, maka pembetulan data PEB disetujui; 

b.   tidak sesuai, dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Unit 

Pengawasan. 

   Pasal 31  

(1)  Pembetulan data PEB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

mengenai jenis barang, jumlah barang, nomor peti kemas, jenis 

valuta, dan/atau nilai FOB barang dapat dilayani sebelum barang 

masuk ke Kawasan Pabean, kecuali dalam hal: 

a.   tidak keseluruhan Barang Ekspor terangkut ( short shipment) 

atau ekspor barang curah, paling lama 3 (tiga) hari sejak 

keberangkatan sarana pengangkut;  

b.   ekspor barang dengan karakteristik tertentu, paling lama 60 

(enam puluh) hari sejak kebe rangkatan sarana pengangkut. 

(2)  Pembetulan data PEB mengenai penggantian nama sarana 

pengangkut, nomor voyage/flight , tanggal perkiraan ekspor yang 

disebabkan oleh  short shipment, dapat dilayani paling lama 3 

(tiga) hari terhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut 

semula. 

(3)  Pembetulan data PEB mengenai tanggal perkiraan ekspor atas 

barang ekspor yang dikenai Bea Keluar dapat dilayani dengan 

ketentuan: 

a.   barang ekspor telah dimasukkan ke kawasan pabean; 

b.   diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 

sejak tanggal pendaftaran PEB,  dalam hal barang ekspor telah 

dimasukkan ke kawasan pabean; atau 

c.   tanggal perkiraan ekspor yang  baru tidak melampaui tanggal 

perkiraan ekspor yang dibetulkan, dalam hal barang ekspor 

ditimbun atau dimuat ditempat lain diluar kawasan pabean. 

(4)  Pembetulan data PEB selain pembetulan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilayani paling lama 1 (satu) 

bulan terhitung sejak PEB mendapat nomor pendaftaran. 

(5)  Pembetulan data PEB atas barang ekspor yang dikenai Bea Keluar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) tidak dapat 

dilayani apabila : 

a.   kesalahan tersebut merupakan temuan Pejabat Pemeriksa 

Dokumen Ekspor; atau 

b.   telah mendapatkan penetapan Pejabat Pemeriksa Dokumen 

Ekspor. 

(6)  Tatakerja pembetulan data PEB diatur dalam lampiran VIII 

Peraturan Direktur Jenderal ini.

   Pasal 32  

(1)  Terhadap kesalahan data PEB mengenai jenis/kategori ekspor, 

jenis fasilitas yang diminta, da n/atau kantor pabean pemuatan 

tidak dapat dilakukan pembetulan data PEB. 

(2)  Jenis/kategori ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi ekspor: 

a.   umum; 

b.   mendapat fasilitas KITE; 

c.   khusus; 

d.   TPB; 

e.   akan diimpor kembali; atau 

f.   re-ekspor. 

(3)  Atas kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 

pembatalan PEB sepanjang Barang Ekspor belum dimuat di 

sarana pengangkut. 

(4)  Kepala kantor pabean pemuatan atau Pejabat Pemeriksa 

Dokumen Ekspor memberikan persetujuan pembatalan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan permohonan 

pembatalan PEB yang diajukan oleh Eksportir.  

(5)  Terhadap Barang Ekspor yang  telah dilakukan pembatalan PEB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Eksportir menyampaikan 

PEB baru sepanjang Barang Ekspor belum dimuat di sarana 

pengangkut. 

(6)  Dalam hal barang ekspor dikenai Bea Keluar, eksportir wajib 

mengajukan pembatalan PEB terhadap: 

a.   barang ekspor yang belum dimasukkan ke kawasan pabean 

paling lambat sampai dengan tanggal perkiraan ekspor; 

b.   Pengajuan pembetulan tanggal perkiraan ekspor melewati 

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran 

PEB, dalam hal barang ekspor telah dimasukkan ke kawasan 

pabean; atau 

c.   Pembetulan tanggal perkiraan ekspor dimana tanggal 

perkiraan ekspor yang baru melampaui tanggal perkiraan 

ekspor yang dibetulkan, dalam hal barang ekspor ditimbun 

atau dimuat ditempat lain diluar kawasan pabean. 

(7)  Dalam hal Eksportir tidak mengajukan pembatalan 

Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6), pelayanan ekspor terhadap Eksportir tersebut tidak dilayani. 

   Pasal 33  

(1)  Dalam hal Barang Ekspor telah dimasukkan ke Kawasan Pabean 

dan: 

a.  terjadi kerusakan pada seluruh peti kemas atau kemasan 

barang sehingga perlu dilakukan penggantian atas seluruh 

peti kemas atau kemasan barang, maka: 

1.   dilakukan pembatalan PEB dan harus diberitahukan 

kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor 

pabean pemuatan;  

2.   terhadap Barang Ekspor yang bersangkutan harus 

dilakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu sebelum 

Barang Ekspor dikeluarkan dari Kawasan Pabean.  

b. terjadi kerusakan pada sebagian peti kemas atau kemasan 

barang sehingga perlu dilakukan  penggantian pada peti kemas 

atau kemasan barang, maka: 

1.   dilakukan pembetulan data PEB dan harus diberitahukan 

kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor 

pabean pemuatan; 

2.   terhadap Barang Ekspor yang peti kemas atau kemasan 

barangnya akan diganti harus dilakukan pemeriksaan fisik 

terlebih dahulu sebelum Barang Ekspor dikeluarkan dari 

Kawasan Pabean. 

(2)  Pengeluaran Barang Ekspor dari Kawasan Pabean sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2. 

dilakukan dengan menggunakan SPPBE. 

(3)  SPPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak sesuai 

peruntukkannya sebagai berikut: 

a.   satu lembar untuk eksportir; 

b.   satu lembar untuk pengusaha TPS; dan 

c.   satu lembar untuk kantor pabean pemuatan  

(4)  Tata kerja pengeluaran Barang Ekspor dari Kawasan Pabean 

karena dilakukan pembetulan atau pembatalan PEB diatur 

dalam lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal ini. 

   BAB X 

PEMBATALAN DAN PEMBETULAN DATA PKBE 

Bagian Pertama 

Pembatalan Data PKBE 

Pasal 34 

(1)  PKBE yang telah disampaikan dapat dilakukan pembatalan. 

(2)  Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

pihak yang melakukan konsolidasi setelah mendapat persetujuan 

dari Kepala kantor pabean pemuatan atau Pejabat Pemeriksa 

Dokumen Ekspor. 

(3)  Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

diberikan apabila permohonan diajukan oleh pihak yang 

melakukan konsolidasi sebelum Barang Ekspor dimuat di sarana 

pengangkut. 

   Bagian Kedua  

Pembetulan Data PKBE 

Pasal 35 

(1)  PKBE yang telah disampaikan dapat dilakukan pembetulan.  

(2)  Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh 

pihak yang melakukan konsolidasi dengan menggunakan 

Pemberitahuan Pembetulan PKBE (PP-PKBE) sebelum Barang 

Ekspor masuk ke Kawasan Pabean. 

(3)  Dalam hal Barang Ekspor telah masuk ke Kawasan Pabean tetapi 

belum dimuat ke sarana pengangkut, pembetulan data PKBE 

dapat dilakukan dengan ketentuan: 

a.   adanya keputusan dari pengusaha TPS yang mengakibatkan 

pengurangan jumlah Barang Ekspor dari dalam petikemas dan 

berkurangnya jumlah dokumen PEB yang tercantum dalam 

PKBE; 

b.   pembetulan hanya dapat dilakukan terhadap data jumlah 

dokumen, nomor dan tanggal PEB; dan 

c.   mendapat persetujuan Kepala kantor pabean pemuatan atau 

Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor. 

(4)  Pembetulan PKBE dapat disampaikan dengan sistem PDE 

kepabeanan atau tulisan diatas formulir. 

(5)  Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan terhadap semua elemen data kecuali identitas pihak 

yang melakukan konsolidasi dan kode kantor pabean pemuatan. 

(6)  Terhadap kesalahan data mengenai identitas pihak yang 

melakukan konsolidasi dan kode kantor pabean pemuatan 

dilakukan pembatalan PKBE. 

(7)  Dalam hal PKBE disampaikan dengan sistem PDE kepabeanan, 

maka pembetulan dapat dilakukan dengan ketentuan : 

a.   pembetulan pertama dapat disampaikan dengan sistem PDE 

kepabeanan atau tulisan di atas formulir; dan 

b.   pembetulan selanjutnya hanya dapat dilakukan dengan 

tulisan di atas formulir. 

(8)  Tata kerja pembatalan dan pembetulan PKBE diatur dalam 

lampiran X Peraturan Direktur Jenderal ini. 

   BAB XI 

BARANG YANG AKAN DIEKSPOR YANG DIANGKUT DENGAN SARANA 

PENGANGKUT LAUT DAN/ATAU UDARA DALAM NEGERI YANG 

BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI ANGKUTAN MULTIMODA 

Pasal 36 

(1)  Terhadap barang yang akan diekspor yang diangkut dengan 

sarana pengangkut laut atau udara dalam negeri yang bukan 

merupakan bagian dari angkutan multimoda, PEB dapat 

disampaikan di kantor pabean pemuatan di Pelabuhan Muat 

Asal. 

(2)  Terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

diperiksa fisik dilakukan penyegelan oleh kantor pabean 

pemuatan atau Kantor Pabean Pemeriksaan di Pelabuhan Muat 

Asal. 

(3)  Kepala kantor pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal   

memberitahukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ,   

kepada kepala kantor pabean pemuatan di Pelabuhan Muat 

Ekspor paling lambat pada hari kerja berikutnya sejak 

keberangkatan sarana pengangkut. 

(4)  Kantor pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor melakukan 

pengawasan pemuatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ke sarana pengangkut yang akan berangkat menuju ke luar 

daerah pabean. 

(5)  Kepala kantor pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor 

memberitahukan kepada kepala kantor pabean pemuatan di 

Pelabuhan Muat Asal hasil re konsiliasi NPE dengan outward 

manifest atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

lambat 10 (sepuluh) hari sejak penyerahan outward manifest.  

(6)  Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) 

ditetapkan sesuai contoh 3.e dan contoh 3.f pada Lampiran XIII 

Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(7)  Tata kerja pelayanan barang yang akan diekspor yang diangkut 

dengan sarana pengangkut laut dan udara dalam negeri yang 

bukan merupakan bagian dari angkutan multimoda diatur dalam 

lampiran XI Peraturan Direktur Jenderal ini.

   BAB XII 

PENERBITAN DAN PEMBETULAN LPE  

Bagian Pertama 

Penerbitan LPE 

Pasal 37 

(1)  Terhadap  barang  ekspor  yang  mendapat  fasilitas KITE,   

diterbitkan LPE oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di 

kantor pabean pemuatan. 

(2)  LPE diterbitkan setelah elemen  data yang dicocokkan pada 

proses rekonsiliasi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 

ayat (3) kedapatan sesuai. 

(3)  Dalam hal terdapat sebagian elemen data yang dicocokkan 

pada proses rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

26 ayat (3) kedapatan tidak sesuai, LPE diterbitkan setelah 

Eksportir menyerahkan dokumen: 

a.   hasil cetak PEB, invoice, packing list ; 

b.   PEB pembetulan, dalam hal dilakukan pembetulan PEB; 

c.   NPE yang telah ditandatangani oleh Petugas Dinas Luar di 

pintu masuk Kawasan Pabean, atau Petugas Dinas Luar yang 

mengawasi pemuatan, dalam hal barang ekspor dimuat di 

tempat lain diluar kawasan pabean; dan 

d.   copy B/L atau AWB. 

(4)  Eksportir wajib menyerahkan dokumen sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen 

Ekspor di kantor pabean pemuat an dalam jangka waktu paling 

lama 1 (satu) bulan terhitung  sejak  tanggal pendaftaran PEB. 

(5)  Dalam hal Eksportir menyerahkan dokumen sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen 

Ekspor di kantor pabean pemuatan dalam jangka waktu lebih 

dari 1 (satu) bulan terhitung  sejak  tanggal pendaftaran PEB, 

maka LPE tidak diterbitkan. 

(6)  LPE dicetak sesuai peruntukan sebagai berikut : 

a.   satu lembar untuk Eksportir; 

b.   satu lembar untuk kantor pabean pemuatan. 

(7)  Tata kerja penerbitan LPE diatur dalam lampiran XII Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

   Bagian Kedua 

Pembetulan LPE 

Pasal 38 

(1)  Terhadap LPE yang telah diterbitkan dapat dilakukan 

pembetulan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor 

pabean pemuatan tempat diterbitkannya LPE. 

(2)  Pembetulan LPE dapat dilakukan dalam hal terdapat pembetulan 

data PEB atau karena kesalahan administratif atas penerbitan 

LPE.

   BAB XIII 

PENATAUSAHAAN PEB 

Pasal 39 

(1)  Dalam hal penyampaian PEB dilakukan dengan menggunakan 

tulisan diatas formulir, pejabat bea dan cukai yang menangani 

data ekspor melakukan perekaman data PEB dan 

penatausahaan PEB. 

(2)  Data PEB disimpan secara elektronik pada kantor wilayah dan 

Direktorat Informasi  Kepabeanan dan Cukai. 

(3)  Pengiriman data PEB dari kantor pabean pemuatan ke kantor 

wilayah dan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai diatur 

lebih lanjut oleh Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai. 

   Pasal 40  

Eksportir wajib menyimpan PEB  yang telah mendapat nomor 

pendaftaran dan dokumen pelengkap pabean selama jangka waktu 

10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia.  

   BAB XIV 

PENGAWASAN DI BIDANG EKSPOR 

Pasal 41 

(1)  Untuk keperluan pengawasan, unit pengawasan pada Kantor 

Pabean melakukan kegiatan intelijen di bidang ekspor. 

(2)  Unit Pengawasan di Kantor Pabean dapat melakukan scanning 

barang ekspor dengan menggunakan mesin pemindai kontainer 

Gamma Ray . 

(3)  Atas hasil kegiatan intelijen di bidang ekspor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), pejabat bea dan cukai yang bertanggung 

jawab di bidang penindakan pada Kantor Pabean dapat 

melakukan kegiatan: 

a.   penerbitan NHI dalam hal terdapat indikasi mengenai akan 

adanya pelanggaran kepabeanan di bidang ekspor; 

b.   penindakan di bidang kepabeanan berdasarkan bukti 

permulaan yang cukup telah terjadi pelanggaran di bidang 

ekspor;  

c.   patroli. 

(4)  Atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat yang 

bertanggungjawab di bidang penindakan membuat laporan 

kepada kepala kantor pabean.  

   BAB XV 

JAM KERJA PELAYANAN 

PASAL 42 

(1)  Kantor Pabean memberikan pelayanan selama 24 (dua puluh 

empat) jam setiap hari terhadap kegiatan : 

a.   penerimaan pengajuan PEB oleh Eksportir ; 

b.   pemeriksaan fisik barang sesuai permintaan Eksportir; 

c.   pemasukan Barang Ekspor yang telah mendapat persetujuan 

ekspor ke Kawasan Pabean; dan 

d.   pelayanan pabean lain di bidang ekspor.       

(2)  Kepala kantor pabean mengatur penempatan petugas yang 

melayani kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

   BAB XVI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 43 

Dalam hal penyampaian PEB melalui sistem PDE kepabeanan, hasil 

cetak PEB yang telah mendapat nomor pendaftaran, NPE, PPB, dan 

LPE diberlakukan sebagai dokumen yang sah. 

24 

   Pasal 44 

(1)  Dalam hal komputer di Kantor Pabean yang menggunakan sistem 

PDE kepabeanan atau Media Penyimpan Data Elektronik tidak 

dapat dioperasikan dalam waktu paling lama 4 (empat) jam, 

penyampaian PEB dilakukan dengan menggunakan tulisan diatas 

formulir dan dilakukan perekaman data PEB. 

(2)  Perekaman data PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh pejabat bea dan cukai yang menangani data 

ekspor setelah PEB diberi nomor pendaftaran. 

   Pasal 45  

Bentuk formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Peraturan 

Direktur Jenderal ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam 

Lampiran XIII Peraturan Direktur Jenderal ini. 

   Pasal 46  

Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor 

Pelayanan Utama dapat menetapkan lebih lanjut petunjuk teknis 

tentang tata cara pelayanan eksp or sepanjang tidak bertentangan 

dengan Peraturan Direktur Jenderal ini.    

   BAB XVII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 47 

(1)  Tata kerja pelayanan ekspor yang menggunakan sistem PDE atau 

media penyimpan data elektronik berdasarkan Keputusan Direktur 

Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-151/BC/2003 dan Nomor 

Kep-152/BC/2003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-79/BC/2004 masih 

tetap berlaku sepanjang Sistem Komputer Pelayanan (SKP) 

Kepabeanan di bidang ekspor pada Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai belum dapat dioperasikan secara penuh berdasarkan 

Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai 

dengan tanggal 31 Maret 2009.  

BAB XVIII 

PENUTUP 

Pasal 48 

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku : 

a.   Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-151/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana 

Kepabeanan di Bidang Ekspor; dan 

b.   Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-152/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana 

Kepabeanan di Bidang Ekspor Untuk Barang Ekspor yang 

Mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor sebagaimana telah 

diubah dengan Keputusan Dire ktur Jenderal Bea dan Cukai 

Nomor Kep-79/BC/2004; 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

   Pasal 49 

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 

2009. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman 

Peraturan Direktur Jenderal ini dengan penempatannya dalam Berita 

Negara Republik Indonesia. 

    Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 23 Desember 2008 

DIREKTUR JENDERAL, 

ttd 

ANWAR SUPRIJADI 

NIP 120050332 

Salinan  Sesuai Dengan Aslinya; 

Sekretaris Direktorat Jenderal  

u.b. 

Kepala Bagian Organisasi 

Dan Tata Laksana 

Harry Mulya 

NIP 060079900 

LAMPIRAN I 

PERATURAN  DIREKTUR  JENDERAL  BEA DAN 

CUKAI NOMOR P-40/BC/2008 TENTANG TATA 

LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR. 

TATA KERJA PENYAMPAIAN PEB DAN PEMERIKSAAN PABEAN  

I.   Penyampaian dan Penelitian PEB 

A.  Pada Kantor Pabean yang dalam pelayanan kepabeanannya menggunakan 

sistem PDE. 

1.   Eksportir melakukan kegiatan sebagai berikut:  

1.1.  menyiapkan PEB dengan menggunakan program aplikasi PEB, meliputi: 

a.   data PEB; dan 

b.   data Pemberitahuan Kesiapan Barang (PKB), dalam hal barang ekspor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan 

huruf d;  

1.2.  melakukan pembayaran PNBP dan/atau Bea Keluar; dan 

1.3.  mengirimkan data PEB dan PKB ke dalam Sistem Komputer Pelayanan di 

kantor pabean pemuatan.    

2.   Dalam hal barang ekspor melalui PJT dan PJT bertindak sebagai eksportir, PEB 

dilengkapi lembar lanjutan dengan mencantumkan identitas pengirim dan 

penerima pada kolom uraian barang. 

3.   Sistem Komputer Pelayanan di kantor pabean pemuatan melakukan penelitian 

ada atau tidaknya pemblokiran eksportir/PPJK. 

4.   Dalam hal hasil penelitian menunjukka n eksportir/PPJK diblokir, Sistem 

Komputer Pelayanan mengirimkan respon NPP. 

5.   Dalam hal hasil penelitian menunjukkan eksportir/PPJK tidak diblokir, Sistem 

Komputer Pelayanan melakukan penelitian data PEB meliputi: 

a.   kelengkapan pengisian data PEB; 

b.   pembayaran PNBP; dan/atau 

c.   pembayaran Bea Keluar. 

6.   Dalam hal hasil penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan menunjukkan 

pengisian data PEB tidak lengkap dan/atau pencocokkan bukti pembayaran 

PNBP dan/atau Bea Keluar tidak sesuai, Sistem Komputer Pelayanan 

mengirimkan respon NPP. 

7.   Dalam hal pengisian data PEB telah lengkap dan/atau pencocokkan bukti 

pembayaran PNBP sesuai dan barang ekspor dikenai Bea Keluar tetapi Sistem 

Komputer Pelayanan tidak dapat melakukan penelitian sebagaimana dimaksud 

dalam butir 5 huruf c: 

7.1.  Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPPD. 

7.2.  eksportir menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor 

pabean pemuatan sebelum barang ekspor dimasukkan ke kawasan pabean 

berupa: 

a.   NPPD; 

b.   hasil cetak PEB; dan 

c.   bukti pembayaran Bea Keluar dalam rangka pemenuhan NPPD. 

7.3.  apabila penyerahan dokumen pada butir 7.2 tidak dipenuhi dalam jangka 

waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan NPPD, Sistem Komputer Pelayanan 

menerbitkan NPP. 

8.   Dalam hal pengisian data PEB telah lengkap dan/atau pencocokkan bukti 

pembayaran PNBP/Bea Keluar oleh Sistem Komputer Pelayanan sesuai, maka 

dilakukan penelitian apakah barang ekspor termasuk dalam pos tarif barang 

yang dilarang atau dibatasi. 

8.1.  Dalam hal pos tarif  barang ekspor tidak termasuk dalam pos tarif barang 

yang dilarang atau dibatasi, maka  Sistem Komputer Pelayanan memberi 

nomor dan tanggal pendaftaran  PEB, dan mengirimkan respon: 

a.   NPE, dalam hal atas barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; 

atau 

b.   PPB, dalam hal atas barang ekspor dilakukan pemeriksaan fisik. 

8.2.  Dalam hal pos tarif barang ekspor termasuk dalam pos tarif barang yang 

dilarang atau dibatasi, maka dilakukan analisis oleh pejabat bea dan cukai 

yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan.  

8.3.  Dalam hal hasil analisis pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian 

barang larangan dan pembatasan  menunjukkan bahwa barang ekspor 

termasuk barang yang dilarang atau dibatasi: 

8.3.1.  Pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan 

pembatasan menerbitkan respon NPPD. 

8.3.2.  Eksportir menyerahkan kepada Pejabat bea dan cukai yang menangani 

penelitian barang larangan dan pembatasan di kantor pabean 

pemuatan sebelum barang ekspor dimasukkan ke kawasan pabean: 

a.   NPPD; 

b.   hasil cetak PEB; dan 

c.   dokumen dalam rangka  pemenuhan NPPD. 

8.3.3.  Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir 8.3.2 

dipenuhi, maka Sistem Komputer  Pelayanan memberikan nomor dan 

tanggal pendaftaran PEB, dan mengirimkan respon: 

a.   NPE, dalam hal atas barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan 

fisik; atau 

b.   PPB, dalam hal atas barang ekspor dilakukan pemeriksaan fisik. 

8.3.4.  Apabila penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir 

8.3.2 tidak dipenuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak 

diterbitkan respon NPPD, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan 

respon NPP. 

8.4.  Dalam  hal  hasil analisis pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian 

barang larangan dan pembatasan menunjukkan bahwa barang ekspor tidak 

termasuk barang yang dilarang atau dibatasi, maka Sistem Komputer 

Pelayanan memberikan nomor dan  tanggal pendaftaran PEB, dan 

mengirimkan respon: 

a.   NPE, dalam hal atas barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; 

atau 

b.   PPB, dalam hal atas barang ekspor dilakukan pemeriksaan fisik. 

9.   Data dan/atau berkas PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran 

dan telah diterbitkan respon diteruskan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen 

Ekspor untuk penanganan lebih lanjut. 

10. Pada hasil cetak NPE, PPB, dan NPPD dicantumkan keterangan  “Formulir ini 

dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, 

tanda tangan pejabat, dan cap dinas”.  

  

B.  Pada Kantor Pabean yang dalam pelayanan kepabeanannya menggunakan 

sistem media penyimpan data elektronik. 

1.   Eksportir melakukan kegiatan sebagai berikut :  

1.1.  menyiapkan PEB dengan menggunakan program aplikasi PEB, meliputi: 

a.  data PEB; dan 

b.  data PKB, dalam hal barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

10 ayat (1) huruf a sampai huruf d  

1.2.  mencetak PEB, menandatangani dan membubuhkan stempel perusahaan 

pada hasil cetak PEB; 

1.3.  menyimpan data PEB ke dalam Media Penyimpan Data Elektronik; 

1.4.  melakukan pembayaran PNBP dan/atau Bea Keluar; dan 

1.5.  menyerahkan hasil cetak PEB, Media Penyimpan Data Elektronik yang berisi 

data PEB, bukti pembayaran PNBP dan/atau Bea Keluar, dan dokumen 

pelengkap pabean ke pejabat penerima dokumen di kantor pabean 

pemuatan.    

2.   Dalam hal barang ekspor melalui PJT dan PJT bertindak sebagai eksportir, PEB 

dilengkapi lembar lanjutan dengan mencantumkan identitas pengirim dan 

penerima pada kolom uraian barang. 

3.   Pejabat penerima dokumen melakukan penelitian ada tidaknya pemblokiran 

eksportir/PPJK. 

4.   Dalam hal hasil penelitian menunjukka n eksportir/PPJK diblokir, pejabat 

penerima dokumen mengembalika n PEB dan menerbitkan NPP. 

