Kep Dirjen B.C No.P- 42/BC/2008 Petunjuk Tata Laksana Impor

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR : P- 42/BC/2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG

IMPOR UNTUK DIPAKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang  :  bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 144/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang

Impor untuk Dipakai, perlu menetapkan Peraturan Direktur

Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai;

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612),

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17

Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4661);

2.   Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995

Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 (Lembaran Negara tahun 2007

nomor 105, tambahan Lembaran negara nomor 4755);

3.   Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2008 tentang Penggunaan

Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia  National Single

Window;

4.   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/2007

tentang Nilai Tukar Mata Uang  Asing yang Digunakan Untuk

Penghitungan dan Pembayaran Bea Masuk;

5.   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007

tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor;

6.   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2007

tentang Tatacara Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai;

7.   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007

tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang

Larangan dan/atau Pembatasan;

8.   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 149/PMK.01/2008;

   MEMUTUSKAN:

Menetapkan  :  PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN  BARANG IMPOR 

UNTUK DIPAKAI.

   BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini yang

dimaksud dengan:

1.   Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor

10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

2.   Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu

di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang

ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada  

di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3.   Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4.   Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

5.   Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat

Jenderal tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan

Undang-Undang Kepabeanan, yaitu : 

a.   Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang selanjutnya

disingkat dengan KPU BC; 

b.   Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya

yang selanjutnya disingkat dengan KPPBC Madya; atau

c.   Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang

selanjutnya disingkat dengan KPPBC.

6.   Pejabat adalah pegawai Direktorat Jenderal yang ditunjuk

dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu

berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

7.   Unit Pengawasan adalah unit kerja pada Direktorat Jenderal

yang melakukan kegiatan intelijen, penindakan, penyidikan,

dan kegiatan lain dalam rangka pengawasan.

8.   Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

9.   Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah

Pabean.

10. Barang Impor adalah barang yang dimasukkan ke dalam

Daerah Pabean. 

11.  Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang

melakukan Impor.

12.  Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya

disingkat dengan PPJK adalah badan usaha yang melakukan

kegiatan pengurusan  pemenuhan kewajiban pabean untuk

dan atas nama Importir. 

13.  Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi

yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus

yang diterima, direkam, dikirim, disimpan, diproses, diambil

kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan

menggunakan komputer atau perangkat pengolah data

elektronik, optikal, atau cara lain yang sejenis. 

14.  Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan

PDE adalah alir informasi bisnis antar aplikasi dan organisasi

secara elektronik, yang terintegrasi dengan menggunakan

standar yang disepakati bersama. 

15.  Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang

digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan Pabean, misalnya

Invoice ,  Packing List,  Bill of Lading/Airway Bill , dokumen

pemenuhan persyaratan Impor, dan dokumen lainnya yang

dipersyaratkan. 

16.  Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disingkat

dengan PIB adalah Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran

barang yang diimpor untuk dipakai. 

17.  Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat

menyimpan data elektronik seperti disket, compact disk, flash

disk,  dan yang sejenisnya.

18.  Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat

dengan TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat

lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk

menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau

pengeluarannya. 

19.  Tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS adalah

bangunan dan/atau lapangan atau tempat yang disamakan

dengan itu yang berada di luar kawasan pabean untuk

menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau

pengeluarannya.  

20.  Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk yang   selanjutnya

disingkat NDPBM adalah nilai tukar yang dipergunakan

sebagai dasar penghitungan bea masuk.

21.  Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk.

22.  Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat

dengan PDRI adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat

Jenderal atas impor barang yang terdiri dari Pajak

Pertambahan Nilai,  Pajak Penjualan atas Barang Mewah,

dan Pajak Penghasilan.

23.  Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak yang selanjutnya

disingkat dengan SSPCP adalah surat yang digunakan untuk

melakukan pembayaran dan sebag ai bukti pembayaran atau

penyetoran penerimaan negara berupa bea masuk, cukai,

PDRI, dan PNBP.