5.   Dalam hal hasil penelitian menunjukkan eksportir/PPJK tidak diblokir, pejabat 

penerima dokumen melakukan penelitian:  

a.   kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.5; dan 

b.   kesesuaian antara PEB dengan dokumen pelengkap pabean dan bukti 

pembayaran PNBP dan/atau Bea Keluar. 

6.   Pejabat penerima dokumen men- transfer  data PEB dari Media Penyimpan Data 

Elektronik ke Sistem Komputer Pelayanan. 

7.   Sistem Komputer Pelayanan melakukan  penelitian kelengkapan pengisian data 

PEB. 

8.   Dalam hal hasil penelitian oleh pejabat penerima dokumen sebagaimana 

dimaksud pada butir 5 dan oleh Sistem Komputer Pelayanan sebagaimana 

dimaksud pada butir 7 menunjukkan:   

a.   dokumen pelengkap pabean tidak lengkap; 

b.   pengisian data PEB tidak sesuai dengan dokumen pelengkap pabean 

dan/atau bukti pembayaran PNBP dan/atau Bea Keluar; dan/atau 

c.   pengisian data PEB tidak lengkap, 

Pejabat penerima dokumen mengembalikan kepada eksportir dokumen 

sebagaimana dimaksud pada butir 1.5 disertai NPP.  

9.   Dalam hal hasil penelitian oleh pejabat penerima dokumen sebagaimana 

dimaksud dalam butir 5 dan Sistem Komputer Pelayanan sebagaimana dimaksud 

dalam butir 7 menunjukkan: 

a.   dokumen pelengkap pabean lengkap; 

b.   pengisian data PEB sesuai dengan dokumen pelengkap pabean dan/atau 

bukti pembayaran PNBP dan/atau Bea Keluar; dan/atau 

c.   pengisian data PEB lengkap, 

Sistem Komputer Pelayanan melakukan  penelitian pos tarif yang berkaitan 

dengan barang ekspor yang dilarang atau dibatasi. 

10. Dalam  hal  hasil penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan menunjukkan pos 

tarif barang ekspor tidak termasuk dala m pos tarif barang yang dilarang atau 

dibatasi, maka Sistem Komputer Pelayanan memberi nomor dan tanggal 

pendaftaran PEB, dan menerbitkan respon: 

a.  NPE, dalam hal atas barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; atau 

b.  PPB, dalam hal atas barang ekspor dilakukan pemeriksaan fisik. 

11. Dalam hal hasil penelitian oleh Sistem  Komputer Pelayanan menunjukkan pos 

tarif barang ekspor termasuk dalam pos tari f barang yang dilarang atau dibatasi:  

11.1.  Pejabat penerima dokumen ekspor mengirimkan berkas PEB kepada 

pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan 

pembatasan.

11.2.  Pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan 

pembatasan melakukan analisis untuk mengetahui apakah barang ekspor 

termasuk barang yang dilarang atau dibatasi. 

11.3.  Dalam hal hasil analisis menunjukkan barang ekspor tidak termasuk 

barang yang dilarang atau dibatasi, Sistem Komputer Pelayanan 

memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB dan menerbitkan respon: 

a.   NPE, dalam hal atas barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; 

atau 

b.  PPB, dalam hal atas barang ekspor dilakukan pemeriksaan fisik. 

11.4.  Dalam hal hasil analisis pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian 

barang larangan dan pembatasan menunjukkan barang ekspor termasuk 

barang yang dilarang atau dibatasi: 

11.4.1.  Pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan 

dan pembatasan melakukan penelitian dokumen yang 

dipersyaratkan dari instansi terkait. 

11.4.2.  Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan dari instansi terkait tidak 

dilengkap dan/atau tidak sesuai dengan PEB: 

11.4.2.1. Pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang 

larangan dan pembatasan menerbitkan NPPD dan 

mengembalikan berkas PEB kepada eksportir. 

11.4.2.2. Eksportir menyerahkan kepada pejabat bea dan cukai 

yang menangani penelitian barang larangan dan 

pembatasan di kantor pabean pemuatan sebelum barang 

ekspor dimasukkan ke kawasan pabean: 

a.   NPPD; 

b.   berkas PEB; dan 

c.   dokumen pelengkap pabean dalam rangka pemenuhan 

NPPD. 

11.4.2.3. Apabila penyerahan dokumen dalam butir 11.4.2.2 tidak 

dipenuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 

NPPD, pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian 

barang larangan dan pembatasan menerbitkan NPP.  

11.4.3.  Dalam hal hasil penelitian pejabat bea dan cukai yang menangani 

penelitian barang larangan dan pembatasan menunjukkan 

dokumen yang dipersyaratkan dari instansi terkait telah lengkap 

dan sesuai dengan PEB, Sistem Komputer Pelayanan memberikan 

nomor dan tanggal pendaftaran  PEB dan menerbitkan respon: 

a.   NPE, dalam hal atas barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan 

fisik; atau 

b.  PPB, dalam hal atas barang ekspor dilakukan pemeriksaan fisik. 

11.5.  Pejabat penerima dokumen meneruskan berkas PEB yang telah mendapat 

nomor dan tanggal pendaftaran dan telah diterbitkan respon kepada 

Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor untuk penanganan lebih lanjut.  

C.  Pada Kantor Pabean yang dalam pelayanan kepabeanannya menggunakan 

tulisan diatas formulir. 

1.   Eksportir melakukan kegiatan sebagai berikut:  

1.1.  mengisi formulir PEB menandatangani dan membubuhkan stempel 

perusahaan pada formulir PEB; 

1.2.  mengisi formulir PKB menandatangani dan membubuhkan stempel 

perusahaan pada formulir PKB, dalam hal barang ekspor sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai huruf d; 

1.3.  melakukan pembayaran PNBP dan/atau Bea Keluar; dan 

1.4.  menyerahkan formulir PEB, PKB (dalam hal barang ekspor sebagaimana 

dimaksud pada butir 1.2) dan bukti pembayaran PNBP dan/atau Bea Keluar 

ke pejabat penerima dokumen di kantor pabean pemuatan.    

2.   Dalam hal barang ekspor melalui PJT dan PJT bertindak sebagai eksportir, PEB 

dilengkapi lembar lanjutan dengan mencantumkan identitas pengirim dan 

penerima pada kolom uraian barang. 

3.   Pejabat penerima dokumen melakukan penelitian meliputi:  

a.   ada tidaknya pemblokiran eksportir/PPJK; 

b.   kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.4;  

c.   kelengkapan pengisian PEB dan kesesuaian antara PEB dengan dokumen 

pelengkap pabean dan bukti pembayaran PNBP dan/atau Bea Keluar; 

d.   apakah barang ekspor termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang atau 

dibatasi. 

4.   Dalam hal hasil penelitian oleh pejabat penerima dokumen menunjukkan:  

a.   eksportir/PPJK diblokir; 

b.   dokumen pelengkap pabean tidak lengkap; 

c.   data PEB tidak sesuai dengan dokumen pelengkap pabean dan bukti 

pembayaran PNBP dan/atau Bea Keluar; dan/atau  

d.   pengisian data PEB tidak lengkap; 

pejabat penerima dokumen mengembalikan dokumen berkas PEB disertai NPP 

kepada eksportir. 

5.   Dalam hal hasil penelitian oleh pejabat penerima dokumen menunjukkan 

eksportir/PPJK tidak diblokir, dokumen pelengkap pabean lengkap, data PEB 

sesuai dengan dokumen pelengkap pabean dan bukti pembayaran PNBP 

dan/atau Bea Keluar, dan/atau pengisian data PEB telah lengkap tetapi barang 

ekspor termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang atau dibatasi, pejabat 

penerima dokumen meneruskan berkas PEB kepada pejabat bea dan cukai yang 

menangani penelitian barang larangan dan pembatasan. 

6.   Pejabat bea dan cukai yang menangan i penelitian barang larangan dan 

pembatasan melakukan analisis untuk mengetahui apakah barang ekspor 

termasuk barang yang dilarang atau dibatasi. 

6.1.   Dalam hal hasil analisis menunjukkan barang ekspor tidak termasuk 

barang yang dilarang atau dibatasi, pejabat bea dan cukai yang menangani 

penelitian barang larangan dan pembatasan meneruskan berkas PEB 

kepada pejabat penerima dokumen untuk diberikan nomor dan tanggal 

pendaftaran PEB. 

6.2.   Dalam hal hasil analisis menunjukkan barang ekspor termasuk barang yang 

dilarang atau dibatasi: 

6.2.1.  Pejabat bea dan cukai yang menangan i penelitian barang larangan dan 

pembatasan melakukan penelitian dokumen yang dipersyaratkan dari 

instansi terkait; 

6.2.2.  Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan dari instansi terkait tidak 

lengkap dan/atau tidak sesuai dengan PEB, pejabat bea dan cukai 

yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan 

mengembalikan berkas PEB dan menerbitkan NPPD; 

6.2.3.  Eksportir menyerahkan kepada  pejabat bea dan cukai yang 

menangani penelitian barang larangan dan pembatasan di kantor 

pabean pemuatan sebelum barang ekspor dimasukkan ke kawasan 

pabean: 

a.   NPPD; 

b.   hasil cetak PEB; dan 

c.   dokumen pelengkap pabean dalam rangka pemenuhan NPPD.

6.2.4.  Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen yang 

dipersyaratkan telah lengkap dan sesuai, pejabat bea dan cukai yang 

menangani penelitian barang larangan dan pembatasan meneruskan 

berkas PEB kepada pejabat penerima dokumen untuk diberikan 

nomor dan tanggal pendaftaran PEB. 

7.   Dalam hal hasil penelitian oleh pejabat penerima dokumen sebagaimana 

dimaksud pada butir 3 menunjukkan: 

a.   eksportir/PPJK tidak diblokir; 

b.   dokumen pelengkap pabean lengkap; 

c.   data PEB sesuai dengan dokumen pelengkap pabean dan bukti pembayaran 

PNBP dan/atau Bea Keluar;  

d.   pengisian data PEB lengkap; dan 

e.   barang ekspor tidak termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang atau 

dibatasi;  

pejabat penerima dokumen memberikan nomor dan tanggal pendaftaran pada 

PEB. 

8.   Pejabat penerima dokumen meneruskan berkas PEB yang telah diberikan nomor 

dan tanggal pendaftaran kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor untuk 

diterbitkan: 

a.   NPE, dalam hal atas barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; atau 

b.   PPB, dalam hal atas barang ekspor dilakukan pemeriksaan fisik. 

II.  Pemeriksaan Fisik Barang 

A.  Lokasi Pemeriksaan Fisik Dilakukan Di Kawasan Pabean Pelabuhan Muat. 

1.   Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor: 

a.   PPB; 

b.   PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan telah 

ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan;  

c.   PEB pembetulan yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan, 

apabila dilakukan pembetulan PEB; 

d.   PKB yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan; dan 

e.   Fotokopi  invoice  dan fotokopi  packinglist ; 

2.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor: 

2.1.  mencantumkan nama Pemeriksa dan menetapkan tingkat pemeriksaan pada 

PPB; dan  

2.2.  menyerahkan kepada Pemeriksa PPB, PEB pembetulan (apabila dilakukan 

pembetulan PEB), PKB, dan fotokopi invoice  dan fotokopi packinglist.  

3.   Pemeriksa:  

3.1.  melakukan pemeriksaan fisik dan mencantumkan hasilnya pada lembar 

belakang PEB.   

3.2.  melakukan perekaman hasil pemeriksaan fisik, apabila Kantor Pabean 

Pemuatan dalam pelayanan kepabeanannya menggunakan sistem PDE atau 

Media Penyimpan Data Elektronik.   

4.   Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang 

sesuai: 

4.1.  Pemeriksa menerbitkan dan menandatangani NPE serta menyerahkannya 

kepada eksportir.   

4.2.  Pemeriksa menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor PEB 

yang sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PEB pembetulan (apabila 

dilakukan pembetulan PEB), PPB, PKB, fotokopi  invoice  dan fotokopi 

packinglist, dan fotokopi NPE. 

5.   Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang 

tidak sesuai:  

5.1.   Pemeriksa menyerahkan PEB yang di dalamnya sudah dicantumkan hasil 

pemeriksaan fisik, PEB pembetulan (apabila dilakukan pembetulan data 

PEB), PPB, PKB, fotokopi  invoice  dan fotokopi  packinglist  kepada Pejabat 

Pemeriksa Dokumen Ekspor. 

5.2.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penelitian dokumen 

sebagaimana dimaksud pada butir 5.1 untuk mengetahui jenis/kategori 

ekspor, terkena atau tidak Bea Keluar atas barang ekspor, dan terkena atau 

tidak ketentuan larangan/pembatasan. 

5.3.   Dalam hal barang ekspor termasuk jenis/kategori ekspor yang pada saat 

impornya ditujukan untuk diekspor kembali: 

5.3.1.  Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan pembetulan data PEB 

dengan menerbitkan Nota Pembetulan. 

5.3.2.  Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan Nota Pembetulan 

kepada Eksportir. 

5.3.3.  Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada butir 5.1  dan  Nota Pembetulan kepada 

pejabat bea dan cukai yang menang ani administrasi impor sementara. 

5.3.4.  Pejabat bea dan cukai yang menangani administrasi impor sementara 

melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 

5.3.3. 

5.3.5.  Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen sebagaimana 

dimaksud pada butir  5.3.3 sesuai dengan dokumen impor, pejabat bea 

dan cukai yang menangani administrasi impor sementara mengirimkan 

hasil penelitian kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor untuk 

diterbitkan NPE. 

5.3.6.  Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen sebagaimana 

dimaksud pada butir  5.3.3 tidak sesuai dengan dokumen impor, 

pejabat bea dan cukai yang menangani administrasi impor sementara 

menyelesaikan sesuai ketentuan tentang impor sementara. 

5.4.   Dalam hal barang ekspor termasuk jeni s/kategori ekspor yang mendapat 

fasilitas KITE: 

5.4.1.  Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan pembetulan data PEB 

dengan menerbitkan Nota Pembetulan. 

5.4.2.  Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan Nota Pembetulan 

kepada Eksportir. 

5.4.3.  Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan dokumen 

sebagaimana dimaksud dalam butir 5.1 dan Nota Pembetulan kepada 

Unit Pengawasan. 

5.4.4.  Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana 

dimaksud pada butir 5.4.3. 

5.4.5.  Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya 

indikasi tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

5.4.6.  Dalam hal hasil penelitian menunjuk kan tidak terdapat bukti adanya 

indikasi tindak pidana:  

5.4.6.1.   Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian kepada Pejabat 

Pemeriksa Dokumen Ekspor dan dokumen sebagaimana 

dimaksud pada butir 5.4.3. 

5.4.6.2.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan NPE, 

sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean. 

5.5.   Dalam hal barang ekspor dikenai Bea Keluar: 

5.5.1.  Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada butir 5.1 kepada Unit Pengawasan. 

5.5.2.  Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana 

dimaksud pada butir 5.5.1. 

5.5.3.  Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya 

indikasi tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

5.5.4.  Dalam hal hasil penelitian menunjuk kan tidak terdapat bukti adanya 

indikasi tindak pidana:  

5.5.4.1.   Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada butir 5.5.1 kepada Pejabat 

Pemeriksa Dokumen Ekspor. 

5.5.4.2.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan NPE, 

sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean. 

5.6.   Dalam hal barang ekspor terkena  ketentuan larangan/pembatasan: 

5.6.1.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada butir 5.1 kepada Unit Pengawasan. 

5.6.2.   Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana 

dimaksud pada butir 5.6.1. 

5.6.3.   Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya 

indikasi tindak pidana dan/atau ketentuan larangan atau pembatasan 

tidak dipenuhi, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 

5.6.4.   Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya 

indikasi tindak pidana dan/atau ketentuan larangan atau pembatasan 

telah dipenuhi:  

5.6.4.1.   Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada butir 5.6.1 kepada Pejabat 

Pemeriksa Dokumen Ekspor. 

5.6.4.2.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan NPE, 

sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean. 

B.  Lokasi Pemeriksaan Fisik Dilakukan Diluar Kawasan Pabean Tetapi Dalam 

Wilayah Pengawasan Kantor Pabean Pemuatan. 

1.   Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor: 

a.   PPB; 

b.   PEB yang telah mendapat nomor da n tanggal pendaftaran dan telah 

ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan;  

c.   PEB Pembetulan yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan, 

apabila dilakukan pembetulan PEB; 

d.   PKB yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan; dan  

e.   Fotokopi invoice  dan fotokopi packinglist. 

2.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor: 

2.1.  mencantumkan nama Pemeriksa dan menetapkan tingkat pemeriksaan pada 

PPB; dan  

2.2.  menyerahkan kepada Pemeriksa PPB, PEB pembetulan (apabila dilakukan 

pembetulan PEB), PKB, dan fotokopi invoice  dan fotokopi packinglist.  

3.   Pemeriksa :  

3.1.  melakukan pemeriksaan fisik dan mencantumkan hasilnya pada lembar 

belakang PEB; dan 

3.2.  melakukan perekaman hasil pemeriksaan fisik, apabila Kantor Pabean 

Pemuatan dalam pelayanan kepabeanannya menggunakan sistem PDE atau 

Media Penyimpan Data Elektronik.   

4.   Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang 

sesuai: 

4.1.  Barang ekspor yang telah diperiksa fisik dilakukan  stuffing  dibawah 

pengawasan Petugas Pengawasan  Stuffing  dan dilakukan penyegelan pada 

petikemas atau kemasan barang oleh Petugas Pengawasan Stuffing . 

34 

4.2.   Pemeriksa menerbitkan dan menandatangani NPE serta menyerahkannya 

kepada eksportir.   

4.3.   Pemeriksa menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor PEB 

yang sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PEB Pembetulan apabila 

dilakukan pembetulan PEB, PPB, PKB, fotokopi  invoice  dan fotokopi 

packinglist, dan fotokopi NPE. 

5.   Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang 

tidak sesuai: 

5.1.  Barang ekspor yang telah diperiksa fisik dilakukan  stuffing  dibawah 

pengawasan Petugas Pengawasan  Stuffing  dan dilakukan penyegelan pada 

petikemas atau kemasan barang oleh Petugas Pengawasan Stuffing . 

5.2.  Pemeriksa menyerahkan PEB yang sudah dicantumkan hasil pemeriksaan 

fisik, PEB pembetulan (apabila dilakukan pembetulan data PEB), PPB, PKB, 

fotokopi  invoice  dan fotokopi  packinglist  kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen 

Ekspor. 

5.3.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penelitian dokumen 

sebagaimana dimaksud pada butir 5.2 untuk mengetahui jenis/kategori 

ekspor, terkena atau tidak Bea Keluar atas barang ekspor, dan terkena atau 

tidak ketentuan larangan/pembatasan. 

5.4.  Dalam hal barang ekspor termasuk jenis/kategori ekspor yang pada saat 

impornya ditujukan untuk diekspor kembali: 

5.4.1.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan pembetulan data PEB 

dan menerbitkan Nota Pembetulan. 

5.4.2.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan Nota Pembetulan 

kepada Eksportir. 

5.4.3.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada butir 5.2 disertai Nota Pembetulan kepada 

pejabat bea dan cukai yang menangan i administrasi  impor sementara. 

5.4.4.   Pejabat bea dan cukai yang menangani administrasi impor sementara 

melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 

5.4.3. 

5.4.5.   Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen sebagaimana 

dimaksud pada butir 5.4.3 sesuai dengan dokumen impor, pejabat bea 

dan cukai yang menangani administrasi impor sementara mengirimkan 

hasil penelitian dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 5.4.3 

kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor untuk diterbitkan NPE. 

5.4.6.   Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen sebagaimana 

dimaksud pada butir 5.4.3 tidak sesuai dengan dokumen impor, 

pejabat bea dan cukai yang menangani administrasi impor sementara 

menyelesaikan sesuai ketentuan tentang impor sementara. 

5.5.  Dalam hal barang ekspor termasuk jenis/kategori ekspor yang mendapat 

fasilitas KITE: 

5.5.1.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan pembetulan data PEB 

dan menerbitkan Nota Pembetulan. 

5.5.2.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan Nota Pembetulan 

kepada Eksportir. 

5.5.3.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada butir 5.2 disertai Nota Pembetulan 

kepada Unit Pengawasan. 

5.5.4.   Unit Pengawasan dokumen melakukan penelitian dokumen 

sebagaimana dimaksud pada butir 5.5.3. 

5.5.5.   Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya 

indikasi tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

5.5.6.   Dalam hal hasil penelitian menunjuk kan tidak terdapat bukti adanya 

indikasi tindak pidana:  

5.5.6.1.  Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada butir 5.5.3 kepada Pejabat 

Pemeriksa Dokumen Ekspor. 

5.5.6.2.  Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan NPE, 

sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean. 

5.6.  Dalam hal barang ekspor dikenai Bea Keluar: 

5.6.1.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada butir 5.2 kepada Unit Pengawasan. 

5.6.2.   Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana 

dimaksud pada butir 5.6.1. 

5.6.3.   Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi 

tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 

5.6.4.   Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya 

indikasi tindak pidana:  

5.6.4.1.  Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada butir 5.6.1 kepada Pejabat 

Pemeriksa Dokumen Ekspor. 

5.6.4.2.  Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan NPE, 

sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean. 

5.7.  Dalam hal barang ekspor terkena  ketentuan larangan/pembatasan: 

5.7.1.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada butir 5.2 kepada Unit Pengawasan. 

5.7.2.   Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana 

dimaksud pada butir 5.7.1. 

5.7.3.   Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya 

indikasi tindak pidana dan/atau ke tentuan larangan atau pembatasan 

tidak dipenuhi,  Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 

5.7.4.   Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya 

indikasi tindak pidana dan/atau ke tentuan larangan atau pembatasan 

telah dipenuhi:  

5.7.4.1.  Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada butir 5.7.1 kepada Pejabat 

Pemeriksa Dokumen Ekspor. 

5.7.4.2.  Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan NPE, 

sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean. 

C.  Lokasi Pemeriksaan Fisik Di luar Wilayah Pengawasan  Kantor Pabean Pemuatan. 

1.   Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di Kantor 

Pabean Pemeriksaan: 

a.   PPB; 

b.   PEB yang telah mendapat nomor da n tanggal pendaftaran dan telah 

ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan;  

c.   PEB Pembetulan yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan, 

apabila dilakukan pembetulan PEB; 

d.   PKB yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan; dan  

e.   fotokopi invoice  dan fotokopi packinglist. 

2.   Pejabat Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan 

mencetak PPB, PEB, PEB pembetulan (apabila dilakukan pembetulan PEB) dan 

mengirimkannya kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di Kantor Pabean 

Pemeriksaan.

3.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di Kantor Pabean Pemeriksaan:  

3.1.   mencocokkan dokumen yang diterima dari eksportir dengan dokumen yang 

diterima dari Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean 

pemuatan. 

3.2.   mencantumkan nama Pemeriksa dan menetapkan tingkat pemeriksaan pada 

PPB. 

3.3.  menyerahkan kepada Pemeriksa PPB, PEB Pembetulan apabila dilakukan 

pembetulan PEB, PKB, dan fotokopi invoice  dan fotokopi packinglist.  

4.   Pemeriksa melakukan pemeriksaan fisik dan mencantumkan hasilnya pada 

lembar belakang PEB. 

5.   Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang 

sesuai: 

5.1.   Barang ekspor yang telah diperiksa fisik dilakukan stuffing  dibawah 

pengawasan Petugas Pengawasan  Stuffing  dan dilakukan penyegelan pada 

petikemas atau kemasan barang oleh Petugas Pengawasan Stuffing . 

5.2.   Pemeriksa menerbitkan dan menandatangani NPE serta menyerahkannya 

kepada eksportir.   

5.3.   Pemeriksa menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di 

kantor pabean pemeriksaan, PEB yang sudah dicantumkan hasil 

pemeriksaan fisik, PEB pembetulan (apabila dilakukan pembetulan PEB), 

PPB, PKB, fotokopi invoice  dan fotokopi packinglist, dan fotokopi NPE. 

5.4.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor  di Kantor Pabean Pemeriksaan 

menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 5.3 kepada 

Pejabat  Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan. 

6.   Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang 

tidak sesuai:  

6.1.   Barang ekspor yang telah diperiksa fisik dilakukan stuffing  dibawah 

pengawasan Petugas Pengawasan  Stuffing  dan dilakukan penyegelan pada 

petikemas atau kemasan barang oleh Petugas Pengawasan Stuffing . 

6.2.   Pemeriksa menyerahkan PEB yang sudah dicantumkan hasil pemeriksaan 

fisik, PEB pembetulan (apabila dilakukan pembetulan PEB), PPB, PKB, 

fotokopi  invoice  dan fotokopi packinglist kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen 

Ekspor di kantor pabean pemeriksaan. 

6.3.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor  di Kantor Pabean Pemeriksaan 

mengirimkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.2 ke Pejabat 

Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan. 

6.4.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan melakukan 

penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.3 untuk 

mengetahui jenis/kategori ekspor, terkena atau tidak Bea Keluar atas barang 

ekspor, dan terkena atau tidak  ketentuan larangan/pembatasan. 

6.5.   Dalam hal barang ekspor termasuk jenis/kategori ekspor yang pada saat 

impornya ditujukan untuk diekspor kembali: 

6.5.1.  Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan pembetulan data PEB 

dan menerbitkan Nota Pembetulan. 

6.5.2.  Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan Nota Pembetulan 

kepada Eksportir. 

6.5.3.  Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor dokumen menyerahkan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada butir 6.3 disertai Nota Pembetulan 

kepada pejabat bea dan cukai yang menangani administrasi  impor 

sementara. 

6.5.4.  Pejabat bea dan cukai yang menangani administrasi impor sementara 

melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 

6.5.5.  Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen sebagaimana 

dimaksud pada butir 6.5.3 sesuai dengan dokumen impor, pejabat bea 

dan cukai yang menangani administrasi impor sementara 

mengirimkan hasil penelitian kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen 

Ekspor untuk diterbitkan NPE. 

6.5.6.  Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen sebagaimana 

dimaksud pada butir 6.5.3 tidak sesuai dengan dokumen impor, 

pejabat bea dan cukai yang menangani administrasi  impor sementara 

menyelesaikan sesuai ketentuan tentang impor sementara. 

6.6.   Dalam hal barang ekspor termasuk jeni s/kategori ekspor yang mendapat 

fasilitas KITE: 

6.6.1.  Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan pembetulan data PEB 

dan menerbitkan Nota Pembetulan. 

6.6.2.  Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan Nota Pembetulan 

kepada Eksportir. 

6.6.3.  Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada butir 6.3 disertai Nota Pembetulan 

kepada Unit Pengawasan. 

6.6.4.  Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana 

dimaksud pada butir 6.6.3. 

6.6.5.  Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya 

indikasi tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

6.6.6.  Dalam hal hasil penelitian menunjuk kan tidak terdapat bukti adanya 

indikasi tindak pidana:  

6.6.6.1.   Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada butir 6.6.3 kepada Pejabat 

Pemeriksa Dokumen Ekspor. 

6.6.6.2.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan NPE, 

sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean. 

6.7.   Dalam hal barang ekspor dikenai Bea Keluar: 

6.7.1.  Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada butir 6.3 kepada Unit Pengawasan. 

6.7.2.  Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana 

dimaksud pada butir 6.7.1. 

6.7.3.  Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya 

indikasi tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

6.7.4.  Dalam hal hasil penelitian menunjuk kan tidak terdapat bukti adanya 

indikasi tindak pidana:  

6.7.4.1.   Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada butir 6.7.1 kepada Pejabat 

Pemeriksa Dokumen Ekspor. 

6.7.4.2.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan NPE, 

sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean. 

6.8.   Dalam hal barang ekspor terkena  ketentuan larangan/pembatasan: 

6.8.1.  Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada butir 6.3 kepada Unit Pengawasan. 

6.8.2.  Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana 

dimaksud pada butir 6.8.1. 

6.8.3.  Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya 

indikasi tindak pidana dan/atau ke tentuan larangan atau pembatasan 

tidak dipenuhi, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 

6.8.4.  Dalam hal hasil penelitian menunjuk kan tidak terdapat bukti adanya 

indikasi tindak pidana dan/atau ke tentuan larangan atau pembatasan 

telah dipenuhi:  

6.8.4.1.   Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada butir 6.8.1 kepada Pejabat 

Pemeriksa Dokumen Ekspor. 

6.8.4.2.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan NPE, 

sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean. 

III.   Penelitian dan Penetapan Bea Keluar 

A. Terhadap barang ekspor yang ti dak dilakukan pemeriksaan fisik atau 

dilakukan pemeriksaan fisik dengan hasil pemeriksaan sesuai. 

1.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor pada kantor pabean pemuatan melakukan 

penelitian terhadap PEB yang telah diterbitkan NPE untuk mengetahui ada 

tidaknya barang ekspor yang dikenai Bea Keluar. 

2.   Dalam hal hasil penelitian menunjukka n barang ekspor tidak dikenai Bea 

Keluar, maka Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor mengarsipkan data PEB. 

3.   Dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang ekspor dikenai Bea Keluar:  

3.1.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penelitian perhitungan 

Bea Keluar. 

3.2.   Dalam hal hasil penelitian perhitungan Bea Keluar menunjukkan sesuai, 

maka Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor mengarsipkan data PEB. 

3.3.   Dalam hal hasil penelitian perhitungan Bea Keluar menunjukkan tidak 

sesuai: 

3.3.1.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan 

perhitungan Bea Keluar dan menerbitkan SPPBK. 

3.3.2.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor mengirimkan SPPBK kepada 

eksportir dan pejabat bea dan cukai yang menangani penagihan. 

3.3.3.   Eksportir melunasi kekurangan pembayaran Bea Keluar 

sebagaimana yang tercantum dalam SPPBK dan menyerahkan bukti 

pelunasan Bea Keluar dan sanksi administrasi berupa denda 

kepada pejabat bea dan cukai yang menangani penagihan. 

3.3.4.   Pejabat bea dan cukai yang me nangani penagihan mencocokkan 

bukti pelunasan dengan SPPBK. 

3.3.5.   Dalam hal hasil pencocokan menunjukkan sesuai, pejabat bea dan 

cukai yang menangani penagihan mengarsipkan bukti pelunasan 

dan SPPBK. 

3.3.6.   Dalam hal hasil pencocokan menunjukkan tidak sesuai, pejabat bea 

dan cukai yang menangani penagihan melakukan proses penagihan 

lebih lanjut. 

B. Terhadap barang ekspor yang dilakukan pemeriksaan fisik dengan hasil 

pemeriksaan tidak sesuai  

1.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor pada kantor pabean pemuatan menerima 

dokumen sebagaimana dimaksud pada paragraf II huruf A butir 5.5.4.1, 

paragraf II hurf B butir 5.6.4.1, dan paragraf II huruf C butir 6.7.4.1. 

2.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor  pada kantor pabean pemuatan 

melakukan penelitian perhitungan Bea Keluar.    

3.   Dalam hal hasil penelitian perhitungan Bea Keluar menunjukkan sesuai, 

maka Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor mengarsipkan data PEB dan 

menerbitkan NPE. 

4.   Dalam hal hasil penelitian perhitungan Bea Keluar menunjukkan tidak 

sesuai: 

4.1.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan 

Bea Keluar dan menerbitkan SPPBK serta mengirimkannya kepada 

eksportir.  

4.2.   Eksportir melunasi kekurangan pembayaran Bea Keluar dan sanksi 

administrasi berupa denda sebagaimana yang tercantum dalam SPPBK 

dan menyerahkan bukti pelunasan Bea Keluar dan sanksi administrasi 

berupa denda kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor. 

4.3.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor mencocokkan bukti pelunasan 

dengan SPPBK, dalam hal hasil pencocokan menunjukkan: 

4.3.1.   sesuai, maka Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan 

NPE. 

4.3.2.   tidak sesuai, maka Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor 

menyerahkan SPPBK dan bukti pelunasan kepada pejabat bea dan 

cukai yang menangani penagiha n untuk proses penagihan lebih 

lanjut. 

          

DIREKTUR JENDERAL, 

ttd 

ANWAR SUPRIJADI 

NIP 120050332 

Salinan  Sesuai Dengan Aslinya; 

Sekretaris Direktorat Jenderal  

u.b. 

Kepala Bagian Organisasi 

Dan Tata Laksana 

Harry Mulya 

NIP 060079900 

LAMPIRAN II 

PERATURAN  DIREKTUR  JENDERAL  BEA DAN 

CUKAI NOMOR P-40/BC/2008 TENTANG TATA 

LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR.

TATA KERJA PENDAFTARAN KONSOLIDATOR  

DAN KONSOLIDASI BARANG EKSPOR 

I.   Tata Kerja Pendaftaran Konsolidator  

1.   Perusahaan mengajukan permohonan pendaftaran sebagai Konsolidator ke Kantor 

Pabean yang mengawasi, dengan melampirkan : 

a.   fotokopi  akte pendirian Badan Usaha yang dibuat oleh Notaris dan disahkan oleh 

instansi yang berwenang;  

b.   fotokopi  Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan dari 

 instansi yang berwenang;  

c.   fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

d.   fotokopi  penetapan  sebagai Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP) serta fotokopi SPT 

tahunan PPh tahun terakhir bagi  perusahaan  yang sudah wajib menyerahkan 

SPT; 

e.   peta lokasi dan denah bangunan/lapangan untuk kegiatan stuffing; 

f.   fotokopi sertifikat Ahli Kepabeanan yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan 

Pelatihan Keuangan (BPPK); 

g.   surat pernyataan diatas materai yang menyatakan kesanggupan untuk dilakukan 

audit oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 

2.   Terhadap  permohonan pendaftaran  sebagaimana dimaksud pada  butir  1, Kepala 

Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuknya: 

2.1.  melakukan  penelitian terhadap kelengkapan permohonan; 

2.2.  melakukan peninjauan lokasi dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara. 

3.   Dalam hal permohonan tidak lengkap dan/atau keadaan bangunan tidak memenuhi 

persyaratan yang ditentukan, Kepala Kantor Pabean menolak permohonan dan 

mengembalikannya kepada yang bersangkutan disertai alasan penolakannya. 

4.   Dalam hal permohonan telah lengkap dan keadaan bangunan telah memenuhi 

persyaratan yang ditentukan, Kepala Kantor Pabean menerbitkan Surat Keputusan 

Persetujuan sebagai Konsolidator Barang Ekspor dalam waktu paling lama 14 (empat 

belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. 

II.  Tata Kerja Konsolidasi Barang Ekspor dan Penyampaian PKBE. 

A.  Pada Kantor Pabean Pemuatan yang Dalam Pelayanan Kepabeanannya 

Menggunakan Sistem PDE. 

1.   Eksportir menyerahkan kepada pihak yang melakukan konsolidasi : 

a.   Barang yang akan diekspor, dalam hal belum didaftarkan PEB; atau 

b.   PEB dan NPE dalam hal barang ekspor telah didaftarkan PEB dan telah 

diterbitkan NPE. 

2.   Dalam hal PEB mendapat respons PPB, dilakukan pemeriksaan fisik barang 

sesuai tata kerja pemeriksaan fisik barang ekspor (Lampiran I). 

3.   Pihak yang melakukan konsolidasi menyiapkan PKBE atas PEB yang telah 

mendapat NPE dengan program aplikasi PKBE dan menyampaik annya ke kantor 

pabean pemuatan. 

4.   Sistem  Komputer  Pelayanan  pada kantor pabean pemuatan melakukan 

kegiatan: 

4.1.  meneliti kelengkapan pengisian data PKBE. 

4.2.  mengirimkan respon : 

a.   penolakan, dalam hal: 

i.   pengisian data PKBE tidak lengkap; atau 

ii.   nama-nama perusahaan yang tercantum dalam PKBE tidak sama 

dengan nama-nama perusahaan yang  diberitahukan oleh eksportir 

yang bertanggung jawab atas konsolidasi barang ekspor pada saat 

pengajuan izin sebagai pihak yang melakukan konsolidasi.   

b.   nomor dan tanggal pendaftaran PKBE, dalam hal: 

i.   pengisian data PKBE lengkap; atau 

ii.   nama-nama perusahaan yang tercantum dalam PKBE sama dengan 

nama-nama perusahaan yang diberitahukan oleh eksportir yang 

bertanggung jawab atas konsolidasi barang ekspor pada saat pengajuan 

izin sebagai pihak yang melakukan konsolidasi. 

5.   Dalam hal terbit respon penolakan, pihak yang melakukan konsolidasi 

memperbaiki data PKBE dan mengirim kembali ke Sistem Komputer Pelayanan 

pada Kantor Pabean Pemuatan. 

6.   Dalam hal terbit respon nomor dan tan ggal pendaftaran, pihak yang melakukan 

konsolidasi mencetak PKBE yang telah mendapat nomo r pendaftaran. 

7.   Pihak yang melakukan konsolidasi menyerahkan PKBE dan NPE kepada pejabat 

bea dan cukai di  tempat konsolidasi barang ekspor. 

8.   Pejabat bea dan cukai di tempat konsolidasi menyerahkan PKBE dan NPE kepada 

Petugas Pengawasan Stuffing ditempat konsolidasi. 

9.   Pihak yang melakukan konsolidasi melakukan  stuffing  barang ekspor ke dalam 

petikemas dengan pengawasan Petugas Pengawasan  Stuffing  di tempat 

konsolidasi. 

10. Petugas Pengawasan  Stuffing  di tempat konsolidasi barang ekspor melakukan 

kegiatan sebagai berikut:  

10.1.  meneliti segel pada kemasan barang ekspor yang akan di-stuffing , apabila 

barang ekspor telah dilakukan pemeriks aan fisik di gudang milik eksportir. 

10.1.1.  dalam hal kondisi segel tidak utuh :   

10.1.1.1.  melaporkan kepada pejabat bea dan cukai di tempat 

konsolidasi. 

10.1.1.2.  Pejabat bea dan cukai di tempat konsolidasi 

menyampaikan kepada Unit Pengawasan pada Kantor 

Pabean yang mengawasi pihak yang melakukan 

konsolidasi, untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. 

10.1.2.  dalam hal kondisi segel utuh, melakukan pengawasan  stuffing  

barang ekspor berdasarkan PKBE dan NPE. 

10.2.  melakukan penyegelan pada peti kemas dan mencantumkan nomor segel 

pada PKBE dan masing-masing NPE. 

10.3.  membubuhkan tanggal  stuffing , tanda tangan, nama dan NIP pada PKBE 

dan masing-masing NPE. 

10.4.  menyerahkan PKBE dan NPE kepada pihak yang melakukan konsolidasi. 

11. Pihak yang melakukan konsolidasi melakukan kegiatan pemasukan barang 

ekspor ke Kawasan Pabean sesuai dengan tata kerja pemasukan barang ekspor 

ke kawasan pabean (Lampiran IV). 

12. Pihak yang melakukan konsolidasi meneri ma PKBE yang telah diberi catatan 

tentang pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean dari petugas dinas luar di 

pintu masuk kawasan pabean. 

13. Pihak yang melakukan konsolidasi menyerahkan PKBE kepada pejabat bea dan 

cukai di tempat konso lidasi barang ekspor. 

14. Pejabat bea dan cukai di tempat konsolidasi barang ekspor melakukan 

pencatatan pembukuan dan menyerahkan kembali PKBE kepada pihak yang 

melakukan konsolidasi. 

15. Pihak yang melakukan konsolidasi menatausahakan PKBE. 

16. Pada hasil cetak PKBE dicantumkan ke terangan “Formulir ini dicetak secara 

otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan 

pejabat, dan cap dinas”.

B.  Pada kantor pabean pemuatan yang dalam pelayanan kepabeanannya 

menggunakan tulisan diatas formulir. 

1.   Eksportir menyerahkan kepada pihak yang melakukan konsolidasi: 

a.   Barang yang akan diekspor, dalam hal belum didaftarkan PEB; atau 

b.   PEB dan NPE dalam hal barang ekspor telah didaftarkan PEB dan telah 

diterbitkan NPE. 

2.   Dalam hal terhadap PEB diterbitkan PPB, dilakukan pemeriksaan fisik barang 

sesuai tata kerja pemeriksaan fisik barang ekspor (Lampiran I). 

3.   Pihak yang melakukan konsolidasi membuat PKBE atas PEB yang telah 

mendapat NPE dan menyampaikannya ke pejabat bea dan cukai di tempat 

konsolidasi dengan dilampiri semua NPE yang tercantum pada PKBE. 

4.   Pejabat bea dan cukai di tempat konsolidasi  melakukan kegiatan sebagai 

berikut: 

4.1.   meneliti  pengisian data PKBE dan lampirannya. 

4.2.   dalam hal pengisian PKBE dan lampirannya tidak lengkap, mengembalikan 

PKBE dan lampirannya kepada pihak  yang melakukan konsolidasi untuk 

diperbaiki. 

4.3.   dalam hal pengisian PKBE dan lampirannya telah lengkap: 

4.3.1  memberikan nomor dan tanggal pendaftaran pada PKBE ; 

4.3.2  mencatat nomor dan tanggal PKBE pada masing-masing NPE; 

4.3.3  menunjuk petugas dinas luar di tempat konsolidasi untuk melakukan 

pengawasan stuffing ; 

4.3.4  menyerahkan PKBE dan NPE kepada Petugas Pengawasan Stuffing  di 

tempat konsolidasi barang ekspor. 

5.   Pihak yang melakukan  konsolidasi melakukan  stuffing  barang ekspor ke dalam 

petikemas dengan pengawasan Petugas Pengawasan  Stuffing  di tempat 

konsolidasi. 

6.   Petugas Pengawasan  Stuffing  di tempat konsolidasi barang ekspor melakukan 

kegiatan sebagai berikut: 

6.1.   meneliti segel pada kemasan barang ekspor yang akan di- stuffing , apabila 

barang ekspor telah dilakukan pemeriks aan fisik di gudang milik eksportir. 

6.1.1.   dalam hal kondisi segel tidak utuh: 

6.1.1.1.   melaporkan  kepada pejabat bea dan cukai di tempat 

konsolidasi. 

6.1.1.2.   Pejabat bea dan cukai di tempat konsolidasi menyampaikan 

kepada Unit Pengawasan pada Kantor Pabean yang 

mengawasi pihak yang melakukan konsolidasi untuk 

dilakukan penelitian lebih lanjut. 

6.1.2.   dalam hal kondisi segel utuh, melakukan pengawasan stuffing barang 

ekspor berdasarkan PKBE dan NPE. 

6.2.  melakukan penyegelan pada petikemas dan mencantumkan nomor segel 

pada PKBE dan masing-masing NPE. 

6.3.  membubuhkan tanggal stuffing , tanda tangan, nama dan NIP pada PKBE dan 

masing-masing NPE. 

6.4.  menyerahkan PKBE dan NPE kepada pihak yang melakukan konsolidasi. 

7.   Pihak yang melakukan konsolidasi melakukan kegiatan pemasukan barang 

ekspor ke Kawasan Pabean sesuai dengan tata kerja pemasukan barang ekspor 

ke kawasan pabean (Lampiran IV). 

8.   Pihak yang melakukan konsolidasi meneri ma PKBE yang telah diberi catatan 

tentang pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean dari petugas dinas luar di 

pintu masuk kawasan pabean. 

9.   Pihak yang melakukan konsolidasi menyerahkan PKBE kepada pejabat bea dan 

cukai di tempat konso lidasi barang ekspor. 

10. Pejabat bea dan cukai di tempat konsolidasi barang ekspor melakukan 

pencatatan pembukuan dan menyerahkan kembali PKBE kepada pihak yang 

melakukan konsolidasi. 

11. Pihak yang melakukan konsolidasi menatausahakan PKBE. 

DIREKTUR JENDERAL   

ttd 

ANWAR SUPRIJADI 

NIP 120050332 

Salinan  Sesuai Dengan Aslinya; 

Sekretaris Direktorat Jenderal  

u.b. 

Kepala Bagian Organisasi 

Dan Tata Laksana 

Harry Mulya 

NIP 060079900 

LAMPIRAN III 

PERATURAN  DIREKTUR  JENDERAL  BEA DAN 

CUKAI NOMOR P-40/BC/2008 TENTANG TATA 

LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR 

TATA KERJA PELAYANAN EKSPOR GABUNGAN  

1.   Perusahaan pengirim barang: 

1.1.   menyiapkan SSTB dengan dilampiri: 

a.   perjanjian jual beli antara pembeli diluar negeri dengan perusahaan penerima 

barang dan perusahaan pengirim barang; 

b.   surat pernyataan diatas materai bahwa barang ekspor akan digabungkan tidak 

menjadi satu kesatuan unit.  

1.2.   menyerahkan SSTB dan lampirannya kepada pejabat penerima dokumen di Kantor 

Pabean yang terdekat dengan lokasi pengiriman barang untuk didaftarkan. 

2.   Pejabat Penerima dokumen di Kantor Pabean yang terdekat dengan lokasi pengiriman 

barang meneliti SSTB dan lampirannya. Dalam hal:  

2.1.   pengisian SSTB dan dokumen yang dilampirkan lengkap: 

2.1.1.   pejabat penerima dokumen di Kantor Pabean yang terdekat dengan lokasi 

pengiriman barang memberikan nomor pendaftaran SSTB; 

2.1.2.   menyerahkan SSTB kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor; 

2.1.3.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menunjuk pemeriksa dan 

menyerahkan SSTB kepada Pemeriksa. 

2.2.   pengisian SSTB dan/atau dokumen yang dilampirkan tidak lengkap, pejabat 

penerima dokumen di Kantor Pabean yang terdekat dengan lokasi pengiriman 

barang menolak SSTB dan mengembalikannya kepada perusahaan pengirim 

barang. 

3.   Pemeriksa  :  

3.1.   melakukan pemeriksaan barang yang akan dikirim, dan mencantumkan hasilnya 

pada SSTB; 

3.2.   melakukan  penyegelan atas kemasan barang/peti kemas, mencantumkan nomor 

dan tanggal segel pada SSTB dan menandatangani SSTB; 

3.3.   menyerahkan SSTB kepada perusahaan pengirim barang. 

4.   Perusahaan pengirim barang menyerahkan kepada perusahaan penerima barang: 

a.   barang ekspor yang akan digabungkan; dan 

b.   SSTB beserta lampirannya. 

5.   Perusahaan penerima barang menyampaikan  SSTB  dan lampirannya kepada  

pejabat penerima dokumen di Kantor  Pabean  yang  terdekat  dengan  lokasi 

penerimaan barang. 

6.   Pejabat penerima  dokumen di Kantor  Pabean  yang  terdekat  dengan  lokasi 

penerimaan barang menyerahkan SSTB kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor. 

7.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menunjuk pemeriksa dan  menyerahkan SSTB 

kepada pemeriksa. 

8.   Pemeriksa meneliti kondisi segel pada peti kemas atau kemasan barang. Dalam hal: 

8.1.   segel utuh dan sesuai dengan SSTB: 

8.1.1.   pemeriksa menandatangani SSTB dan menyerahkan: 

a.   dua lembar kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di Kantor 

Pabean yang terdekat dengan lokasi penerimaan barang; dan  

b.   dua lembar kepada perusahaan penerima barang. 

8.1.2.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di Kantor Pabean yang terdekat 

dengan lokasi penerimaan barang mengirimkan SSTB kepada Pejabat 

Pemeriksa Dokumen Ekspor di Kantor Pabean yang terdekat dengan lokasi 

pengiriman barang; 

8.1.3.   perusahaan penerima barang menyiapkan aplikasi PEB atau mengisi 

formulir PEB dengan ketentuan dalam lembar lanjutan PEB harus mengisi 

data mengenai: 

a.   perusahaan yang mendapat fasilitas KITE yang hasil produksinya 

digabungkan, meliputi nama dan alamat perusahaan, NPWP dan NIPER; 

dan 

b.   barang yang berasal dari masing-masing perusahaan pengirim barang 

yang mendapat fasilitas KITE yang digabungkan, meliputi jumlah dan 

jenis satuan barang, nomor HS, n ilai FOB, nomor dan tanggal SSTB. 

8.1.4.   perusahaan pengirim barang menyampaikan PEB ke kantor pabean 

pemuatan sesuai tata kerja penyampaian PEB dan pemeriksaan pabean 

(Lampiran I). 

8.2.   Segel tidak utuh dan/atau tidak sesuai dengan SSTB: 

8.2.1.   pemeriksa memberi catatan pada SSTB dan menyerahkan kepada Pejabat 

Pemeriksa Dokumen Ekspor di Kantor Pabean yang terdekat dengan lokasi 

penerimaan barang; 

8.2.2.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di Kantor Pabean yang terdekat 

dengan lokasi penerimaan barang menyerahkan SSTB kepada Unit 

Pengawasan di kantor Pabean yang terdekat dengan lokasi penerimaan 

barang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. 

  

DIREKTUR JENDERAL   

ttd 

ANWAR SUPRIJADI 

NIP 120050332 

Salinan  Sesuai Dengan Aslinya; 

Sekretaris Direktorat Jenderal  

u.b. 

Kepala Bagian Organisasi 

Dan Tata Laksana 

Harry Mulya 

NIP 060079900 

LAMPIRAN IV 

PERATURAN  DIREKTUR  JENDERAL  BEA DAN 

CUKAI NOMOR P-40/BC/2008 TENTANG TATA 

LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR.

TATAKERJA PEMASUKAN BARANG EKSPOR KE KAWASAN PABEAN 

1.   Eksportir/Pihak yang melakukan konsolidasi: 

1.1.   membawa barang ekspor ke Kawasan Pabean dengan dilindungi: 

a.   NPE, dalam hal telah diterbitkan NPE; 

b.   PEB dan PPB, dalam hal terhadap barang ekspor dilakukan pemeriksaan fisik 

di Kawasan Pabean;  

c.   Permohonan Pemuatan Barang Ekspor  Curah yang telah diberikan catatan 

persetujuan muat, dalam hal barang ekspor merupakan barang curah; atau 

d.   PKBE dilampiri dengan NPE dari semua PEB yang terdapat dalam PKBE, dalam 

hal barang ekspor merupakan barang konsolidasi. 

1.2.   menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud butir 1.1 kepada Petugas Dinas 

Luar di pintu masuk Kawasan Pabean. 

2.   Petugas Dinas Luar di pintu masuk Kawasan Pabean: 

2.1.   mencocokkan nomor kemasan atau nomor dan ukuran peti kemas yang tertera 

pada kemasan atau peti kemas dengan yang tertera pada: 

a.   data NPE, PPB, atau PKBE, dalam hal pintu masuk Kawasan Pabean dilengkapi 

dengan sarana komputer; atau 

b.   data yang tercantum dalam NPE, PPB, atau PKBE dalam hal pintu masuk 

Kawasan Pabean tidak dilengkapi dengan sarana komputer. 

2.2.   memeriksa keutuhan segel serta mencocokkan nomor dan jenis segel pada 

kemasan atau peti kemas, dalam hal dilakukan penyegelan pada peti kemas atau 

kemasan barang; 

2.3.   dalam hal hasil pencocokkan sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 dan 2.2 

menunjukkan: 

2.3.1.   tidak sesuai dan/atau kondisi segel tidak utuh : 

2.3.1.1.   mengizinkan kemasan atau peti kemas masuk ke Kawasan Pabean; 

2.3.1.2.   mencantumkan hasil pengawasan pemasukan pada NPE, PPB, atau 

PKBE; 

2.3.1.3.   menyerahkan kepada Unit Pengawasan, berkas sebagaimana 

dimaksud butir 2.3.1.2 untuk proses lebih lanjut. 

2.3.2.   sesuai dan/atau kondisi segel utuh, menandatangani NPE atau PKBE atau 

memberi catatan tentang pemasukan barang ke kawasan pabean pada PPB 

dan menyerahkan kepada eksportir atau pihak yang melakukan 

konsolidasi. 

2.3.3.   Eksportir menyampaikan NPE yang telah ditandatangani oleh Petugas 

Dinas Luar di pintu masuk kawasan pabean ke pejabat bea dan cukai di 

TPB, dalam hal barang ekspor berasal dari TPB. 

2.4.   melakukan tindak lanjut sesuai tata kerja pemuatan barang ekspor curah 

(Lampiran V), dalam hal barang ekspor merupakan barang curah.  

DIREKTUR JENDERAL   

ttd 

ANWAR SUPRIJADI 

NIP 120050332 

Salinan  Sesuai Dengan Aslinya; 

Sekretaris Direktorat Jenderal  

u.b. 

Kepala Bagian Organisasi 

Dan Tata Laksana 

Harry Mulya 

NIP 060079900 

LAMPIRAN V 

PERATURAN  DIREKTUR  JENDERAL  BEA DAN 

CUKAI NOMOR P-40/BC/2008 TENTANG TATA 

LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR 

TATAKERJA PEMUATAN BARANG EKSPOR CURAH 

1.   Eksportir mengajukan permohonan pemuatan barang ekspor curah sesuai dengan 

Contoh 3.D pada lampiran  XIII dengan dilampiri  shipping instruction / shipping order 

kepada Kepala Kantor Pabean Pemuatan. 

2.   Dalam hal pemuatan barang ekspor dilakukan di tempat lain di luar Kawasan Pabean, 

permohonan pemuatan barang ekspor curah sekaligus berfungsi sebagai permohonan 

pemuatan barang ekspor di tempat lain di luar Kawasan Pabean. 

3.   Kepala Kantor Pabean Pemuatan: 

3.1.   melakukan penelitian permohonan dan dokumen yang dilampirkan. 

3.2.   dalam hal permohonan ditolak, mengembalikan permohonan kepada eksportir 

disertai alasan penolakannya. 

3.3.   dalam hal permohonan disetujui:   

3.3.1.   memberikan catatan persetujuan pada kolom yang disediakan dalam 

permohonan pemuatan barang ekspor curah. 

3.3.2.   menyerahkan permohonan pemuatan  barang ekspor curah yang telah 

diberi catatan persetujuan kepada eksportir. 

3.3.3.   dalam hal pemuatan dilakukan di tempat lain di luar kawasan pabean: 

3.3.3.1.   memberikan persetujuan muat di tempat lain di luar kawasan 

pabean; dan 

3.3.3.2.   menunjuk Petugas Dinas Luar untuk melakukan pengawasan 

pemuatan barang ekspor.  

4.   Dalam hal barang ekspor dimuat di Kawasan Pabean:  

4.1.   Eksportir membawa barang ekspor ke pintu masuk kawasan pabean dan 

menyerahkan permohonan pemuatan barang ekspor curah  yang telah diberikan 

catatan persetujuan muat kepada Petugas Dinas Luar di pintu masuk kawasan 

pabean. 

4.2.   Petugas Dinas Luar di pintu masuk kawasan pabean: 

4.2.1.   melakukan pengawasan pemasukkan barang ekspor ke kawasan pabean. 

4.2.2.   mencantumkan hasil pengawasan pemasukan pada Permohonan Pemuatan 

Barang Ekspor Curah  yang telah  diberikan catatan persetujuan muat. 

4.2.3.   menyerahkan Permohonan Pemuatan Barang Ekspor Curah  yang telah 

diberikan catatan persetujuan muat kepada eksportir. 

5.   Dalam hal barang ekspor dimuat di tempat lain di luar Kawasan Pabean: 

5.1.   Eksportir membawa barang ekspor untuk dimuat ke sarana pengangkut  dan 

menyerahkan Permohonan Pemuatan Barang Ekspor  Curah yang telah diberikan 

catatan persetujuan muat kepada Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan. 

5.2.   Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan  : 

5.2.1.   melakukan pengawasan pemuatan barang ekspor ke atas sarana 

pengangkut bersama petugas dari unit pengawasan; 

5.2.2.   mencantumkan hasil pengawasan pemuatan pada permohonan pemuatan 

barang ekspor  curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat;  

5.2.3.   menyerahkan Permohonan Pemuatan Barang Ekspor Curah  yang telah 

diberikan catatan persetujuan muat kepada eksportir. 

6.   Eksportir melakukan kegiatan: 

6.1.   menyiapkan PEB atas barang ekspor yang telah dimuat. 

6.2.   menyampaikan PEB ke Kantor Pabean Pemuatan.   

7.   Sistem Komputer Pelayanan atau Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor 

pabean pemuatan melakukan penelitian PEB sesuai tata kerja penyampaian PEB dan 

pemeriksaan pabean (Lampiran I). 

DIREKTUR JENDERAL,   

ttd 

ANWAR SUPRIJADI 

NIP 120050332 

Salinan  Sesuai Dengan Aslinya; 

Sekretaris Direktorat Jenderal  

u.b. 

Kepala Bagian Organisasi 

Dan Tata Laksana 

Harry Mulya 

NIP 060079900 

49 

LAMPIRAN VI 

PERATURAN  DIREKTUR  JENDERAL  BEA DAN 

CUKAI NOMOR P-40/BC/2008 TENTANG TATA 

LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR 

TATAKERJA REKONSILIASI 

A.  Pada Kantor Pabean Pemuatan Yang Dalam Pelayanan Kepabeanannya 

Menggunakan Tulisan Diatas Formulir. 

1.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyampaikan  PEB yang telah diterbitkan 

NPE  kepada pejabat bea dan cukai yang menangani manifes; 

2.   Pejabat bea dan cukai yang menangani manifes melakukan kegiatan sebagai 

berikut: 

2.1.   melakukan rekonsiliasi data PEB atau dokumen pemberitahuan pabean 

lainnya dengan BC 1.1 dengan mencoc okkan elemen data sesuai ketentuan 

rekonsiliasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 26. 

2.2.   mencantumkan nomor, tanggal dan pos/sub pos BC 1.1 pada setiap PEB. 

2.3.   mencantumkan nomor dan tanggal PEB pada pos/sub pos  BC1.1 

2.4.   membubuhkan hasil rekonsiliasi pada setiap PEB. 

2.5.   melakukan penelitian lebih lanjut terhadap PEB yang tidak dapat 

direkonsiliasikan dengan data pada BC1.1 dan pos BC.1.1 yang masih 

terbuka. 

2.6.   menyampaikan PEB yang sudah dilakukan rekonsilia si kepada pejabat bea 

dan cukai yang menangani distribusi dokumen. 

2.7.   menyampaikan hasil rekonsiliasi PEB dengan fasilitas KITE kepada Pejabat 

Pemeriksa Dokumen Ekspor. 

3.   Dalam hal barang ekspor berasal dari TPB, kepala kantor pabean pemuatan 

menyampaikan hasil rekonsiliasi kepada kepala kantor pabean yang mengawasi 

TPB.  

B.  Pada Kantor Pabean Pemuatan Yang Dalam Pelayanan Kepabeanannya 

Menggunakan Sistem PDE atau Media Penyimpan Data Elektronik. 

1.   Pejabat bea dan cukai yang menangani ma nifes dengan bantuan Sistem Komputer 

Pelayanan melakukan rekonsiliasi data PEB dengan BC 1.1 sesuai ketentuan 

rekonsiliasi   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.  

2.   Sistem Komputer Pelayanan melakukan kegiatan sebagai berikut: 

2.1.   mencantumkan data tentang nomor, tanggal dan pos/sub pos BC 1.1 pada 

setiap data PEB; 

2.2.   mencantumkan data tentang nomor dan tanggal PEB pada data pos/sub pos 

BC1.1; 

2.3.   mencantumkan hasil rekonsiliasi pada setiap data PEB. 

3.   Pejabat bea dan cukai yang menangani manifes melakukan kegiatan sebagai 

berikut: 

3.1.   melakukan penelitian lebih lanjut terhadap PEB yang tidak dapat 

direkonsiliasikan dengan data pada BC1.1 dan pos/sub pos  BC.1.1 yang 

masih terbuka. 

3.2.   menyampaikan PEB yang sudah dilakukan rekonsilia si kepada pejabat bea 

dan cukai yang menangani distribusi dokumen. 

3.3.   menyampaikan hasil rekonsiliasi PEB dengan fasilitas KITE kepada Pejabat 

Pemeriksa Dokumen Ekspor. 

4.   Dalam hal barang ekspor berasal dari TPB, kepala kantor pabean pemuatan 

menyampaikan hasil rekonsiliasi kepada kepala kantor pabean yang mengawasi 

TPB.  

DIREKTUR JENDERAL,   

ttd 

ANWAR SUPRIJADI 

NIP 120050332 

Salinan  Sesuai Dengan Aslinya; 

Sekretaris Direktorat Jenderal  

u.b. 

Kepala Bagian Organisasi 

Dan Tata Laksana 

Harry Mulya 

NIP 060079900 

LAMPIRAN VII 

PERATURAN  DIREKTUR  JENDERAL  BEA DAN 

CUKAI NOMOR P-40/BC/2008 TENTANG TATA 

LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR

TATA KERJA PEMBATALAN PEB 

1.  Eksportir  memberitahukan pembatalan PEB kepada P ejabat Pemeriksa Dokumen 

Ekspor,  dengan melampirkan surat pernya taan diatas materai yang cukup dari 

pengusaha TPS yang menyatakan bahwa barang yang akan ekspor masih ditimbun di 

TPS, dalam hal barang yang akan diekspor ditimbun di TPS dan: 

a.   hasil  cetak  PEB  yang  telah  ditandatangani  serta  dibubuhi cap  perusahaan dan 

hasil cetak NPE, dalam hal  PEB disampaikan melalui sistem PDE; atau  

b.   copy PEB dan NPE, dalam hal PEB disampaikan dengan media penyimpan data 

elektronik atau tulisan diatas formulir. 

2   P ejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penelitian pemberitahuan 

pembatalan dan melakukan konfirmasi atas PEB yang akan dibatalkan  kepada 

pejabat bea dan cukai yang menangani manifes. 

3   Pejabat bea dan cukai yang menangani manifes melakukan penelitian: 

a.   hasil rekonsiliasi antara  outward manifest  dengan PEB; dan 

b.   realisasi tanggal keberangkatan sarana  pengangkut yang tercantum dalam PEB 

yang diajukan pembatalan.  

4   Pejabat bea dan cukai yang menangani manifes menyampaikan hasil penelitian 

kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor. 

5   Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 2 dan butir 4 

menunjukkan barang ekspor benar-benar tidak dikirim ke luar daerah pabean, dan 

pemberitahuan pembatalan PEB tidak lebih  dari 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal 

keberangkatan sarana pengangkut yang tercantum dalam PEB, maka Pejabat 

Pemeriksa Dokumen Ekspor:  

5.1.   memberikan cap “DIBATALKAN” pada sudut kanan atas hasil cetak PEB atau copy  

PEB dan menyerahkannya kepada eksportir; 

5.2.   melakukan perekaman pembatalan PEB atau membuat catatan pembatalan PEB  

pada Buku Catatan Pabean; 

5.3.   mengirimkan copy PEB yang telah diberi cap “DIBATALKAN” dan copy NPE kepada 

pejabat bea dan cukai yang mengawasi TPB, dalam hal barang ekspor berasal dari 

TPB .   

6   Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 2 dan butir 4 

menunjukkan pemberitahuan pembatalan PEB dilaporkan melebihi 3 (tiga) hari 

kerja terhitung sejak keberangkatan sarana  pengangkut yang tercantum dalam PEB 

yang dibatalkan, maka:  

6.1.   P ejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor:  

6.1.1.   memberikan cap "DIBATALKAN" pada sudut kanan atas hasil cetak PEB  

atau  copy  PEB; 

6.1.2.   menerbitkan Surat Pengenaan Sanksi Administrasi (SPSA) dan 

menyerahkannya kepada eksportir. 

6.2.   eksportir melunasi denda sesuai yang tercantum dalam SPSA, dan memberikan 

bukti pelunasan kepada pejabat bea dan cukai yang menangani penagihan. 

7   Dalam hal barang ekspor dikenai Bea Keluar: 

7.1.   eksportir wajib mengajukan pembatalan PEB kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen 

Ekspor terhadap: 

a.   barang ekspor yang tidak dimasukkan ke kawasan pabean setelah tanggal 

perkiraan ekspor; 

b.   Pengajuan pembetulan tanggal perkiraan ekspor melewati jangka waktu 30 (tiga 

puluh) hari sejak tanggal PEB didaftarkan ke Kantor Pabean; atau  

c.   Pembetulan tanggal perkiraan ekspor dimana tanggal perkiraan ekspor yang 

baru melampaui tanggal perkiraan ekspor yang dibetulkan, dalam hal barang 

ekspor ditimbun atau dimuat ditempat lain selain di kawasan pabean. 

7.2.   permohonan pembatalan PEB sebagaimana dimaksud pada butir 7.1 dilampiri 

dengan: 

a.   hasil cetak PEB yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan dan 

hasil cetak NPE, dalam hal  PEB disampaikan melalui sistem PDE; atau  

b.   copy PEB dan NPE, dalam hal PEB disampaikan dengan media penyimpan data 

elektronik atau tulisan diatas formulir. 

7.3.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penelitian permohonan dan 

memberikan cap "DIBATALKAN" pada sudut kanan atas hasil cetak PEB  atau  

copy  PEB. 

DIREKTUR JENDERAL,   

ttd 

ANWAR SUPRIJADI 

NIP 120050332 

Salinan  Sesuai Dengan Aslinya; 

Sekretaris Direktorat Jenderal  

u.b. 

Kepala Bagian Organisasi 

Dan Tata Laksana 

Harry Mulya 

NIP 060079900 

LAMPIRAN VIII 

PERATURAN  DIREKTUR  JENDERAL  BEA DAN 

CUKAI NOMOR P-40/BC/2008 TENTANG TATA 

LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR 

TATAKERJA PEMBETULAN DATA PEB  

A.  Pada Kantor Pabean Pemuatan yang dalam pelayanan kepabeanannya 

menggunakan Sistem PDE. 

1. Eksportir  menyiapkan PEB pembetulan dengan mempergunakan program aplikasi 

PEB dan mengirimkannya ke Sistem Kom puter Pelayanan di Kantor Pabean 

Pemuatan. 

2.   Sistem Komputer Pelayanan di Kantor Pabean Pemuatan melakukan penelitian 

jangka waktu pengajuan PEB pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. 

3.   Dalam hal hasil penelitian menunjukkan  pengajuan PEB pembetulan melebihi 

jangka waktu yang ditetapkan, Sistem  Komputer Pelayanan mengirimkan respon 

NPP kepada eksportir. 

4.   Dalam hal hasil penelitian menunjukkan pengajuan PEB pembetulan tidak melebihi 

jangka waktu yang ditetapkan, Sistem  Komputer Pelayanan melakukan penelitian 

kelengkapan pengisian data PEB pembetulan.  

5.   Dalam hal pengisian data PEB pembetulan tidak lengkap Sistem Komputer 

Pelayanan mengirimkan respons NPP. 

6.   Dalam hal pengisian data PEB pembetulan telah lengkap, Sistem Komputer 

Pelayanan menerbitkan respon PEB pembetulan.   

B.  Pada Kantor Pabean Pemuatan yang Dalam Pelayanan Kepabeanannya melayani 

PEB dalam bentuk Media Penyimpan Data Elektronik: 

1. Eksportir  melakukan kegiatan sebagai berikut :  

1.1.  menyiapkan PEB pembetulan dengan mempergunakan program aplikasi PEB; 

1.2.  mencetak PEB pembetulan, menandatangani dan membubuhkan stempel 

perusahaan pada hasil cetak PEB; 

1.3.  men-transfer  data PEB pembetulan ke dalam Media Penyimpan Data 

Elektronik; 

1.4.  menyerahkan hasil cetak PEB pembetulan, dan Media Penyimpan Data 

Elektronik yang berisi data PEB pembetulan kepada Pejabat Pemeriksa 

Dokumen Ekspor di Kantor Pabean Pemuatan. 

2.   Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan 

penelitian jangka waktu pengajuan PEB pembetulan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 31.  

3.   Dalam hal hasil penelitian menunjukkan jangka waktu pengajuan PEB pembetulan 

melebihi dari yang ditetapkan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa 

Dokumen Ekspor mengembalikan PEB pembetulan. 

4.   Dalam hal hasil penenelitian menunjukkan jangka waktu pengajuan PEB 

pembetulan tidak melebihi dari yang ditetapkan, Kepala Kantor Pabean atau 

Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor men- transfer data PEB pembetulan dari Media 

Penyimpan Data Elektronik ke Sistem Komputer Pelayanan. 

5.   Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian kelengkapan pengisian data PEB 

pembetulan.  

6.   Dalam hal hasil penelitian menunjukkan pengisian data PEB pembetulan tidak 

lengkap Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP. 

7.   Dalam hal hasil penelitian menunjukkan pengisian data PEB pembetulan telah 

lengkap: 

7.1.   Sistem Komputer Pelayanan  menerbitkan PEB pembetulan. 

7.2.   Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan 

PEB pembetulan kepada eksportir. 

C.  Pada Kantor Pabean Pemuatan yang dalam pelayanan kepabeanannya melayani 

PEB dalam bentuk tulisan diatas formulir. 

1.   Eksportir  mengajukan permohonan pembetulan PEB dengan mengisi formulir PP-PEB dengan dilampiri fotokopi PEB yang akan dibetulkan dan PEB pembetulan.   

2.   Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan 

penelitian : 

a.   jangka waktu pengajuan PP-PEB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31; 

dan/atau 

b.   kelengkapan pengisian data PP-PEB dan PEB pembetulan. 

3.   Dalam hal hasil penenelitian menunjukkan jangka waktu pengajuan PP-PEB 

melebihi dari yang ditetapkan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa 

Dokumen Ekspor mengembalikan PP-PEB dan PEB pembetulan.  

4.   Dalam hal hasil penelitian menunjukkan jangka waktu pengajuan PP-PEB tidak 

melebihi dari yang ditetapkan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa 

Dokumen Ekspor melakukan penelitian ke lengkapan pengisian data PP-PEB dan 

PEB pembetulan.  

5.   Dalam hal hasil penelitian menunjukkan  pengisian data PP-PEB dan/atau PEB 

Pembetulan tidak lengkap Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen 

Ekspor mengembalikan PP-PEB dan PEB pembetulan kepada eksportir disertai 

catatan perbaikan. 

6.   Dalam hal hasil penelitian menunjukkan pengisian data PP-PEB telah lengkap, 

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor memberikan 

persetujuan pembetulan PEB.       

DIREKTUR JENDERAL,  

ttd 

ANWAR SUPRIJADI  

NIP120050332  

Salinan  Sesuai Dengan Aslinya; 

Sekretaris Direktorat Jenderal  

u.b. 

Kepala Bagian Organisasi 

Dan Tata Laksana 

Harry Mulya 

NIP 060079900 

LAMPIRAN IX 

PERATURAN  DIREKTUR  JENDERAL  BEA DAN 

CUKAI NOMOR P-40/BC/2008 TENTANG TATA 

LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR 

TATA KERJA PENGELUARAN BARANG EKSPOR DARI KAWASAN PABEAN 

KARENA DILAKUKAN PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN PEB 

1.   Eksportir mengajukan permohonan pengeluaran barang ekspor dari kawasan  pabean 

ke Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di Kantor Pabean Pemuatan dengan dilampiri: 

a.   PEB pembetulan dan copy dokumen pelengkap pabean, dalam hal dilakukan 

pembetulan PEB; atau 

b.   PEB yang telah diberi cap dibatalkan dan copy dokumen pelengkap pabean, dalam 

hal dilakukan pembatalan PEB. 

2.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penelitian permohonan dan dokumen 

pelengkap pabean yang dilampirkan. 

3.   Dalam hal hasil penelitian menunjukkan permohonan tidak lengkap Pejabat Pemeriksa 

Dokumen Ekspor mengembalikan berkas permohonan kepada eksportir. 

4.   Dalam hal hasil penelitian menunjukkan permohonan telah lengkap:  

4.1.   menunjuk pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan fisik atas barang ekspor 

yang akan dikeluarkan dari Kawasan Pabean; 

4.2.   menyerahkan PEB pembetulan atau PEB yang telah diberi cap dibatalkan dan 

dokumen pelengkap pabean kepada Pemeriksa. 

5.   Pemeriksa melakukan kegiatan: 

5.1.   pemeriksaan fisik dan mencantumkan hasilnya pada lembar belakang PEB 

pembetulan atau PEB yang telah diberi cap dibatalkan;   

5.2.   menyerahkan PEB pembetulan atau PEB yang telah diberi cap dibatalkan dan 

dokumen pelengkap pabean kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor. 

6.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melaku kan penelitian hasil pemeriksaan fisik. 

Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menu njukkan jumlah dan/atau jenis barang: 

a.   tidak sesuai, menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 5.2 

kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut; atau 

b.   sesuai, menerbitkan SPPBE dan menyerahkannya kepada eksportir. 

7.   Ekportir menyerahkan SPPBE kepada petugas dinas luar di pintu masuk kawasan 

pabean untuk pengeluaran barang ekspor dari kawasan pabean. 

8.   Petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean:  

8.1.   mencocokkan nomor dan ukuran peti kemas atau kemasan yang tertera pada 

peti kemas atau kemasan dengan nomor dan ukuran peti kemas atau kemasan  

pada SPPBE. 

8.2.   memeriksa keutuhan segel serta mencocokkan nomor dan jenis segel pada peti 

kemas atau kemasan, dalam hal barang yang akan diekspor dilakukan 

penyegelan. 

9.   Dalam hal hasil penelitian oleh petugas dinas luar menunjukkan: 

a.   nomor petikemas atau kemasan tidak sesuai dan/atau kondisi segel tidak utuh, 

petugas dinas luar menyampaikan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor 

untuk diteruskan ke Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut; 

atau 

b.   nomor petikemas atau kemasan sesuai dan/atau kondisi segel utuh, Petugas 

Dinas Luar memberi catatan pengeluaran pada SPPBE dan menyerahkannya 

kepada eksportir.  

DIREKTUR JENDERAL,  

ttd 

ANWAR SUPRIJADI  

NIP  120050332 

Salinan  Sesuai Dengan Aslinya; 

Sekretaris Direktorat Jenderal  

u.b. 

Kepala Bagian Organisasi 

Dan Tata Laksana 

Harry Mulya 

NIP 060079900 

LAMPIRAN X 

PERATURAN  DIREKTUR  JENDERAL  BEA DAN 

CUKAI NOMOR P-40/BC/2008 TENTANG TATA 

LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR

TATA KERJA PEMBATALAN DAN PEMBETULAN PKBE 

A.  Tata Kerja Pembatalan PKBE 

1.   Pihak yang melakukan konsolidasi mengajukan permohonan pembatalan PKBE 

disertai alasan dan melampirkan PKBE ya ng telah mendapat nomor dan tanggal 

pendaftaran kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean Tempat Pendaftaran 

PKBE. 

2.   Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean Tempat Pendaftaran PKBE melakukan 

kegiatan sebagai berikut: 

2.1.  Melakukan penelitian permohonan pembatalan PKBE. 

2.2.  Memberikan keputusan: 

a.   persetujuan pembatalan PKBE, dalam hal permohonan disetujui; atau 

b.   penolakan, dalam hal: 

i.   permohonan pembatalan PKBE dan lampirannya tidak lengkap; dan/atau 

ii.   pengajuan pembatalan PKBE dilakukan setelah barang ekspor dimuat ke 

sarana pengangkut. 

2.3.  Menyerahkan kepada pihak yang melakukan konsolidasi keputusan 

pembatalan PKBE.  

2.4.  Melakukan perekaman persetujuan pembatalan PKBE ke Sistem Komputer 

Pelayanan atau membukukan pembatalan PKBE.  

2.5.  Menatausahakan pembatalan PKBE. 

B.  Tata Kerja Pembetulan PKBE 

I.   Pada Kantor Pabean Pemuatan yang dalam layanan kepabeanannya menggunakan 

Sistem PDE. 

1.   Pihak yang melakukan konsolidasi melakukan perubahan data PKBE dan 

mengirimkan data PKBE pembetulan ke Sistem Komputer Pelayanan Kantor 

Pemuatan tempat pendaftaran PKBE. 

2.   Sistem Komputer Pelayanan pada Kantor Pemuatan melakukan kegiatan 

sebagai berikut: 

2.1.   Meneliti data PKBE pembetulan. 

2.2.   Memberikan respon berupa: 

a.   persetujuan pembetulan data PKBE; atau 

b.   penolakan yang berisi keterangan: 

i.  pengisian data PKBE pembetulan tidak lengkap; 

ii.   pengajuan PKBE pembetulan dilakukan setelah barang ekspor 

dimasukkan ke Kawasan Pabean; dan/atau 

iii.  pengajuan PKBE pembetulan melalui sistem PDE lebih dari satu 

kali. 

2.3.   Pihak  yang melakukan konsolidasi mencetak PKBE pembetulan yang 

telah mendapatkan respon persetujuan permbetulan. 

II.  Pada Kantor Pabean Pemuatan yang dalam layanan  kepabeanannya menggunakan 

tulisan di atas formulir. 

1.   Pihak yang melakukan konsolidasi mengajukan Permohonan Pembetulan PKBE 

(PP-PKBE) kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di Kantor Pemuatan 

tempat pendaftaran PKBE dengan disertai: 

a.   fotokopi PKBE yang akan dibetulkan; dan 

b.   PKBE pembetulan. 

2.   Pejabat di Kantor Pemuatan Tempat Pendaftaran PKBE melakukan kegiatan 

sebagai berikut:  

2.1.   Melakukan penelitian terhadap PP-PKBE beserta lampirannya. 

2.2.   Menyampaikan kepada Pihak yang melakukan konsolidasi: 

a.   persetujuan pembetulan PKBE; atau 

b.   penolakan yang berisi keterangan: 

i.  pengisian data PKBE pembetulan tidak lengkap; dan/atau 

ii.   pengajuan PKBE pembetulan dilakukan setelah barang ekspor masuk 

ke Kawasan Pabean. 

DIREKTUR JENDERAL, 

ttd 

ANWAR SUPRIJADI 

NIP 120050332 

Salinan  Sesuai Dengan Aslinya; 

Sekretaris Direktorat Jenderal  

u.b. 

Kepala Bagian Organisasi 

Dan Tata Laksana 

Harry Mulya 

NIP 060079900 

   

LAMPIRAN XI 

PERATURAN  DIREKTUR  JENDERAL  BEA DAN 

CUKAI NOMOR P-40/BC/2008 TENTANG TATA 

LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR 

TATAKERJA PELAYANAN BARANG YANG AKAN DIEKSPOR YANG DIANGKUT DENGAN 

SARANA PENGANGKUT LAUT DAN/ATAU UDARA DALAM NEGERI YANG BUKAN 

MERUPAKAN BAGIAN DARI  PENGANGKUTAN MULTIMODA 

I.   Pemuatan barang yang akan di ekspor di Pelabuhan Muat Asal. 

A.   Penyampaian PEB dan Pemeriksaan Pabean. 

1.   Eksportir menyampaikan PEB ke kantor pabean pemuatan di Pelabuhan Muat 

Asal.  

2.   Sistem Komputer Pelayanan atau Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor pada 

kantor pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal melakukan penelitian data 

PEB sesuai tatakerja penyampaian PEB dan pemeriksaan pabean (Lampiran I).   

3.   Dalam hal barang yang akan diekspor dilakukan pemeriksaan fisik, dilakukan 

penyegelan pada peti kemas atau kemasan barang sesuai ketentuan 

penyegelan yang berlaku setelah dilakukan pemeriksaan fisik.  

4.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor membuat pemberitahuan daftar barang 

sebagaimana dimaksud dalam Contoh 3.E lampiran XIII yang dilampiri 

PEB/PKBE dan NPE dan menyerahkannya kepada kepala kantor pabean 

pemuatan di Pelabuhan Muat Asal untuk ditandatangani, diberi nomor dan 

tanggal, dan dikirimkan kepada kepala kantor pabean pemuatan di Pelabuhan 

Muat Ekspor paling lambat pada hari kerja berikutnya sejak keberangkatan 

sarana pengangkut dalam negeri. 

B.  Pemuatan  Barang  yang akan di Ekspor  ke Sarana Pengangkut Dalam Negeri  

1.   Eksportir melakukan kegiatan sebagai berikut  

1.1.   membawa barang yang akan diekspor untuk dimuat ke sarana 

pengangkut dalam negeri dengan dilindungi NPE. 

1.2.   menyerahkan NPE kepada Petugas Dinas Luar yang mengawasi 

pemuatan. 

2.   Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan: 

2.1.   Mencocokkan nomor dan ukuran peti kemas atau kemasan yang tertera 

pada peti kemas atau kemasan dengan nomor dan ukuran peti kemas 

atau kemasan  pada NPE. 

2.2.   Memeriksa keutuhan segel serta mencocokkan nomor dan jenis segel 

pada peti kemas atau kemasan, dalam hal barang yang akan diekspor 

dilakukan penyegelan. 

3.   Dalam hal hasil penelitian oleh Petugas Dinas Luar menunjukkan: 

a.   nomor petikemas atau kemasan tidak sesuai dan/atau kondisi segel tidak 

utuh, Petugas Dinas Luar menyampaikan kepada Pejabat Pemeriksa 

Dokumen Ekspor untuk diteruskan ke Unit Pengawasan untuk dilakukan 

penelitian lebih lanjut; atau 

b.   nomor petikemas atau kemasan sesuai dan/atau kondisi segel utuh, 

Petugas Dinas Luar memberi catatan pemuatan pada NPE dan 

menyerahkannya kepada eksportir.  

II. Pembongkaran Barang yang akan di Ekspor di Pelabuhan Muat Ekspor  

A.   Penerimaan NPE dan daftar barang yang akan di ekspor yang diangkut dengan 

sarana pengangkut dalam negeri. 

1.   Kepala kantor pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor menerima 

pemberitahuan daftar barang sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.4 dari 

kepala kantor pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal. 

2.   Kepala kantor pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor menyerahkan 

pemberitahuan daftar barang sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.4  ke 

pejabat bea dan cukai yang menangani distribusi dokumen untuk dilakukan 

perekaman data. 

B.  Pembongkaran Barang yang akan di Ekspor yang diangkut dengan sarana 

pengangkut dalam negeri 

1.   Pengangkut melakukan pembongkaran barang yang akan diekspor untuk 

diserahkan ke eksportir. 

2.   Eksportir membawa barang yang akan diekspor ke kawasan pabean di 

Pelabuhan Muat Ekspor sesuai tata kerja pemasukan barang ekspor ke 

kawasan pabean (lampiran IV). 

3.   Dalam hal dilakukan penggantian petikemas oleh eksportir: 

3.1.   Eksportir mengajukan permohonan penggantian peti kemas dengan 

dilampiri NPE kepada kepala kantor pabean pemuatan di Pelabuhan 

Muat Ekspor. 

3.2.   Dalam hal barang yang akan diekspor dilengkapi dengan laporan 

surveyor maka eksportir mengajukan permohonan amandemen laporan 

surveyor atas penggantian peti kemas. 

3.3.   Kepala kantor pabean pemuatan melakukan penelitian permohonan, 

dalam hal permohonan : 

a.   ditolak, mengembalikan NPE kepada eksportir disertai alasan 

penolakannya; atau 

b.   diterima, menugaskan Petugas Pengawasan Stuffing  untuk melakukan 

pengawasan pembongkaran dan stuffing . 

3.4.   Eksportir melakukan pembongkaran barang ekspor dan stuffing dengan 

pengawasan Petugas Pengawasan Stuffing. 

3.5.   Petugas Pengawasan Stuffing :  

3.5.1.   Melakukan pembukaan segel sesuai ketentuan penyegelan yang 

berlaku bersama petugas dari unit pengawasan. 

3.5.2.   Melakukan pengawasan penggantian peti kemas  bersama petugas 

dari unit pengawasan. 

3.5.3.   Melakukan penyegelan kembali sesuai ketentuan penyegelan yang 

berlaku, serta membubuhkan catatan penyegelan pada NPE. 

3.5.4.   melakukan koreksi nomor peti kemas pada NPE. 

3.5.5.   menyerahkan NPE kepada eksportir. 

3.6.   Eksportir membawa barang ekspor ke kawasan pabean sesuai tatakerja 

pemasukan barang ekspor ke kawasan pabean (Lampiran IV).  

III.   Rekonsiliasi    

A.   Rekonsiliasi pada kantor pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor.  

1.   Pejabat bea dan cukai yang menangani  manifes melakukan kegiatan sebagai 

berikut: 

1.1.   melakukan rekonsiliasi NPE dengan outward manifest  sesuai  tata kerja 

rekonsiliasi (Lampiran VI). 

1.2.   membuat pemberitahuan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud 

dalam Contoh 3.F lampiran XIII dan menyerahkannya kepada kepala 

kantor pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor untuk 

ditandatangani, diberi nomor dan tanggal, dan dikirimkan ke kepala 

kantor pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal paling lambat 10 

(sepuluh) hari sejak penyerahan outward manifest. 

B.  Rekonsiliasi pada kantor pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal. 

1.  Kepala kantor pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal menerima 

pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir III A.1.2 dari kepala 

kantor pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor dan menyerahkannya 

ke pejabat bea dan cukai yang menangani manifes.

2.  Pejabat bea dan cukai yang menangani manifes mencocokkan daftar 

sebagaimana dimaksud pada butir III A.1.2 dengan daftar sebagaimana 

dimaksud pada butir I.A.4 dan PEB.   

        

DIREKTUR JENDERAL,   

ttd 

ANWAR SUPRIJADI 

NIP 120050332 

Salinan  Sesuai Dengan Aslinya; 

Sekretaris Direktorat Jenderal  

u.b. 

Kepala Bagian Organisasi 

Dan Tata Laksana 

Harry Mulya 

NIP 060079900 

LAMPIRAN XII 

PERATURAN  DIREKTUR  JENDERAL  BEA DAN 

CUKAI NOMOR P-40/BC/2008 TENTANG TATA 

LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR

TATAKERJA PENERBITAN LPE 

1.   Pejabat bea dan cukai yang menangani manifest melakukan rekonsiliasi antara 

PEB dengan outward manifest sesuai tata kerja rekonsiliasi (Lampiran VI). 

2.   Pejabat bea dan cukai yang menangani manifest mengirimkan hasil rekonsiliasi 

atas PEB yang mendapat fasilitas KITE kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen 

Ekspor. 

3.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melaku kan penelitian atas hasil rekonsiliasi. 

4.   Dalam hal elemen data yang dicocokkan pada proses rekons iliasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) kedapatan sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen 

Ekspor menerbitkan LPE. 

5.   Dalam hal sebagian elemen data yang dicocokkan pada proses rekonsiliasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) kedapatan tidak sesuai, Pejabat 

Pemeriksa Dokumen Ekspor meminta kepada eksportir untuk menyerahkan :  

a.   hasil cetak PEB, invoice/packinglist; 

b.   PEB Pembetulan, apabila dilakukan pembetulan PEB; 

c.   SSTB, dalam hal barang ekspor gabungan; 

d.   NPE yang telah  ditandatangani oleh Petugas Dinas Luar di pintu masuk 

Kawasan Pabean atau Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan, dalam 

hal barang ekspor dimuat diluar kawasan pabean; dan 

e.   copy  B/L  atau  AWB. 

6.   Eksportir menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 5 kepada 

Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak 

tanggal pendaftaran PEB.   

7.   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penelitian jangka waktu 

pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud butir 5. 

8.   Dalam hal penyerahan dokumen melebihi jangka waktu yang ditetapkan 

sebagaimana dimaksud pada butir 6,  LPE tidak diterbitkan. 

9.   Dalam hal penyerahan dokumen tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan 

sebagaimana dimaksud pada butir 6 Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor meneliti 

kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud butir 5.  

10. Dalam hal terdapat kekurangan dokumen, Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor 

memberitahukan kekurangan tersebut kepada Eksportir untuk dilengkapi. 

11. Dalam hal dokumen telah lengkap:  

11.1.  Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan dokumen sebagaimana 

dimaksud butir 5 kepada Pemeriksa. 

11.2.  Pemeriksa merekam data dokumen sebagaimana dimaksud butir 5. 

11.3.  Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan respon LPE dan 

menyerahkannya kepada eksportir,  dalam hal kantor pabean pemuatan 

dalam pelayanan kepabeanannya melayani PEB dalam bentuk Media 

Penyimpan Data Elektronik.   

11.4.  Sistem Komputer Pelayanan mengirim kan respon LPE kepada eksportir, 

dalam hal kantor pabean pemuatan dalam pelayanan kepabeanannya 

menggunakan sistem PDE kepabeanan. 

12. Dalam hal barang ekspor merupakan barang ekspor gabungan, LPE diterbitkan 

untuk masing-masing eksportir yang mendapat fasilitas KITE.   

DIREKTUR JENDERAL,  

ttd 

ANWAR SUPRIJADI 

NIP 120050332 

Salinan  Sesuai Dengan Aslinya; 

Sekretaris Direktorat Jenderal  

u.b. 

Kepala Bagian Organisasi 

Dan Tata Laksana 

Harry Mulya 

NIP 060079900 

LAMPIRAN XIII

No Nama / Kode

1 BCF 3.01 NPP (Nota Pemberitahuan Penolakan)

2 BCF 3.02 NPPD (Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen)

3 BCF 3.03 NPE (Nota Pelayanan Ekspor)

4 BCF 3.04 PKB (Pemberitahuan Kesiapan Barang)

5 BCF 3.05 PPB (Pemberitahuan Pemeriksaan Barang)

6 BCF 3.06 Nota Pembetulan

7 BCF 3.07 PKBE (Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor)

8 BCF 3.08 SSTB (Surat Serah Terima Barang)

9 BCF 3.09 PP-PEB (Pemberitahuan Pembetulan PEB)

10 BCF 3.10 PP-PKBE (Pemberitahuan Pembetulan PKBE)

11 BCF 3.11 SPPBE (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor)

12 BCF 3.12 LPE (Laporan Pemeriksaan Ekspor)

13 Contoh 3.A Pemberitahuan Eksportir yang merupakan satu kelompok perusahaan

14 Contoh 3.B Permohonan Pendaftaran sebagai Konsolidator Barang Ekspor

15 Contoh 3.C Keputusan Persetujuan sebagai Konsolidator Barang Ekspor

16 Contoh 3.D Permohonan Pemuatan Ekspor Barang Curah

17 Contoh 3.E

18 Contoh 3.F

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

ANWAR SUPRIJADI

NIP 120050332

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR P-40/BC/2008 TENTANG TATALAKSANA

KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR

Uraian

Pemberitahuan Barang yang akan Diekspor yang Diangkut dengan Sarana Pengangkut

Laut atau Udara Dalam Negeri yang Bukan Merupakan Bagian dari Angkutan Multimoda

Pemberitahuan Hasil Rekonsiliasi NPE dengan Outward ManifestBarang yang akan

Diekspor yang Diangkut dengan Sarana Pengangkut Laut atau Udara Dalam Negeri yang

Bukan Merupakan Bagian dari Angkutan Multimoda

BENTUK-BENTUK FORMULIR

Salinan  Sesuai Dengan Aslinya;

Sekretaris Direktorat Jenderal 

              u.b.

Kepala Bagian Organisasi

Dan Tatalaksana

Harry Mulya

NIP 060079900

BCF 3.01

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA……(1)……

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI……...  (2)…………..

Kepada Saudara :

EKSPORTIR

 NPWP : ……………(3)……………

 Nama : ……………(4)……………

 Alamat : ……………(5)……………

PPJK

 NPWP : ……………(6)……………

 Nama : ……………(7)……………

 Alamat : ……………(8)……………

 Nomor Pokok PPJK : ……………(9)……………

Terhadap PEB dengan nomor pengajuan  : ……..(10)……..

DITOLAK/REJECTED  karena  :

……………………………………………(11)………………………………………………

…………(12)…Tgl …..(13)…….

Pejabat Pemeriksa Do kumen Ekspor /

Pejabat Penerima Do kumen

Tan da tangan : ……(14)………..

Nama : ……(15)………..

NIP : ……(16)………..

NOTA PEMBERITAHUAN PENOLAKAN (NPP)

TATA CARA PENGISIAN NOTA PEMBERITAHUAN PENOLAKAN (NPP)

(1)

(2) Diisi den gan nama kantor pabean tempat NPP diterbitkan.

(3)

(4) Diisi den gan nama eksportir, sesuai dengan nama eksportir yang tercantum di PEB.

(5) Diisi den gan alamat eksportir, sesuai den gan alamat eksportir  yang tercantum di PEB.

(6) Diisi den gan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PPJK, sesuai den gan NPWP  yang tercantum di PEB.

(7) Diisi dengan nama PPJK, sesuai  dengan nama PPJK  yang tercantum di PEB.

(8) Diisi den gan alamat PPJK, sesuai den gan alamat PPJK yang tercantum di PEB.

(9) Diisi den gan nomor pokok PPJK, sesuai den gan nomor pokok PPJK yang tercantum di PEB.

(10) Diisi dengan nomor pengajuan PEB sesuai nomor pen gajuan  yang tercantum di PEB.

(11) Diisi den gan alasan ditolaknya PEB.

(12) Diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkann ya NPP.

(13) Diisi dengan tan ggal,  bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diter bit kann ya NPP.

(14)

(15) Diisi dengan nama pejabat pemeriksa dokumen ekspor  yang menandatan gani butir (14).

(16) Diisi dengan NIP pejabat pemeriksa dokumen ekspor yang menandatangani butir (14).

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir, sesuai dengan nomor NPWP eksportir yang 

tercantum di PEB.

Diisi dengan nama kantor wilayah bea dan cukai yang membawahi kantor pabean atau nama kantor pelayanan utama 

tem pat NPP diterbitkan.

Diisi dengan tanda tangan pejabat pemeriksa dokumen ekspor yang menerbitkan NPP di kantor pabean tempat PEB 

disam paikan.

BCF 3.02

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESI A

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA……(1)……

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI……...  (2)…………..

Kepada Saudar a :

EKSPORTI R

 NPWP : …………… (3)……………

 Nama : ……………(4)……………

 Alamat : …………… (5)……………

PPJK

 NPWP : ……………(6)……………

 Nama : ……………(7)……………

 Alamat : ……………(8)……………

 Nomor Pokok PPJK : ……………(9)……………

Terhadap PEB dengan nomor pengajuan  : ……..(10)……..

Kekurangan dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi terkait berupa :

……………………………..(11)………………………………………………….

…………(12)…Tgl …..(13)…….

Pejabat Bea  dan Cu kai

Tan da tangan :……(14)………..

Nama : ……(15)………..

NIP :……(16)………..

66

NOTA PEMBERITAHUAN PERSYARATAN DOKUMEN (NPPD)

TATA CARA PENGISIAN NOTA PEMBERITAHUAN PERSYARATAN DOKUMEN (NPPD)

(1)

(2) Diisi dengan nama kantor pabean tempat NPPD diterbitkan.

(3)

(4) Diisi dengan nama eksportir, sesuai dengan nama eksportir yang tercantum dalam PEB.

(5) Diisi dengan alamat eksportir, sesuai dengan alamat eksportir yang tercantum dalam PEB.

(6) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PPJK, sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam PEB.

(7) Diisi dengan nama PPJK, sesuai dengan nama PPJK yang tercantum dalam PEB.

(8) Diisi dengan alamat PPJK, sesuai dengan alamat PPJK yang tercantum dalam PEB.

(9) Diisi dengan nomor pokok PPJK, sesuai dengan nomor pokok PPJK yang tercantum dalam PEB.

(10) Diisi dengan nomor pengajuan PEB sesuai nomor pengajuan yang tercantum dalam PEB.

(11) Diisi dengan kekurangan dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi terkait.

(12) Diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya NPPD.

(13) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya NPPD.

(14) Diisi dengan tanda tangan pejabat bea dan cukai yang melakukan penelitian barang larangan/pembatasan.

(15)

(16)

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir, sesuai dengan nomor NPWP eksportir yang 

tercantum dalam PEB.

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian barang 

larangan/pembatasan yang menandatangani butir (14).

Diisi dengan nama kantor wilayah bea dan cukai yang membawahi kantor pabean atau nama kantor 

pelayanan utama tempat NPPD diterbitkan.

Diisi dengan nama pejabat bea dan cukai yang melakukan penelitian barang larangan/pembatasan yang 

menandatangani butir (14).

BCF  3.03

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESI A

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA……(1)……

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI……...  (2)…………..

Nomor : …(3)… Tanggal : …(4)…

No.Pendaftaran PEB : …(5)… Tanggal : …(6)…

   Lembar ke…. dari .... 

1. KANTOR PABEAN PEMUATAN : …..(7)..…

2. NPWP / NAMA EKSPORTIR : …..(8)...…

3. NPWP / NAMA PPJK : …..(9)..…

4. SARANA PENGANGKUT

a. Nama  : ….(10)..… b. Voyage/Flight : ….(11)..…

5. TANGGAL PERKIRAAN EKSPOR : ….(12)..…

6. PELABUHAN MUAT

a. Pelabuhan Muat Asal : ….(13)..… b. Pelabuhan Muat Ekspor  : ….(14)..…

7. BERAT KOTOR  : ….(15)..…

8. KEMASAN

PETI KEMAS NON PETI KEMAS

a. Merek / Nomor  : ….(16)..… a. Jenis/Merek Kemasan : ….(18)…..

b. Ukuran  : ….(17)..… b. Jumlah  : ….(19)..…

A. CATATAN PEMERIKSAAN DOKUMEN EKSPO R B. CATATAN PEMERIKSAAN FISIK BARAN G

Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor Pemeriksa

……(20)…… ……(21)…… ……(22)…… ……(23)…… ……(24)…… ……(25)……

C. CATATAN PENGAWASAN  STUFFING D. CATATAN PENGELUARAN BARANG EKSPOR DARI TPB

Merek / Nomor peti kemas : ………(26)………….. Jenis Segel : …(33)….. Nomor Segel : …(34)…..

Ukuran peti kemas  : ………(27)………….. Selesai keluar tanggal : …(35)… Pukul : ...(36)….

Jenis  Segel : …(28)… Nomor Segel : …(29)… Petugas Dinas Luar

Petugas Pengawasan Stuffing

……(30)…… ……(31)…… ……(32)…… ……(37)…… ……(38)…… ……(39)……

E.  CATATAN PEMASUKAN BARANG EKSPOR KE KAWASAN PABEA N F.  CATATAN PEMUATAN BARANG EKSPOR KE 

SEGEL: Utuh Rusak Tidak Sesuai (40)

SARANA PENGANGKUT

Selesai masuk tanggal  : ...(41)… Pukul : …(42)…. Selesai muat tanggal  : …(46)….. Pukul : ….(47)…..

Petugas Dinas Luar Petugas Dinas Luar

……(43)…… ……(44)…… ……(45)…… ……(48)…… ……(49)…… ……(50)……

G. CATATAN PEMERIKSAAN DOKUMEN EKSPOR H. CATATAN PEMERIKSAAN FISIK BARAN G

Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor Pemeriksa

……(51)…… ……(52)…… ……(53)…… ……(54)…… ……(55)…… ……(56)……

I.  CATATAN PENGAWASAN  STUFFING J.  CATATAN PENGELUARAN BARANG EKSPOR DARI TP B

Jenis  Segel : …(57)… Nomor Segel : …(58)… Jenis Segel : …(62)….. Nomor Segel : ….(63)…..

Selesai keluar tanggal : …(64)… Pukul : ….(65)….

Petugas Pengawasan Stuffing Petugas Dinas Luar

……(59)…… ……(60)…… ……(61)…… ……(66)…… ……(67)…… ……(68)……

K. CATATAN PEMASUKAN BARANG EKSPOR KE KAWASAN PABEAN L.  CATATAN PEMUATAN BARANG EKSPOR KE SARANA PENGANGKUT

SEGEL: Utuh Rusak Tidak Sesuai (69)

Selesai masuk tanggal  : ...(70)… Pukul : …(71)…. Selesai muat tanggal : ….(75)…. Pukul : ….(76)…..

Petugas Dinas Luar Petugas Dinas Luar

……(72)…… ……(73)…… ……(74)…… ……(77)…… ……(78)…… ……(79)……

Peruntukan: eksportir/ TPS/Pengangkut/Kantor Pabean

UNTUK KANTOR PABEAN PEMUATAN DI PELABUHAN MUAT ASAL

NOTA PELAYANAN EKSPOR (NPE)

UNTUK KANTOR PABEAN PEMUATAN DI PELABUHAN MUAT EKSPOR

TATA CARA PENGISIAN NOTA PELAYANAN EKSPOR (NPE )

(1)

(2)

Diisi dengan nama kantor pabean tempat NPE diterbitkan.

(3)

Diisi dengan nomor Nota Pelayanan Ekspor (NPE).

(4) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya NPE.

(5)

Diisi dengan nomor pendaftaran PEB, sesuai yang tercantum dalam PEB.

(6)

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pendaftaran PEB, sesuai yang tercantum dalam PEB

(7)

Diisi dengan nama kantor pabean pemuatan sesuai yang tercantum dalam PEB.

(8) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nama eksportir sesuai yang tercantum dalam PEB.

(9)

Diisi dengan NPWP dan nama PPJK sesuai yang tercantum dalam PEB.

(10)

Diisi dengan nama sarana pengangkut sesuai yang tercantum dalam PEB.

(11)

(12)

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun perkiraan ekspor, sesuai yang tercantum dalam PEB.

(13)

Diisi dengan nama pelabuhan muat asal sesuai yang tercantum dalam PEB.

(14)

Diisi dengan nama pelabuhan muat ekspor, sesuai yang tercantum dalam PEB.

(15)

Diisi dengan jumlah berat kotor barang ekspor, sesuai yang tercantum dalam PEB.

(16)

Diisi dengan merek dan nomor peti kemas sesuai yang tercantum dalam PEB (satu NPE untuk satu peti kemas).

(17)

Diisi dengan ukuran peti kemas sesuai yang tercantum dalam PEB.

(18)

Diisi dengan jenis/merek kemasan sesuai yang tercantum dalam PEB.

(19)

Diisi dengan jumlah kemasan sesuai yang tercantum dalam PEB.

(20)

Diisi dengan tanda tangan dari pejabat pemeriksa dokumen ekspor yang menerbitkan NPE.

(21) Diisi dengan nama pejabat pemeriksa dokumen ekspor yang menandatangani butir (20).

(22)

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat pemeriksa dokumen ekspor yang menandatangani butir (20).

(23) Diisi dengan tanda tangan dari pemeriksa yang melakukan pemeriksaaan fisik barang ekspor.

(24) Diisi dengan nama pemeriksa yang menandatangani butir (23).

(25)

Diisi dengan NIP pemeriksa yang menandatangani butir (23).

(26) Diisi dengan merek dan nomor peti kemas.

(27) Diisi dengan ukuran peti kemas.

(28)

Diisi dengan jenis segel peti kemas yang digunakan.

(29) Diisi dengan nomor atas jenis segel yang digunakan.

(30) Diisi den gan tanda tan gan petugas pen gawasan  stuff in g .

(31) Diisi den gan nama petugas pen gawasan  stuff in g  yang menandatan gani butir (30).

(32) Diisi den gan NIP petugas pen gawasan  stuff in g yang menandatan gani butir (30).

(33) Diisi dengan jenis segel peti kemas yang digunakan.

(34) Diisi dengan nomor segel peti kemas yang digunakan.

(35)

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dikeluarkannya barang ekspor dari TPB.

(36)

Diisi dengan waktu dikeluarkannya barang ekspor dari TPB.

(37)

Diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar di TPB.

(38)

Diisi dengan nama petugas dinas luar yang menandatangani butir (37).

(39) Diisi dengan NIP petugas dinas luar yang menandatangani butir (37).

(butir (33) s.d (39) diisi dalam hal barang ekspor berasal dari TPB)

(40)

(41)

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dimasukkannya barang ekspor ke kawasan pabean.

(42)

Diisi dengan waktu dimasukkannya barang ekspor ke kawasan pabean.

(43)

Diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean.

(44)

Diisi dengan nama petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean yang menandatangani butir
(43).

Diisi dengan nama kantor wilayah bea dan cukai  yang membawahi kantor pabean atau nama kantor 

pelayanan utama tempat NPE diterbitkan.

Diisi dengan memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: utuh, rusak atau tidak sesuai, yang merupakan 

hasil pemeriksaan kondisi segel peti kemas pada saat barang ekspor masuk ke kawasan pabean.

(butir (26) s.d. (32) diisi dalam hal dilakukan  stuffing.  Butir (26) dan (27) diisi dalam hal dilakukan penggantian 

peti kemas)

Diisi dengan nomor voyage  atau  flight   sarana pengangkut, sesuai dengan   voyage  atau  flight   sarana 

pengangkut yang tercantum dalam PEB.

(butir (20) s.d. (22) diisi dalam hal barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, atau dilakukan 

pemeriksaan fisik dengan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jenis dan/atau jumlah barang tidak sesuai)

(butir (23) s.d, (25) diisi dalam hal barang ekspor dilakukan pemeriksaan fisik dengan hasil pemeriksaan 

fisik menunjukkan jenis dan/atau jumlah barang sesuai)

(45)

Diisi dengan NIP petugas dinas luar yang menandatangani butir (43)

(butir (40) s.d. (45) diisi dalam hal barang ekspor dimuat di kawasan pabean)

(46)

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun selesai muat barang ekspor ke sarana pengangkut.

(47)

Diisi dengan waktu selesai muat barang ekspor ke sarana pengangkut.

(48)

(49)

Diisi dengan nama petugas dinas luar yang menandatangani butir (48).

(50)

Diisi dengan NIP petugas dinas luar yang menandatangani butir (48).

(51)

Diisi dengan tanda tangan dari pejabat pemeriksa dokumen ekspor yang menerbitkan NPE.

(52)

Diisi dengan nama pejabat pemeriksa dokumen ekspor yang menandatangani butir (51).

(53)

Diisi dengan NIP pejabat pemeriksa dokumen ekspor yang menandatangani butir (51).

(54)

Diisi dengan tanda tangan dari pemeriksa yang melakukan pemeriksaaan fisik barang ekspor.

(55)

Diisi dengan nama pemeriksa yang menandatangani butir (54).

(56)

Diisi dengan NIP pemeriksa yang menandatangani butir (54).

(57)

Diisi dengan jenis segel peti kemas yang digunakan.

(58)

Diisi dengan nomor atas jenis segel yang digunakan.

(59) Diisi den gan tanda tan gan petugas pen gawasan  stuff in g .

(60) Diisi den gan nama petugas pen gawasan  stuff in g  yang menandatan gani butir (59).

(61) Diisi den gan NIP petugas pen gawasan  stuff in g yang menandatan gani butir (59).

(butir (57) s.d. (61) diisi dalam hal dilakukan pengawasan  stuffing)

(62)

Diisi dengan jenis segel peti kemas yang digunakan.

(63)

Diisi dengan nomor segel peti kemas yang digunakan.

(64)

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dikeluarkannya barang ekspor dari TPB.

(65)

Diisi dengan waktu dikeluarkannya barang ekspor dari TPB.

(66)

Diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar di TPB.

(67)

Diisi dengan nama petugas dinas luar yang menandatangani butir (66).

(68)

Diisi dengan NIP petugas dinas luar yang menandatangani butir (66).

(butir (62) s.d (68) diisi dalam hal barang ekspor berasal dari TPB)

(69)

(70)

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dimasukkannya barang ekspor ke kawasan pabean.

(71)

Diisi dengan waktu dimasukkannya barang ekspor ke kawasan pabean.

(72)

Diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean.

(73)

Diisi dengan nama petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean yang menandatangani butir (72).

(74)

Diisi dengan NIP petugas dinas luar yang menandatangani butir (72)

(butir (69) s.d. (74) diisi dalam hal barang ekspor dimuat di kawasan pabean)

(75)

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun selesai muat barang ekspor ke sarana pengangkut.

(76)

Diisi dengan waktu selesai muat barang ekspor ke sarana pengangkut.

(77)

(78)

Diisi dengan nama petugas dinas luar yang menandatangani butir (77).

(79)

Diisi dengan NIP petugas dinas luar yang menandatangani butir (77).

Diisi dengan memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: utuh, rusak atau tidak sesuai, yang merupakan 

hasil pemeriksaan kondisi segel peti kemas pada saat barang ekspor masuk ke kawasan pabean.

(Kolom G s.d kolom I diisi dalam hal kantor pabean pemuatan merupakan tempat dimuatnya barang ekspor ke sarana 

pengangkut laut atau udara dalam negeri yang bukan merupakan bagian dari pengangkutan multimoda dan PEB 

disampaikan di Kantor Pabean pada pelabuhan muat asal).

Diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar yang melakukan pengawasan pemuatan barang ekspor ke sarana 

pengangkut.

(butir (75) s.d. (79) diisi dalam hal barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut di tempat lain di luar kawasan pabean )

Diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar yang melakukan pengawasan pemuatan barang ekspor ke sarana 

pengangkut.

(butir (54) s.d (56) diisi dalam hal barang ekspor dilakukan pemeriksaan fisik dengan hasil pemeriksaan fisik 

menunjukkan jenis dan/atau jumlah barang sesuai)

(butir (46) s.d. (50) diisi dalam hal barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut di tempat lain di luar kawasan 

pabean)

(butir (51) s.d. (53) diisi dalam hal barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, atau dilakukan pemeriksaan fisik 

dengan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jenis dan/atau jumlah barang tidak sesuai)

BCF 3.04

PEMBERITAHUAN KESIAPAN BARANG (PKB)

No. Pendaftaran PE B : ….. (1)….. tanggal : …….(2)……

Kepada KPPBC……….. (3)…………

EKSPORTIR

a. NPWP : …………..(4)…………

b. Nama : …………..(5)…………

c. Alamat, Telepon, dan Fax : …………..(6)…………

KESIAPAN BARANG

Pemeriksaan dan  stuff in g  diminta pada:

a. Tan ggal : ………….. (7)…………

b.Lo kasi dan nomor telepo n : ………….. (8)…………

c. Nama Petugas e ksporti r : ………….. (9)…………

…………(10)…Tgl …..(11)…….

tan da tangan dan cap perusahaan

Nama  / Jabatan

71

TATA CARA PENGISIAN PEMBERITAHUAN KESIAPAN BARANG (PKB)

(1) Diisi den gan nomor pendaftaran PEB sesuai yang tercantum dalam PEB.

(2)

Diisi den gan tan ggal, bulan dan tahun  pendaftaran PEB sesuai yang tercantum dalam PEB.

(3) Diisi den gan nama kantor pabean tempat pendaftaran PEB.

(4) Diisi den gan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir sesuai yang tercantum dalam PEB.

(5) Diisi den gan nama eksportir sesuai yang tercantum dalam PEB.

(6)

Diisi dengan alamat jelas, nomor telepon dan nomor faksimili eksportir .

(7) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan pemeriksaan fisik barang ekspor dan stuffing.

(8)

(9)

(10) Diisi dengan nama kota/daerah dibuatnya PKB oleh eksportir.

(11) Diisi dengan tan ggal, bulan dan tahun PKB.

Diisi dengan nama jelas petugas yang mewakili eksportir untuk mendampingi jalannya pemeriksaan danstufing barang 

ekspor.

Diisi dengan alamat lengkap dan jelas lokasi pemeriksaan danstuffingbarang ekspor, disertai nomor telepon lokasi

tersebut.

BCF 3.05

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESI A

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA……(1)……

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI……... (2)…………..

PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BARANG (PPB)

Nomor : …(3)… Tanggal :…(4)…

Kepada Saudara:

EKSPORTIR

 NPWP : ……………(5)……………

 Nama : ……………(6)……………

 Alamat : ……………(7)……………

PPJK

 NPWP : ……………(8)……………

 Nama : ……………(9)……………

 Alamat : ………...…(10)……………

 Nomor Pokok PPJK : ………...… (11)……………

Terhadap Baran g E kspor yang diberita hukan dengan PEB nomor….. (12)….tanggal….(13)…..

harus dilakukan pemeriksaan fisik dan pengawasan  stuff in g  pada:

a. Tanggal : ………...…(14)……………

b. Kantor Pabean Pemeri ksaan : ………...… (15)……………

c. Lokasi dan nomor telepon : ………...…(16)……………

d. Nama petugas eksportir : ………...…(17)……………

e. Tanggal dan tempat  stuffi ng : ………...…(18)……………

f. Jumlah peti kemas/kemasan *) : ………...…(19)……………

Untuk pemeriksaan fisik wajib menyiapkan barang ekspor sesuai PEB dan menyerahkan:

a. PEB;

b. PEB Pembetulan, apabila dilakukan pembetulan PEB; dan

c.

Fotokopi invoice dan fotokopi  packing list.

…………(20)…Tgl…..(21)…… .

Pejabat Pemeriksa Do kumen Ekspor

Tan da tangan : …… (22)………..

Nama : …… (23)………..

NIP : …… (24)………..

Pemeriksa:

Nama : ……..(25)……..

NIP : ……..(26)……..

Tingkat Pemeriksaan : ……..(27)……..

*coret yang tidak perlu Peruntukan : Eksportir/Kantor Pabean

TATA CARA PENGISIAN PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BARANG  (PPB )

(1)

(2) Diisi den gan nama kantor pabean tem pat PPB diterbitkan.

(3) Diisi dengan nomor Pemberitahuan Pemeriksaan Barang  (PPB).

(4) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya PPB

(5)

(6) Diisi den gan nama eks portir, sesuai dengan nama eks portir yang tercantum dalam PEB.

(7) Diisi den gan alamat eksportir , sesuai den gan alamat eksportir yang tercantum dalam PEB.

(8) Diisi den gan NPWP PP JK, sesuai den gan NPWP  yang tercantum dalam PEB.

(9) Diisi den gan nama PPJK, sesuai den gan nama PPJK  yang tercantum dalam PEB.

(10) Diisi den gan alamat PP JK, sesuai den gan alamat PP JK  yang tercantum dalam PEB.

(11) Diisi den gan Nomor Pokok PPJK, sesuai den gan Nomor Pokok PPJK  yang tercantum dalam PEB.

(12) Diisi dengan nomor pendaftaran PEB sesuai yang tercantum dalam PEB.

(13) Diisi den gan tan ggal, bulan dan tahun  pendaftaran PEB sesuai yang tercantum dalam PEB.

(14)

(15) Diisi dengan nama kantor pabean tempat dilakukannya pemeriksaan fisik dan  stuffing barang ekspor

(16)

(17)

(18) Diisi den gan tan ggal , bulan , tahun dan tem pat dilakukannya  stuff in g  barang eks por.

(19) Diisi dengan jumlah peti kemas atau kemasan yang digunakan untuk barang ekspor.

(20) Diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya PPB.

(21) Diisi den gan tan ggal , bulan dan tahun  (dd/mm/yyyy) diterbitkann ya PPB.

(22) Diisi dengan tanda tangan pejabat pemeriksa dokumen ekspor yang menerbitkan PPB.

(23) Diisi den gan nama pejabat pemeriksa dokumen ekspor yang menandatan gani butir (22).

(24) Diisi den gan NIP pejabat pemeriksa dokumen ekspor yang menandatan gani butir (22).

(25)

(26) Diisi dengan NIP pelaksana pemeriksa sebagaimana dimaksud pada butir (25)

(27) Diisi den gan prosentase tin gkat  pemeriksaan fisik barang eks por.

Diisi dengan nama pelaksana pemeriksa barang yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan fisik barang 

ekspor.

Diisi dengan nama kantor wilayah bea dan cukai yang membawahi kantor pabean atau nama kantor 

pelayanan utama tempat PPB diterbitkan.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir, sesuai dengan nomor NPWP eksportir yang 

tercantum dalam PEB.

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dilakukannya pemeriksaan fisik dan pengawasan stuffing  barang 

ekspor.

Diisi dengan alamat dan nomor telepon lokasi dilakukannya pemeriksaan fisik dan stuffing barang ekspor 

sesuai yang tercantum dalam PKB.

Diisi dengan nama jelas petugas yang mewakili eksportir untuk mendampingi pemeriksaan fisik dan stufing 

barang ekspor sesuai yang tercantum dalam PKB.

BCF 3.06

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESI A

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA……(1)……

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI……... (2)…………..

Nomor : …(3)… Tanggal : …(4)…

No.Pendaftaran PEB : … (5)… Tanggal :…(6)…

Kepada Saudara:

EKSPORTIR

 NPWP : ……………(7)……………

 Nama : ……………(8)……………

 Alamat : ……………(9)……………

PPJK

 NPWP : ………...…(10)……………

 Nama : ………...…(11)……………

 Alamat : ………...…(12)……………

 Nomor Pokok PPJK : ………...…(13)……………

No.

(1)

.. (14)..

…………(18)…Tgl …..(19)…….

Pejabat Pemeriksa Do kumen Ekspor

Tan da tangan : ……… (20)……..

Nama : ………(21)……..

NIP : ………(22)……..

NOTA PEMBETULAN

DIBERITAHUKAN SEHARUSNYA KOLOM / BUTIR No.

(4)

….(15)…. …..(16)….. ……(17)…..

(2) (3)

TATA CARA PENGISIAN NOTA PEMBETULAN

(1)

(2) Diisi den gan nama kantor pabean tem pat Notul diterbitkan.

(3) Diisi den gan nomor Notul.

(4) Diisi den gan tan ggal, bulan dan tahun diterbitkannya Notul.

(5) Diisi den gan nomor  pendaftaran PEB, sesuai dengan nomor  pendaftaran yang tercantum dalam PEB.

(6) Diisi den gan tan ggal, bulan dan tahun  pendaftaran PEB, sesuai yang tercantum dalam PEB.

(7)

(8) Diisi den gan nama eks portir, sesuai dengan nama eks portir yang tercantum dalam PEB.

(9) Diisi den gan alamat eksportir, sesuai dengan alamat eksportir yang tercantum dalam PEB.

(10) Diisi den gan NPWP PPJK, sesuai dengan NPWP  yang tercantum dalam PEB.

(11) Diisi den gan nama PPJK, sesuai dengan nama PPJK  yang tercantum dalam PEB.

(12) Diisi den gan alamat PPJK, sesuai den gan alamat PPJK yang tercantum dalam PEB.

(13) Diisi den gan nomor  pokok PPJK, sesuai den gan nomor  pokok PPJK  yang tercantum dalam PEB.

(14) Diisi den gan nomor urut data  yang dibetulkan.

(15) Diisi den gan nomor kolom/butir uraian dalam PEB  yang dibetulkan.

(16) Diisi den gan uraian dalam PEB  yang diberitahukan oleh eks portir.

(17) Diisi den gan uraian dalam PEB  yang seharusnya.

(18) Diisi den gan nama kota/daerah tem pat diterbitkann ya Notul.

(19) Diisi den gan tan ggal, bulan dan tahun diterbitkannya Notul.

(20) Diisi den gan tanda tan gan pejabat pemeriksa dokumen ekspor yang menerbitkan Notul.

(21) Diisi den gan nama pejabat pemeriksa dokumen ekspor yang menandatan gani butir (20).

(22) Diisi den gan NIP pejabat pemeriksa dokumen ekspor yang menandatan gani butir (20).

Diisi dengan nama kantor wilayah bea dan cukai yang membawahi kantor pabean atau nama kantor pelayanan 

utama tem pat Nota Pembetulan (Notul) diterbitkan.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir, sesuai dengan nomor NPWP eksportir 

yang tercantum dalam PEB.

BCF 3.07

Nomor pengajuan : …………..(1)……………

Nomor dan Tanggal Pendaftaran : …………..(2)……………

Merek/Nomor Peti kemas : …………..(3)……………

Ukuran Peti kemas : …………..(4)……………

Tempat dan Tanggal Pelaksanaan  Stuff in g : …………..(5)……………

PIHAK YANG MELAKUKAN KONSOLIDASI : KANTOR PABEAN PEMUATAN ASAL : ….(9)…..

KANTOR PABEAN PEMUATAN EKSPOR : ….(10)…..

NPWP : ……….(6)……… . NEGARA TUJUA N : ….(11)…..

NAMA : ……….(7)……… . NAMA SARANA PENGANGKU T : ….(12)…..

ALAMA T : ……….(8)………. NO. VOY / FLIGHT : ….(13)…..

1

(14)

Petugas Pengawasan Stuffing

………(20)……..tanggal………(21)…….

Tanda tangan : ……(22)………..

Nama : ……(23)………..

NIP : ……(24)……….. ttd dan cap perusahaan

Nama/Jabatan

(25) (31)

SEGEL: Utuh Rusak Tdk sesuai SEGEL: Utuh Rusak Tdk sesuai

Selesai masuk tan ggal : …(26)... Pukul …(27)… Selesai muat tanggal : …(32)... Pukul …(33)…

Petugas Dinas Luar Petugas Dinas Luar

Tan da tangan : …… (28)……… Tanda tangan : ……(34)………

Nama : …… (29)……… Nama : ……(35)………

NIP : …… (30)……… NIP : ……(36)………

Dengan ini saya menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran 

hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini

6

…….(19)………

2345

……..(15)……..

CATATAN PEMASUKAN BARANG EKSPOR KE 

KAWASAN PABEAN

PEMBERITAHUAN KONSOLIDASI BARANG EKSPOR (PKBE)

PEB NPE

Nomor Tanggal Nomor Tanggal

No. 

…..(16)…… ……..(17)……..

KETERANGAN

…..(18)……

CATATAN PEMUATAN BARANG EKSPOR KE SARANA 

PENGANGKUT

TATA CARA PENGISIAN PEMBERITAHUAN KONSOLIDASI BARANG EKSPOR (PKBE)

(1)

(2) Diisi den gan nomor dan tan ggal,bulan,dan tahun  pendaftaran PKBE. 

(3) Diisi den gan merek/ nomor peti kemas yang berisi baran g konsolidasi.

(4) Diisi den gan ukuran peti kemas seba gaimana dimaksud pada butir (3).

(5) Diisi den gan tempat dan tanggal, bulan,tahun dilaksanakannya  stuff in g  barang konsolidasi.

(6) Diisi den gan nomor pokok wa jib pajak pihak yang melakukan konsolidasi.

(7) Diisi den gan nama pihak  yang yang melakukan konsolidasi.

(8) Diisi den gan alamat len gkap dari pihak  yang melakukan konsolidasi.

(9) Diisi den gan nama kantor pabean di pelabuhan muat asal.

(10) Diisi den gan nama kantor pabean di pelabuhan muat ekspor.

(11) Diisi den gan negara tu juan ekspor baran g konsolidasi.

(12)

(13)

(14) Diisi den gan nomor urut data PEB  yang dikonsolidasikan.

(15) Diisi den gan nomor  pendaftaran PEB sesuai den gan yang tercantum dalam PEB.

(16) Diisi den gan tan ggal,bulan dan tahun  pendaftaran PEB sesuai yang tercantum dalam PEB.

(17) Diisi den gan nomor NPE sesuai  yang tercantum dalam NPE.

(18) Diisi den gan tan ggal,bulan dan tahun NPE sesuai  yang tercantum dalam NPE.

(19) Diisi den gan keteran gan tambahan yang diperlukan.

(20) Diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkann ya PKBE.

(21) Diisi den gan tan ggal, bulan dan tahun diterbitkannya PKBE.

(22) Diisi dengan tanda tangan petugas pengawasan stuffing yang mengawasi  stuffing barang konsolidasi.

(23) Diisi dengan nama petugas pengawasan stuffing  yang menandatangani butir (22).

(24) Diisi den gan nomor induk pe gawai petugas pen gawasan  stuff in g yang menandatan gani butir (22)

(25)

(26) Diisi den gan tan ggal, bulan dan tahun dimasukkann ya barang konsolidasi ke kawasan  pabean.

(27) Diisi den gan waktu dimasukkannya barang konsolidasi ke kawasan  pabean.

(28) Diisi den gan tanda tan gan petugas dinas luar di pintu masuk kawasan  pabean.

(29)

(30)

(31)

(32) Diisi den gan tan ggal, bulan dan tahun dimuatn ya barang konsolidasi ke sarana  pengangkut.

(33) Diisi den gan waktu dimuatnya barang konsolidasi ke sarana  pengangkut.

(34) Diisi den gan tanda tan gan petugas dinas luar  yang mengawasi  pemuatan.

(35) Diisi den gan nama petugas dinas luar  yang menandatan gani butir (34).

(36) Diisi den gan nomor induk pegawai petugas dinas luar  yang menandatan gani butir (34).

Diisi dengan nomor pengajuan Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor (PKBE),  diisi oleh pihak yang 

melakukan konsolidasi.

Diisi dengan memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: utuh, rusak atau tidak sesuai, yang 

merupakan hasil pemeriksaan kondisi segel pada petikemas pada saat barang konsolidasi dimasukkan ke kawasan 

pabean.

Diisi dengan memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: utuh, rusak atau tidak sesuai, yang 

merupakan hasil pemeriksaan kondisi segel pada petikemas pada saat barang konsolidasi dimuat ke sarana 

pengangkut.

(butir (31) s.d. butir (36) diisi dalam hal barang konsolidasi dimuat ke sarana pengangkut di tempat lain diluar 

kawasan pabean)

(penjelasan butir (9) dan (10) : dalam hal barang konsolidasi dimuat ke sarana pengangkut yang akan berangkat ke 

luar daerah pabean atau dimuat ke sarana pengangkut tujuan dalam daerah pabean dan sarana pengangkut tersebut 

merupakan bagian dari pengangkutan multimoda, maka kantor pemuatan asal sama dengan kantor pemuatan 

ekspor).

Diisi dengan nama sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean, dalam hal pengangkutan 

multimoda maka nama sarana pengangkut yang diisi adalah nama sarana pengangkut pertama yang memuat 

barang konsolidasi.

Diisi dengan nomor induk pegawai petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean yang menandatangani 

butir (28).

Diisi dengan nomor perjalanan sarana pengangkut.  Voyage  untuk sarana pengangkut laut, sedangkan  Flight  untuk 

sarana pengangkut udara.

(butir (26) s.d. butir (30) diisi dalam hal barang konsolidasi dimuat ke sarana pengangkut di kawasan pabean)

Diisi dengan nama petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean yang menandatangani butir (28).

BCF 3.08

Nomor : ………(1)…….. Tanggal : ……(2)……. (Pengirim Baran g)

Nomor : ………(3)…….. Tanggal : ……(4)……. (Kantor Pabean)

Perusahaan Pengirim Baran g Perusahaan Penerima Barang

NPWP : …………… (5)……………. NPWP : …………… (22)…………….

NIPER : ……………(6)……………. NIPE R : ……………(23)…………….

Nama : ……………(7)……………. Nama : ……………(24)…………….

Alamat : ……………(8)……………. Alamat : ……………(25)…………….

Uraian Barang : ……………(9)…………….

……………………………..

Pengiriman baran g/stuffing  dilakukan Barang telah diterima

Di : ………(10)……. Di : ………(26)……….

Pada tan ggal : ………(11)……. Pada tan ggal : ………(27)……….

Jumlah peti kemas / kemasan : ………(12)……. Diterima dalam keadaa n :

Petugas yang dihubungi : ………(13)……. sesuai / tidak sesuai *)

……(14)……,…(15).… … (28)…,…(29)…

cap dan tanda tangan cap dan tanda tangan

Nama/Jabatan Nama/Jabatan

CATATAN PENGIRIMAN BARANG CATATAN PENERIMAAN BARANG

KPPBC …………(16)………. KPPBC ………(30)………….

(31)

Hasil Pemeriksaan : Sesuai/Tidak Sesuai *) SEGEL: Utu h Rusak Tidak sesuai

SEGEL nomor……(17)…..tanggal……(18)……

Pemeriksa Pemeriksa

Tanda tangan : ……(19)……….. Tanda tangan : ……(32)………..

Nama : ……(20)……….. Nama : ……(33)………..

NIP :……(21)……….. NIP :……(34)………..

Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor

Tanda tangan : ……(35)………..

Nama : ……(36)………..

NIP : ……(37)………..

*) coret yang tidak perlu Peruntukan : Eksportir/TPS/Kantor Pabean

SURAT SERAH TERIMA BARANG (SSTB)

Pengirim Penerima

TATA CARA PENGISIAN SURAT SERAH TERIMA BARANG (SSTB)

(1) Diisi dengan nomor Surat Serah Terima Barang (SSTB).

(2) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dibuatnya SSTB.

(butir (1) dan butir (2) diisi oleh perusahaan pengirim barang)

(3) Diisi dengan nomor pendaftaran SSTB.

(4) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pendaftaran SSTB.

(butir (3) dan butir (4) diisi oleh kantor pabean tempat didaftarkannya SSTB)

(5) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak  (NPWP) perusahaan pengirim barang.

(6)

(7) Diisi dengan nama perusahaan pengirim barang.

(8) Diisi dengan alamat lengkap perusahaan pengirim barang.

(9) Diisi dengan uraian barang yang akan digabungkan.

(10) Diisi dengan lokasi pengiriman barang atau stuffing  barang yang akan digabungkan.

(11)

(12) Diisi dengan jumlah peti kemas/kemasan barang yang akan digabungkan.

(13)

(14) Diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya SSTB.

(15) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya SSTB.

(16)

(17) Diisi dengan nomor segel bea cukai untuk peti kemas/kemasan.

(18) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dilakukannya penyegelan.

(19)

(20) Diisi dengan nama pemeriksa yang menandatangani butir (19).

(21) Diisi dengan NIP pemeriksa yang menandatangani butir (19).

(22) Diisi dengan NPWP perusahaan penerima barang.

(23) Diisi dengan nomor NIPER perusahaan penerima barang.

(24) Diisi dengan nama perusahaan penerima barang.

(25) Diisi dengan alamat lengkap perusahaan penerima barang.

(26) Diisi lokasi/tempat penerimaan barang yang akan digabungkan.

(27) Diisi tanggal,bulan dan tahun penerimaan barang yang akan digabungkan.

(28) Diisi dengan nama kota/daerah tempat diterimanya barang yang akan digabungkan.

(29) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun diterimanya barang yang akan digabungkan.

(30) Diisi dengan nama Kantor Pabean yang terdekat dengan lokasi penerimaan barang.

(31)

(32) Diisi dengan tanda tangan pemeriksa pada kantor pabean yang terdekat dengan lokasi penerimaan barang.

(33) Diisi dengan nama pemeriksa yang menandatangani butir (32).

(34) Diisi dengan NIP pemeriksa yang menandatangani butir (32).

(35)

(36) Diisi dengan nama pejabat pemeriksa dokumen ekspor yang menandatangani  pada butir (35).

(37) Diisi dengan NIP pejabat pemeriksa dokumen ekspor yang menandatangani butir (35).

Diisi dengan tanda tangan pemeriksa pada kantor pabean yang terdekat dengan lokasi pengiriman barang.

Diisi dengan memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: utuh, rusak atau tidak sesuai, yang merupakan hasil 

pemeriksaan kondisi segel peti kemas pada saat penerimaan barang yang akan digabungkan.

Diisi dengan tanda tangan pejabat pemeriksa dokumen ekspor di kantor pabean yang terdekat dengan 

lokasi penerimaan barang.

Diisi dengan nomor NIPER perusahaan pengirim barang, dalam hal perusahaan 

pengirim barang merupakan perusahaan yang mendapat fasilitas KITE.

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pengiriman/stuffing  barang yang akan 

digabungkan.

Diisi dengan nama petugas dari perusahaan pengirim barang yang melakukan 

pengiriman barang/stuffing.

Diisi dengan nama Kantor Pabean yang terdekat dengan lokasi pengiriman barang tempat 

didaftarkannya SSTB.

BCF 3.09

Nomor : …(1)… Tanggal : …(2)……..

No.Pendaftaran PEB : …(3)… Tanggal : …(4)……..

Pembetulan ke : …(5)…

Nomor PP-PEB sebelumnya : …(6)… Tanggal : …(7)……..

Kepada KPU BC/KPPBC………..(8)………… Halaman 1 dari ……

EKSPORTIR

 NPWP : ……………(9)……………

 Nama : …………...(10)……………

 Alamat : …………...(11)……………

PPJK

 NPWP : ……………(12)………… …

 Nama : ……………(13)………… …

 Alamat : ……………(14)………… …

 Nomor Pokok PPJK : ……………(15)………… …

No

1

(16)

Untuk Pe jabat Bea  dan Cu kai …… (20)…………,  ….…(21)………….

………....(22)……...…

Tan da tangan dan cap perusahaan

Nama/Jabatan

PEMBERITAHUAN PEMBETULAN PEB (PP-PEB)

Kolom / Butir No. DIBERITAHUKAN SEHARUSNYA

23 4 ……..(17)………. ……..(18)………. ……..(19)……….

TATA CARA PENGISIAN PEMBERITAHUAN PEMBETULAN PEB  (PP-PEB)

(1) Diisi den gan nomor Pemberitahuan Pembetulan (PP-PEB).

(2) Diisi den gan tan ggal, bulan dan tahun disam paikannya PP-PEB.

(butir (1) dan butir (2) diisi oleh eksportir)

(3) Diisi den gan nomor  pendaftaran PEB yang dibetulkan.

(4) Diisi den gan tan ggal, bulan dan tahun PEB  yang dibetulkan.

(5) Diisi den gan jumlah PP-PEB  yang telah dan sedang diberitahukan.

(6)

(7) Diisi den gan tan ggal,bulan dan tahun PP-PEB.

(8) Diisi den gan nama kantor pabean tempat pendaftaran PEB.

(9)

(10) Diisi den gan nama eks portir, sesuai dengan nama eks portir yang tercantum dalam PEB.

(11) Diisi den gan alamat eksportir, sesuai dengan alamat eksportir yang tercantum dalam PEB.

(12) Diisi den gan NPWP PPJK, sesuai   yang tercantum dalam PEB.

(13) Diisi den gan nama PPJK, sesuai  yang tercantum dalam PEB.

(14) Diisi den gan alamat PPJK, sesuai den gan alamat PPJK yang tercantum dalam PEB.

(15) Diisi den gan Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor Pokok PPJK yang tercantum dalam PEB.

(16) Diisi den gan nomor urut data  yang akan dibetulkan.

(17) Diisi den gan nomor butir/kolom uraian  pada PEB  yang akan dibetulkan.

(18) Diisi den gan uraian pada PEB  yang akan dibetulkan.

(19) Diisi den gan uraian yang seharusnya  pada PEB.

(20) Diisi den gan nama kota/daerah tem pat PP-PEB disampaikan.

(21) Diisi den gan tan ggal, bulan dan tahun  penyampaian PP-PEB.

(22) Diisi den gan catatan  persetu juan/penolakan oleh pejabat bea dan cukai.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir, sesuai dengan NPWP 

eksportir yang tercantum dalam PEB.

Diisi dengan nomor PP-PEB yang sebelumnya telah diberitahukan dalam hal sebelumnya 

telah dilakukan pembetulan.

BCF 3.10

Nomor : …(1)… Tanggal : …(2)……..

No.Pendaftaran PKBE : …(3)… Tanggal : …(4)……..

Pembetulan ke : …(5)…

Nomor PP-PKBE sebelumnya : …(6)… Tanggal : …(7)……..

Kepada KPU BC/KPPBC………..(8)………… Halaman 1 dari ……

PIHAK YANG MELAKUKAN KONSOLIDASI

 NPWP : ……………(9)……………

 Nama : …………...(10)……………

 Alamat : …………...(11)……………

PPJK

 NPWP : ……………(12)………… …

 Nama : ……………(13)………… …

 Alamat : ……………(14)………… …

 Nomor Pokok PPJK : ……………(15)………… …

No

1

(16)

Untuk Pe jabat Bea  dan Cu kai ……(20)…………,  …(21)………….

………..(22)………

Tan da tangan dan cap perusahaan

Nama/Ja batan

……..(17)………. ……..(18)………. ……..(19)……….

PEMBERITAHUAN PEMBETULAN PKBE (PP-PKBE)

Kolom / Butir No. DIBERITAHUKAN SEHARUSNYA

23 4

TATA CARA PENGISIAN PEMBERITAHUAN PEMBETULAN PKBE (PP-PKBE)

(1) Diisi den gan nomor Pemberitahuan Pembetulan (PP-PKBE).

(2) Diisi den gan tan ggal, bulan dan tahun disam paikannya PP-PKBE.

(butir (1) dan butir  (2) diisi oleh eksportir )

(3) Diisi den gan nomor  pendaftaran PKBE  yang dibetulkan.

(4) Diisi den gan tan ggal, bulan dan tahun PKBE  yang dibetulkan.

(5) Diisi den gan jumlah PP-PKBE yang telah dan sedang diberitahukan.

(6)

(7) Diisi den gan tan ggal,bulan dan tahun PP-PKBE.

(8) Diisi den gan nama kantor pabean tem pat pendaftaran PKBE.

(9)

(10) Diisi den gan nama pihak yang melakukan konsolidasi, sesuai den gan yang tercantum dalam PKBE.

(11) Diisi den gan alamat  pihak yang melakukan konsolidasi, sesuai den gan yang tercantum dalam PKBE.

(12) Diisi den gan NPWP PPJK, sesuai   yang tercantum dalam PKBE.

(13) Diisi den gan nama PPJK, sesuai  yang tercantum dalam PKBE.

(14) Diisi den gan alamat PPJK, sesuai den gan alamat PPJK yang tercantum dalam PKBE.

(15) Diisi den gan Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor Pokok PPJK yang tercantum dalam PKBE.

(16) Diisi den gan nomor urut data  yang akan dibetulkan.

(17) Diisi den gan nomor butir/kolom uraian  pada PEB  yang akan dibetulkan.

(18) Diisi den gan uraian pada PKBE  yang akan dibetulkan.

(19) Diisi den gan uraian yang seharusnya  pada PKBE.

(20) Diisi den gan nama kota/daerah tem pat PP-PKBE disampaikan.

(21) Diisi den gan tan ggal, bulan dan tahun  penyampaian PP-PKBE.

(22) Diisi den gan catatan  persetu juan/penolakan oleh pejabat bea dan cukai.

Diisi dengan nomor PP-PKBE yang sebelumnya telah diberitahukan dalam hal sebelumnya telah 

dilakukan  pembetulan.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak yang melakukan konsolidasi, sesuai 

den gan NPWP  pihak yang melakukan konsolidasi  yang tercantum dalam PKBE.

BCF 3.11

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESI A

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA……(1)……

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI……... (2)…………..

Peti Kemas ke…..dari…..

1. NOTA PELAYANAN EKSPOR (NPE)

Nomor NPE : ……(5)…… Tanggal : ……(6)…….

2. PEB / PKBE

a. Nomor Pendaftaran PEB : ……(7)……… Tan ggal : ……(8)…….

b. Nomor Pendaftaran PKBE : ……(9)……… Tan ggal : ……(10)…….

3. ALASAN PENGELUARAN BARANG EKSPOR DARI KAWASAN PABEA N

a. Pembatalan PEB / PKBE : ……(11)………

b. Pembetulan PEB / PKBE : ……(12)………

4. EKSPORTIR / PIHAK YANG MELAKUKAN KONSOLIDASI  *)

a. NPWP : ……(13)………

b. Nama : ……(14)………

5. NON PETI KEMAS

a. Merek Kemasan : ……(15)………

b. Jenis Kemasan : ……(16)………

c. Jumlah : ……(17)………

6. PETI KEMAS

a. Merek / Nomor : ……(18)………

b. Ukuran : ……(19)………

c. Jumlah : ……(20)………

CATATAN PEMERIKSAAN DOKUMEN EKSPO R

Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor

Tanda tangan : …..…(21)…………

Nama : …..…(22)…………

NIP : …..…(23)…………

CATATAN PENGELUARAN BARANG EKSPOR DARI KAWASAN PABEAN

Selesai keluar tan ggal : ………(24)… …Pukul : ……(25)……

Petugas Dinas Luar

Tanda tangan : ………(26)………

Nama : ………(27)………

NIP : ………(28)………

*) coret yang tidak perlu Peruntukan : Eksportir/TPS/Kantor Pabean

SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG EKSPOR (SPPBE)

Nomor : …(3)… Tanggal   …(4)…

TATA CARA PENGISIAN SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG EKSPOR (SPPBE)

(1)

(2) Diisi den gan nama kantor pabean tempat SPPBE diterbitkan.

(3) Diisi den gan nomor Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor (SPPBE)

(4) Diisi den gan tan ggal, bulan dan tahun diterbitkannya SPPBE

(5) Diisi den gan nomor NPE sesuai dengan nomor  yang tercantum dalam NPE.

(6) Diisi den gan tan ggal, bulan dan tahun diterbitkannya NPE sesuai yang tercantum dalam NPE.

(7) Diisi den gan nomor pendaftaran PEB sesuai nomor pendaftaran yang tercantum dalam PEB.

(8) Diisi den gan tan ggal, bulan dan tahun pendaftaran PEB sesuai  yang tercantum dalam PEB.

(9)

(10) Diisi dengan tan ggal, bulan dan tahun pendaftara PKBE.

(11) Diisi dengan alasan pembatalan PEB atau PKBE.

(12) Diisi dengan alasan pembetulan PEB atau PKBE.

(13) Diisi dengan NPWP eksportir atau pihak  yang melakukan konsolidasi.

(14) Diisi dengan Nama eksportir atau pihak  yang melakukan konsolidasi.

(15) Diisi dengan merek kemasan  yang tercantum pada kemasan barang ekspor atau barang konsolidasi.

(16) Diisi dengan jenis kemasan yang digunakan untuk mengemas barang ekspor atau barang konsolidasi.

(17) Diisi dengan ban yakn ya kemasan barang ekspor atau barang konsolidasi.

(18)

(19)

(20) Diisi dengan ban yakn ya peti kemas barang ekspor atau barang konsolidasi.

(21) Diisi dengan tanda tan gan pejabat pemeriksa dokumen ekspor  yang menerbitkan SPPBE.

(22) Diisi dengan nama pejabat pemeriksa dokumen ekspor  yang menandatan gani SPPBE pada butir (21).

(23) Diisi dengan NIP pejabat pemeriksa dokumen ekspor  yang menandatan gani SPPBE pada butir (21).

(24)

(25) Diisi dengan waktu pengeluaran barang ekspor atau barang konsolidasi dari kawasan pabean.

(26) Diisi dengan tanda tan gan petugas dinas luar di pintu keluar kawasan pabean.

(27)

(28)

Diisi den gan nama petugas dinas luar di pintu keluar kawasan pabean yang 

menandatangani SPPBE pada butir (26).

Diisi den gan nomor induk pe gawai petugas dinas luar di pintu keluar kawasan pabean 

yang menandatangani butir (26).

Diisi den gan nomor pendaftaran PKBE sesuai nomor pendaftaran  yang tercantum 

dalam PKBE, dalam hal merupakan barang konsolidasi.

Diisi den gan nama kantor wilayah bea dan cukai  yang membawahi kantor pabean atau 

nama kantor  pelayanan utama tempat SPPBE diterbitkan.

Diisi den gan merek dan nomor peti kemas  yang digunakan untuk mengemas barang 

ekspor atau barang konsolidasi.

Diisi den gan ukuran peti kemas  yang digunakan untuk mengemas barang ekspor atau 

barang konsolidasi, misalnya 20' atau 40'.

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pengeluaran barang ekspor atau barang 

konsolidasi dari kawasan pabean.

BCF 3.12

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESI A

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA……(1)……

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI……...  (2)…………..

A. KANTOR PABEAN PENERBIT : ……………….. (5)………………

B. PERNYATAAN EKSPORTI R

EKSPORTIR: Nomor PEB : …(14)…. Tan ggal : ….(15)…..

a. NPWP : …….… (6)…………. Tan ggal Pemeri ksaan : …..…….(16)……..….

b. NIPER : …….… (7)………….

c. Nama : …….… (8)…………. Lokasi Pemeri ksaan : …..……. (17)…..…….

d.Alamat : …….…(9)………….

PENERIMA FASILITAS YANG DIMINTA:

a. Nama : …….… (10)…..……. …………………………(18)……………………….

b.Alamat : …….…(11)…..……. PELABUHAN MUAT ASAL : ……..(19).……...

b. Ne gara : …….…(12)…..……. PELABUHAN MUAT EKSPOR : ……..(20).……...

PELABUHAN TUJUAN : ……..(21).……...

URAIAN BARANG PACKING LIST : ……(22)..….

……………………….…(13) ………………....……. INVOICE : ……(23)..….

………………………………………………………. VALUTA : ……(24)…… NILAI FOB : .…(25).…

C. HASIL PEMERIKSAAN

JUMLAH DAN JENIS KEMASA N

………………….(26)………………………

MEREK DAN NOMOR KEMASAN

………………….(27)………………………

No

(29) ……….(30)……… ………………….(31)…………………… ……….(32)……..

CATATAN PEMERIKSAA N

…………………………………………………………..(34)……………………………………………………

NOMOR SK.MENTERI KEUANGAN

…………………………………………………………..(35)……………………………………………………

pener bi tan  L aporan P emerik saan Bea  dan Cukai  tid ak  membebas kan eksportir d ar i  tan ggung jawa b yang  tercantum  d alam k ontrak jual beli 

………(36)………, …………(37)..……..

Pejabat Pemeriksa Do kumen Ekspor

Tan da tangan : ………(38).……..

Nama : ………(39).……..

NIP : ………(40).……..

Peruntukan : Eksportir /Kantor Pabean

……(33)…….

POS TARIF

LAPORAN PEMERIKSAAN EKSPOR (LPE)

Nomor : …(3)… Tanggal  …(4)…

NOMOR PETI KEMAS

JUMLAH SATUAN URAIAN BARANG

………………….(28)………………………

TATA CARA PENGISIAN LAPORAN PEMERIKSAAN EKSPOR (LPE )

(1)

(2) Diisi den gan nama kantor pabean tem pat LPE diterbitkan.

(3) Diisi den gan nomor La poran Pemeriksaan Eks por (LPE ).

(4) Diisi den gan tan ggal, bulan dan tahun diterbitkannya LPE

(5) Diisi den gan nama kantor pabean  penerbit LPE

(6)

(7) Diisi den gan NIPER eksportir sesuai den gan NIPER  yang tercantum dalam PEB.

(8) Diisi den gan nama eks portir sesuai den gan nama eks portir yang tercantum dalam PEB.

(9) Diisi den gan alamat eksportir sesuai den gan alamat eksportir yang tercantum dalam PEB.

(10)

(11)

(12)

(13) Diisi den gan uraian baran g eks por sesuai yang tercantum dalam PEB.

(14) Diisi den gan nomor  pendaftaran PEB sesuai den gan nomor  perdaftaran  yang tercantum dalam PEB.

(15) Diisi den gan tan ggal, bulan, dan tahun pendaftaran PEB sesuai den gan yang tercantum dalam PEB.

(16) Diisi den gan tan ggal, bulan, dan tahun pelaksanaan pemeriksaan fisik barang eks por.

(17) Diisi den gan lokasi pemeriksaan fisik barang eks por.

(18)

(19)

(20)

(21) Diisi den gan nama pelabuhan tujuan di luar daerah pabean

(22) Diisi dengan nomor packing list  sesuai yang tercantum dalam PEB.

(23) Diisi dengan nomor invoice  sesuai dengan yang tercantum dalam PEB.

(24)

(25)

(26)

(27) Diisi den gan merek dan nomor kemasan barang eks por sesuai hasil pemeriksaan.

(28)

(29) Diisi den gan nomor urut data  jenis baran g eks por.

(30) Diisi den gan pos tarif baran g yang dieks por sesuai hasil pemeriksaan.

(31) Diisi den gan uraian baran g eks por sesuai hasil pemeriksaan.

(32) Diisi den gan jenis satuan baran g eks por sesuai hasil pemeriksaan.

(33) Diisi den gan jumlah baran g eks por sesuai hasil pemeriksaan.

(34) Diisi den gan catatan  pemeriksaan LPE yang dibuat oleh  pejabat pemeriksa dokumen ekspor.

(35)

(36) Diisi den gan nama kota/daerah tem pat diterbitkann ya LPE.

(37) Diisi den gan tan ggal, bulan dan tahun diterbitkannya LPE.

(38) Diisi den gan tanda tan gan pejabat pemeriksa dokumen ekspor yang menerbitkan LPE.

(39) Diisi den gan nama pejabat pemeriksa dokumen ekspor yang menandatan gani LPE  pada butir (38).

(40) Diisi den gan NIP pejabat pemeriksa dokumen ekspor yang menandatan gani LPE  pada butir (38).

Diisi dengan nomor surat keputusan menteri keuangan tentang fasilitas KITE pembebasan atau 

pengembalian Bea Masuk/Cukai.

Diisi dengan nilai total barang ekspor dengan Incoterm FOB , sesuai nilai FOB yang tercantum dalam PEB.

Diisi dengan jumlah dan jenis kemasan yang digunakan untuk mengemas barang ekspor sesuai hasil 

pemeriksaan.

Diisi dengan nomor peti kemas yang digunakan untuk mengemas barang ekspor sesuai hasil pemeriksaan.

Diisi dengan alamat penerima barang ekspor di luar negeri sesuai dengan alamat penerima yang 

tercantum dalam PEB.

Diisi dengan nama pelabuhan muat asal barang ekspor, sesuai dengan nama pelabuhan muat 

asal  yang tercantum dalam PEB.

Diisi dengan fasilitas KITE yang diminta oleh eksportir, yaitu pengembalian atau pembebasan 

Bea Masuk/Cukai.

Diisi dengan jenis valuta asing yang digunakan sebagai dasar transaksi antara penjual dan 

pembeli dalam nilai FOB, sesuai  yang tercantum dalam PEB.

Diisi dengan nama kantor wilayah bea dan cukai yang membawahi kantor pabean atau nama 

kantor pelayanan utama tempat LPE diterbitkan.

Diisi dengan nama pelabuhan muat ekspor, sesuai dengan nama pelabuhan muat ekspor yang 

tercantum dalam PEB.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam PEB.

Diisi dengan nama penerima barang ekspor di luar negeri sesuai dengan nama penerima yang tercantum 

dalam PEB.

Diisi dengan negara penerima barang ekspor sesuai dengan negara penerima yang tercantum dalam PEB.

Contoh    3.A  

Nomor : ……(1)………..   

Lampiran : ……(2)………..   

Hal           :  Pemberitahuan eksp ortir yang merupakan kelompok Perusahaan 

    ……(3)……… 

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Utama / 

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan 

Bea dan Cukai ..........(4)…………… 

   

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

145/PMK.04/2007  tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor dan  Peraturan  

Direktur  Jenderal  Bea  dan  Cukai  Nomor  P-  …/BC/2008  tentang Tatalaksana 

Kepabeanan  di  Bidang Ekspor,  dengan  ini kami  mengajukan  pemberitahuan mengenai  

eksportir  yang  termasuk  kelompok  perusahaan kami. 

Sebagai bahan pertimbangan disampaikan satu berkas dokumen yang terdiri dari : 

a.  Nama  Perusahaan  yang  bertanggung  jawab  atas  penggabungan  pengiriman  barang  

ekspor dari kelompok perusahaan. 

b.  Nama-nama Perusahaan yang berada dalam satu kelompok. 

c.  fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

Demikian  permohonan  diajukan  dan  kami  menyatakan  bersedia  memenuhi 

ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. 

......(5)......,tgl ......(6)......... 

tanda tangan dan cap perusahaan 

Nama/jabatan. 

TATA CARA PENGISIAN PEMBERITAHUAN EKSPORTIR YANG MERUPAKAN 

KELOMPOK PERUSAHAAN 

(1)  Diisi dengan nomor surat pemberitahuan eksportir yang merupakan 

kelompok perusahaan. 

(2)  Diisi dengan jumlah lampiran su rat pemberitahuan eksportir yang 

merupakan kelompok perusahaan. 

(3)  Diisi dengan nama kelompok perusahaan (holding company). 

(4)  Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor 

Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi kegiatan 

ekspor perusahaan yang bersangkutan. 

(5)  Diisi dengan nama daerah atau tempat penerbitan surat pemberitahuan 

eksportir yang merupakan kelompok perusahaan. 

(6)  Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penerbitan su rat pemberitahuan 

eksportir yang merupakan kelompok perusahaan.   

Contoh    3.B  

Nomor  : ……….(1)…………..    

Hal  :  Permohonan Pendaftaran sebagai   

 Konsolidator Barang Ekspor   

Yth.  Kepala Kantor Pelayanan Utama/ 

  Kepala Kantor Pengawasan dan Pela yanan Bea dan Cukai ......(2)......   

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 

145/PMK.04/2007  tentang Ketentuan Kepabeanan di  Bidang Ekspor dan Peraturan 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-…../BC/2007 tentang Tata Laksana 

Kepabeanan di Bidang Ekspor, dengan ini kami mengajukan permohonan  pendaftaran 

perusahaan sebagai konsolidator barang ekspor. 

  Sebagai bahan pertimbangan disampaikan satu berkas dokumen yang terdiri dari : 

a.   fotokopi akte pendirian Badan Usaha yang dibuat oleh Notaris dan disahkan oleh 

instansi yang berwenang; 

b.   fotokopi Surat  Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan dari 

instansi yang berwenang; 

c.   fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

d.   fotokopi penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta fotokopi SPT tahunan 

PPh tahun terakhir bagi  perusahaan  yang  sudah wajib menyerahkan SPT; 

e.   peta lokasi dan denah bangunan/lapangan untuk kegiatan stuffiing ; 

f.   fotokopi  sertifikat  Ahli  Kepabeanan  yang  diterbitkan  oleh  Badan Pendidikan dan 

Pelatihan Keuangan (BPPK); 

g.   surat pernyataan diatas materai yang menyatakan kesanggupan untuk dilakukan 

audit oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 

Demikian permohonan diajukan dan kami menyatakan bersedia memenuhi 

ketentuan peraturan perundang-undangan  yang berlaku. 

.......(3).......,tgl .....(4).......  

Tanda tangan dan cap perusahaan 

Nama/jabatan. 

TATACARA PENGISIAN PERMOHONAN PENDAFTARAN SEBAGAI 

KONSOLIDATOR BARANG EKSPOR 

(1)  Diisi dengan nomor surat permohonan pendaftaran sebagai konsolidator 

barang ekspor. 

(2)  Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor 

Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi kegiatan 

ekspor pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran sebagai 

konsolidator barang ekspor. 

(3)  Diisi dengan nama daerah atau tempat penerbitan surat permohonan 

pendaftaran sebagai konsolidator barang ekspor. 

(4)  Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penerbitan surat permohonan 

pendaftaran sebagai konsolidator barang ekspor.   

Contoh 3.C

Menimbang :a.

b.

Mit 1 Ud Ud N 10Th 1995(L b N R blikId i Th 1995

bahwa berdasarkan pertimban g an sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan

persetujuan sebagai Konsolidator Barang Ekspor kepada……(4)……..;

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA……(1)……

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI……... (2)…………..

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA ……………(1)………………/ KEPALA KANTOR 

PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI……………(2)………

NOMOR : KEP-………………(3)…………………

TENTANG

PERSETUJUAN SEBAGAI KONSOLIDATOR BARANG EKSPOR

KEPADA ……………(4)…………………..

KEPALA BIDANG …………… / KEPALA KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN 

CUKAI…………………..

bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan

………(4)………nomor……(5)……..tanggal……(6)……diperoleh kesimpulan bahwa yang

bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Konsolidator

Barang Ekspor;

M engi ng a t : 1 .

2.

3.

Menetapkan :

PERTAMA : Kepada

Nama Perusahaan : …………………(4)..……………………..

NPWP : …………………(7)..……………………..

Alamat Perusahaan : …………………(8)..……………………..

Nama Pemilik/Penanggung  Jawab : …………………(9)..……………………..

Alamat Pemilik/Penanggung  Jawab : …………………(10)..……………………..

diberikan persetu juan seba g ai Konsilidator Barang  Ekspor;

Undang -Undang N omor 10Ta hun 1995(L emb aran N e g ara R epu blik I ndonesia Ta hun 1995

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3612) tentang Kepabeanan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4661) ;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.04/2007 tentang

Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor;

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-...../BC/2008 tentang Tatalaksana

Kepabeanan di Bidang Ekspor;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA BIDANG ....(1).... / KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA

DAN  CUKAI ..........(2).............  TENTANG PERSETUJUAN  SEBAGAI KONSOLIDATOR BARANG 

EKSPOR KEPADA ..............(4 ).................

KEDUA :

a.

b.

c.

d. Mempunyai tempat untuk kegiatan  stuffing;

e.

f.

KETIGA :

a.

b .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku se jak tan ggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai

2. Kepala Kantor Pelay anan Utama / Kantor Wila y ah Bea dan Cukai ……(1)……….

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dicabut apabila melakukan

pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melakukan

keg iatan selama 3  (ti g a ) bulan berturut turut.

Terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berhak melakukan

kegiatan usaha di wilayah kerja Kantor Pelayanan Utama……(1)…../Kantor Pelayanan Bea

dan Cukai ...  (2 )....

Pemberian persetujuan sebagai dimaksud dalam Diktum Pertama disertai kewajiban sebagai

berikut:

Menyelenggarakan pembukuan dan bersedia diaudit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Menyediakan ruangan kerja untuk Petugas Bea dan Cukai;

M empuny a i peg awa i y ang b ersertifik a t a hlik epa b eanan y ang diter bitk anBPPK Depar t emen

Keuangan;

Meminta Persetujuan Kantor Pelayanan Utama…..(1)…….../Kantor Pengawasan dan

Pelayanan ..... (2)..... bila akan mengadakan perubahan tata letak bangunan/ruangan; dan

Memberitahukan 2 (dua) bulan sebelumnya k e Kantor Pelayanan Utama…(1)….../Kantor

Pela y anan Bea dan Cukai ... (2 ).... bila akan menutup usahan y a.

Ditetapkan di………(11)……pada tanggal…(12)…

…………………(13)…………………..

………..….……(14).……………….

NIP……………(15)……………

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

TATA CARA PENGISIAN PERSETUJUAN SEBAGAI KONSOLIDATOR BARANG EKSPOR

(1)

(2)

(3)

 …….../WBC…...../KP...…../…….....

nomor surat persetujuan sebagai konsolidator barang ekspor

(4) Diisi dengan nama pihak yang mengajukan permohonan sebagai konsolidator.

(5) Diisi dengan nomor surat permohonan sebagai konsolidator barang ekspor.

(6) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat permohonan sebagai konsolidator barang ekspor.

(7) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak yang mengajukan permohonan sebagai konsolidator.

(8) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang mengajukan permohonan sebagai konsolidator barang ekspor.

(9) Diisi dengan nama pemilik atau penanggungjawab dari pihak yang melakukan konsolidasi.

(10) Diisi dengan alamat lengkap pemilik atau penanggungjawab dari pihak yang melakukan konsolidasi.

(11) Diisi dengan daerah atau tempat diterbitkannya persetujuan sebagai konsolidator barang ekspor.

kode kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai yang menerbitkan 

persetujuan sebagai konsolidator barang ekspor

kode kantor wilayah yang membawahi kantor pengawasan dan 

pelayanan bea cukai yang menerbitkan persetujuan sebagai 

konsolidator barang ekspor

Diisi dengan nama kantor wilayah bea dan cukai yang membawahi kantor pabean atau nama kantor pelayanan utama 

tempat persetujuan sebagai konsolidator barang ekspor diterbitkan.

Diisi dengan nama kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tempat persetujuan sebagai 

konsolidator barang ekspor diterbitkan.

Diisi dengan nomor persetujuan sebagai konsolidator barang ekspor sesuai dengan kode surat di 

lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Adapun tata urutan nomor dan kode adalah :

tahun diterbitkannya persetujuan sebagai konsolidator barang ekspor

(12) Diisi dengan tan ggal,bulan dan tahun diterbitkannya persetuj uan seba gai konsolidator barang ekspor.

(13) Diisi dengan pejabat bea dan cukai yang menandatangani keputusan.

(14) Diisi dengan nama pejabat bea dan cukai yang menandatangani keputusan.

(15) Diisi dengan NIP pejabat bea dan cukai yang menandatangani keputusan.

Contoh 3.D 

Kop Perusahaan 

Nomor : ...........(1)...............   

Lampiran : ...........(2)............... 

Hal  :  Permohonan Pemuatan Ekspor Barang Curah 

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Utama / 

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ..........(3)…………… 

    Sehubungan dengan Peraturan Dire ktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-………/BC/2008 tentang Tata Laksana 

Kepabeanan Di Bidang Ekspor, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan pemuatan 

barang ekspor curah, dengan  rincian sebagai berikut: 

1.   EKSPORTIR:     

a.   NPWP   : ......................(4)........................ 

b.   Nama : ......................(5)........................ 

c.   Alamat : ......................(6)........................ 

2.   SARANA PENGANGKUT:  

a.    Nama    :  ......................(7)........................ 

b.   Voyage/Flight : ......................(8)........................ 

3.   TANGGAL PERKIRAAN EKSPOR :  ......................(9)........................ 

4.   PELABUHAN MUAT: 

a.   Pelabuhan Muat Asal  :  ......................(10)........................ 

b.   Pelabuhan Muat Ekspor  :  ......................(11)........................ 

5.   PELABUHAN BONGKAR LUAR NEGERI : ..................(12)................... 

6.   DATA BARANG:      

a.   Jenis : ......................(13)........................ 

b.   Jumlah : ......................(14)........................ 

    Demikian permohonan ini diajukan dengan sesunggu hnya dan kami menyatakan be rsedia memenuhi ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

......(15)........,tgl ....(16)......... 

Tanda tangan dan Cap Perusahaan 

Nama/Jabatan 

CATATAN PERSETUJUAN PEMUATAN 

............(17)........... 

Kepala Kantor  

        Tanda tangan : ........(18).............. 

        Nama  : ........(19).............. 

NIP   : ........(20).............. 

CATATAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN 

PABEAN 

Selesai masuk tanggal.....(21)....pukul....(22)..... 

Petugas Dinas Luar 

Tanda tangan  : ........(23).............. 

Nama   : ........(24).............. 

NIP   : ........(25).............. 

CATATAN PEMUATAN BARANG KE SARANA 

PENGANGKUT 

Selesai muat tanggal....(26).....pukul..(27)... 

Petugas Dinas Luar 

Tanda tangan  : ..........(28)............ 

Nama   : ..........(29)............ 

NIP   : ..........(30)............ 

TATACARA PENGISIAN PERMOHONAN  PEMUATAN EKSPOR BARANG CURAH 

(1)  Diisi dengan nomor surat permohonan pemuatan ekspor barang curah. 

(2)  Diisi dengan banyaknya lampiran dari surat permohonan pemuatan ekspor barang curah. 

(3)  Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan 

Cukai yang mengawasi kegiatan ekspor barang curah yang bersangkutan. 

(4)  Diisi dengan NPWP eksportir barang curah. 

(5)  Diisi dengan nama eksportir bara ng curah sesuai dengan nama eksportir pada kartu identitasnya. 

(6)  Diisi dengan alamat eksportir barang curah sesuai dengan alamat eksportir pada kartu identitasnya. 

(7)  Diisi dengan nama sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean, dalam hal pengangkutan 

multimoda maka nama sarana pengangkut yang diisi adalah nama sarana pengangkut pertama yang memuat 

barang curah. 

(8)  Diisi dengan nomor perjalanan sarana pengangkut, nomor  voyage untuk sarana pengangkut laut atau nomor 

flight untuk sarana pengangkut udara. 

(9)  Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun perkiraan barang akan diekspor, yaitu tanggal perkiraan keberangkatan 

sarana pengangkut yang akan membawa barang ekspor menuju luar daerah pabean. Dalam hal pengangkutan 

multimoda, maka tanggal perkiraan ekspor yang ditulis adalah tanggal perkiraan ekspor dari sarana 

pengangkut pertama yang akan membawa barang ekspor. 

(10)   Diisi dengan nama kantor pabean di pelabuhan muat asal.  

(11)   Diisi dengan nama kantor pabean di pelabuhan muat ekspor. 

  (penjelasan butir (10) dan (11): dalam hal barang ko nsolidasi dimuat ke sarana pengangkut yang akan 

berangkat ke luar daerah pabean atau dimuat ke sarana pengangkut tujuan dalam daerah pabean dan sarana 

pengangkut tersebut merupakan bagian dari pengangkutan multimoda, maka kantor pemuatan asal sama 

dengan kantor pemuatan ekspor). 

(12)   Diisi dengan nama pelabuhan temp at akan dibongkarnya barang ekspor di luar daerah pabean. 

(13)   Diisi dengan uraian jenis barang curah yang akan diekspor. 

(14)   Diisi dengan jumlah barang curah yang akan diekspor. 

(15)   Diisi dengan nama daerah atau tempat penerbitan surat permohonan pemuatan ekspor barang curah. 

(16)   Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penerbitan surat permohonan pemuatan ekspor barang curah. 

(17)   Diisi dengan catatan persetujuan mu at barang curah yang akan diekspor dalam hal permohonan pemuatan 

ekspor barang curah disetujui oleh kepala kantor pabean pemuatan. 

(18)   Diisi dengan tanda tangan kepala kantor pabean pemuatan yang menyetujui permohonan pemuatan ekspor 

barang curah. 

(19)   Diisi dengan nama kepala kantor pabean pemuatan yang menandatangani butir (18). 

(20)   Diisi dengan Nomor Induk Pegawai kepala kantor pabean pemuatan yang menandatangani butir (18). 

(21)   Diisi dengan tanggal, bulan, tahun masuknya barang ekspor curah ke kawasan pabean. 

(22)   Diisi dengan waktu masuknya barang ekspor curah ke kawasan pabean. 

(23)   Diisi dengan tanda tangan Petugas Dina s Luar di pintu masuk kawasan pabean. 

(24)   Diisi dengan nama Petugas Dinas Luar yang menandatangani butir (23). 

(25)   Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Petugas Dinas Luar yang menandatangani butir (24). 

  (butir (21) s.d. butir (25) diisi dalam hal barang  curah dimuat ke sarana peng angkut di kawasan pabean) 

(26)   Diisi dengan tanggal,bulan, tahun dimuatnya barang ekspor  curah ke sarana pengangkut. 

(27)   Diisi dengan waktu dimuatnya barang ekspor curah ke sarana pengangkut. 

(28)   Diisi dengan tanda tangan Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan. 

(29)   Diisi dengan nama Petugas Dinas Luar yang menandatangani butir (28). 

(30)   Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Petugas Dinas Luar yang menandatangani butir (28). 

  (butir (26) s.d. butir (30) diisi dalam hal barang curah dimuat ke sarana pengangkut di tempat lain diluar 

kawasan pabean) 

 Contoh 3.E 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

KANTOR WILAYAH /KANTOR PELAYANA N UTAMA  BEA DAN CUKAI ……(1)……. 

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ……(2)……. 

Pemberitahuan Barang yang akan Diekspor  yang Diangkut dengan Sarana Pengangkut  

Laut dan/atau Udara Dalam Negeri yang Bukan Merupakan Bagian 

Angkutan Multimoda 

Yth. Kepala Kantor Pe layanan Utama /Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 

……………..(5)…………........ 

Dengan ini disampaikan pemberitahuan barang yang akan diekspor yang diangkut dengan sarana 

pengangkut laut dan/atau  udara dalam negeri, dengan data-data sebagai berikut: 

I.   DATA SARANA PENGANGKUT: 

1.   Nama : ..................(6)..................... 

2.   Voyage / Flight  : ..................(7)..................... 

II.   DATA PELABUHAN MUAT ASAL: 

1.   Nama  : ..................(8).................... 

2.   KPPBC : ..................(9).................... 

PEB PKBE NPE Peti Kemas/Kemasan 

No Eksportir 

Nomor Tanggal  Nomor Tanggal  Nomor Tanggal  Merek/Nomor Ukuran 

.(10). 

.....(11).... 

...(12)... 

....(13).... 

...(14)... 

...(15)... 

...(16)... 

...(17)... 

........(18)........ 

....(19).... 

Kepala Kantor 

Tanda tangan   : ............(20)............ 

Nama : ............(21)............. 

NIP : ............(22)............. 

Nomor : ……(3)……Tanggal : ……(4)……… 

Keterangan :  Copy PEB/PKBE & NPE terlampir 

TATACARA PENGISIAN PEMBERITAHUAN BARANG YANG AKAN DIEKSPOR YANG DIANGKUT 

DENGAN SARANA PENGANGKUT LAUT DAN/ATAU UDARA DALAM NEGERI YANG BUKAN 

MERUPAKAN BAGIAN ANGKUTAN MULTIMODA 

(1)  Diisi dengan nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi ka ntor pabean atau nama Kantor 

Pelayanan Utama di pelabuhan muat asal barang ekspor. 

(2)  Diisi dengan nama kantor peng awasan dan pelayanan di pelabuhan muat asal barang ekspor. 

(3)  Diisi dengan nomor Pemberitahuan Barang yang akan Diekspor yang Diangkut dengan Sarana 

Pengangkut Laut atau Udara Dalam Negeri yang Bukan Merupakan Bagian dari Angkutan 

Multimoda. Adapun tata urutan nomor dan kode adalah: 

 PEM-…….../WBC…...../KP...…../…….....                 

         

           tahun diterbitkannya pembertahuan 

         

          

kode kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai yang 

menerbitkan pemberitahuan 

          

         

          

kode kantor wilayah yang membawahi kantor 

pengawasan dan pelayanan bea cukai yang menerbitkan 

pemberitahuan 

           nomor pemberitahuan 

(4)  Diisi dengan tanggal,  bulan, dan tahun pemberitahuan seba gimana dimaksud butir (3). 

(5)  Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan 

Bea dan Cukai pelabuhan muat ekspor. 

(6)  Diisi dengan nama sarana pengangkut yang mengangkut barang yang akan diekspor dari pelabuhan 

muat asal. 

(7)  Diisi dengan nomor perjalanan sarana pengangkut, nomor  voyage untuk sarana pengangkut 

laut atau nomor  flight untuk sarana pengangkut udara. 

(8)  Diisi dengan nama pelabuhan muat asal. 

(9)  Diisi dengan nama kantor pabean di pelabuhan muat asal tempat pendaftaran PEB. 

(10)   Diisi dengan nomor urut data yang akan di beritahukan. 

(11)   Diisi dengan nama eksportir sesuai dengan yang tercantum dalam PEB. 

(12)   Diisi dengan nomor pendaftaran PEB sesuai dengan yang tercantum dalam PEB. 

(13)   Diisi dengan tanggal, bulan, da n tahun pendaftaran PEB sesuai dengan yang tercantum dalam PEB. 

(14)   Diisi dengan nomor PKBE sesuai dengan yang tercantum dalam PKBE  yang telah didaftarkan, dalam 

hal ekspor barang konsolidasi. 

(15)   Diisi dengan tanggal,bulan, tahun pendaftaran PKBE sesuai yang tercantum dalam PKBE. 

(16)   Diisi dengan nomor NPE sesuai yang tercantum dalam NPE. 

(17)   Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya NPE sesu ai yang tercantum dalam NPE. 

(18)   Diisi dengan merek/nomor peti kemas/kemasan sesuai dengan yang tercantum dalam PEB. 

(19)   Diisi dengan ukuran dari peti kemas atau kemasan pada butir (16) sesuai dengan ukuran peti kemas 

atau kemasan yang tercantum dalam PEB. 

(20)   Diisi dengan tanda tangan kepala kantor pabean pemuatan di pelabuhan muat asal barang ekspor. 

(21)   Diisi dengan nama kepala kantor  yang menandatangani butir (18). 

(22)   Diisi dengan Nomor Induk Pegawai kepala kantor yang menandatangani butir (18). 

100 

Contoh 3.F 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

KANTOR WILAYAH /KANTOR PELAYANAN UTAMA  BEA DAN CUKAI ……(1)……. 

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ……(2)……. 

Pemberitahuan Hasil Rekonsiliasi Barang Ekspor yang Dian gkut dengan Sarana Pengangkut Laut dan/atau Udara  

Dalam Negeri yang Bukan Merupakan Bagian Angkutan Multimoda 

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Utama /Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ....(5)...... 

Dengan  ini disampaikan hasil rekonsiliasi antara outward manifest dengan Nota Pelayanan Ekspor (NPE):  

PEB  PKBE  NPE  Peti Kemas/Kemasan  Sarana Pengangkut  BC 1.1. 

No Eksportir 

Nomor  Tanggal Nomor Tanggal Nomor Tanggal Merek/Nomor Ukuran Nama Voy./Flight Nomor Tanggal No.pos/sub pos 

Keterangan 

.(6). 

....(7).... 

...(8)... 

...(9)... 

...(10)... 

...(11)... 

...(12)... 

...(13)... 

.....(14)..... 

...(15)... 

..(16).. 

......(17).... 

..(18).. 

...(19)... 

........(20)...... 

.....(21)...... 

  Kepala Kantor 

  Tanda tangan  : ..............(22)................... 

  Nama : ..............(23)................... 

  NIP : ..............(24)................... 

Nomor : ………(3)………Tanggal : ………(4)……… 

TATACARA PENGISIAN   

(1)  Diisi dengan nama kantor wilayah bea dan cukai yang membawahi kantor pabean atau nama 

kantor pelayanan utama di  pelabuhan muat ekspor. 

(2)  Diisi dengan nama kantor pabean di pelabuhan muat ekspor. 

(3)  Diisi dengan nomor Pemberitahuan Barang yang akan Diekspor yang Diangkut dengan Sarana 

Pengangkut Laut atau Udara Dalam Negeri ya ng Bukan Merupakan Bagian dari Angkutan 

Multimoda. Adapun tata urutan nomor dan kode adalah: 

 PEM-…….../WBC…...../KP...…../…….....        

     tahun diterbitkannya pemberitahuan 

     kode kantor KPPBC  yang  menerbitkan pemberitahuan 

     kode kantor wilayah yang membawahi KPPBC yang 

     menerbitkan pemberitahuan 

     nomor pemberitahuan 

(4)  Diisi dengan tanggal,  bulan, dan tahun pemberitahuan seba gimana dimaksud butir (3). 

(5)  Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau kantor pabean pelabuhan 

muat asal barang ekspor tempat pendaftaran PEB. 

(6)  Diisi dengan nomor urut data yang akan di beritahukan. 

(7)  Diisi dengan nama eksportir yang tercantum dalam PEB. 

(8)  Diisi dengan nomor PEB yang di sampaikan pada kantor pabean pemuatan di pelabuhan muat 

asal. 

(9)  Diisi dengan tanggal, bulan, tahun PEB sebagaimana dimaksud butir (8). 

(10)   Diisi dengan nomor PKBE yang disampaikan pada kantor pabean pemuatan di pelabuhan 

muat asal.. 

(11)   Diisi dengan tanggal, bulan, tahun PKBE sebagaimana dimaksud butir (10). 

(12)   Diisi dengan nomor NPE yang diterbitkan oleh  kantor pabean pemuatan di pelabuhan muat 

asal. 

(13)   Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun NPE sebagaimana dimaksud butir (12). 

(14)   Diisi dengan merek/nomor peti kemas/kemasan barang ekspor. 

(15)   Diisi dengan ukuran dari peti kemas atau kemasan pada butir (14). 

(16)   Diisi dengan nama sarana pengangkut yang mengangkut barang ekspor dengan tujuan luar 

daerah pabean. 

(17)   Diisi dengan nomor perjalanan sarana pengangkut, nomor voyage untuk sarana pengangkut 

laut atau nomor  flight untuk sarana pengangkut udara sebagaimana dimaksud butir (16). 

(18)   Diisi dengan nomor BC 1.1 yang diterbitkan oleh kantor pabean pelabuhan muat ekspor. 

(19)   Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun BC 1.1 sebagaimana dimaksud butir (18). 

(20)   Diisi dengan nomor pos atau sub pos barang ekspor dalam BC 1.1 sebagaimana dimaksud butir 

(18). 

(21)   Diisi dengan keterangan dalam hal terjadi penggantian peti kemas/kemasan. 

(22)   Diisi dengan tanda tangan kepala kantor pabean pemuatan di pelabuhan muat ekspor. 

(23)   Diisi dengan nama kepala kantor pabean pemuatan yang menandatangani butir (22). 

(24)   Diisi dengan Nomor Induk Pegawai kepala kantor pabean pemuatan yang menandatangani 

butir (22).