24.  Nomor Pendaftaran adalah nomor yang diberikan oleh Kantor

Pabean sebagai pengesahan PIB.

25.  MITA Prioritas adalah Importir yang penetapannya dilakukan

oleh Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal

untuk mendapatkan kemudahan pelayanan kepabeanan.

26.  MITA Non Prioritas adalah Importir yang penetapannya

dilakukan oleh Direktur Teknis Kepabeanan atas nama

Direktur Jenderal berdasarkan usulan Kepala Kantor Pabean

untuk mendapatkan kemudahan pelayanan kepabeanan.

27.  Jalur MITA Prioritas adalah proses pelayanan dan pengawasan

yang diberikan kepada MITA Prioritas untuk pengeluaran

Barang Impor tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan

penelitian dokumen.

28.  Jalur MITA Non Prioritas adalah proses pelayanan dan

pengawasan yang diberikan kepada MITA Non Prioritas untuk

pengeluaran Barang Impor tanpa dilakukan pemeriksaan fisik

dan penelitian dokumen, kecuali dalam hal: 

a.   barang ekspor yang diimpor kembali;

b.   barang yang terkena pemeriksaan acak; atau

c.   barang impor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.

29.  Jalur Hijau adalah proses pelayanan dan pengawasan

pengeluaran Barang Impor dengan tidak  dilakukan

pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah

penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). 

30.  Jalur Kuning adalah proses pelayanan dan pengawasan

pengeluaran Barang Impor dengan tidak dilakukan

pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen

sebelum penerbitan SPPB.

31.  Jalur Merah adalah proses pelayanan dan pengawasan

pengeluaran Barang Impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik

dan penelitian dokumen sebel um penerbitan SPPB . 

32.  Nota Pemberitahuan Barang  Larangan/Pembatasan yang

selanjutnya disingkat dengan NPBL adalah nota yang dibuat

oleh Pejabat kepada Importir agar memenuhi ketentuan

larangan dan/atau pembatasan impor.

33.  Nota Hasil Intelijen yang selanjutnya disingkat dengan NHI

adalah produk dari kegiatan  intelijen yang menunjukkan

indikasi mengenai adanya pelanggaran di bidang kepabeanan

dan/atau cukai.

34.  Pemindai  Peti Kemas (container scanner)  adalah alat yang

digunakan untuk melakukan pemeriksaan fisik barang dalam

peti kemas atau kemasan dengan menggunakan teknologi sinar

X (X-Ray) atau sinar gamma ( Gamma Ray).

35.  Koordinator Pelayanan Pengguna Jasa yang selanjutnya

disebut dengan client coordinator  adalah Pejabat yang ditunjuk

untuk menjadi penghubung antara Direktorat Jenderal dengan

Orang.

   BAB II  PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG

Bagian Pertama

Penyampaian PIB

Pasal 2

(1)  Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean, atau tempat

lain yang diperlakukan sama dengan TPS dengan tujuan

diimpor untuk dipakai wajib diberitahukan dengan

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang disampaikan ke

Kantor Pabean.

(2)  Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah untuk  :

a.   barang pindahan;

b.   barang impor melalui jasa titipan;

c.   barang penumpang dan awak sarana pengangkut;

d.   barang kiriman melalui PT. (Persero) Pos Indonesia; atau

e.   barang impor pelintas batas.

(3)  Importir wajib melakukan pembayaran PNBP atas pelayanan

PIB melalui bank devisa persepsi, pos persepsi, atau Kantor

Pabean paling lambat pada saat penyampaian PIB.

(4)  Ketentuan mengenai tarif,  tata cara pengenaan, dan

pembayaran PNBP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dibidang PNBP.

(5)  Ketentuan atas  pengeluaran  Barang  Impor sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dengan Peraturan

Direktur Jenderal.

   Pasal 3  (1)  PIB dibuat oleh Importir berdasarkan dokumen pelengkap

pabean dan dokumen pemesanan pita cukai   dengan

menghitung sendiri bea masuk,  cukai, dan   PDRI  yang

seharusnya dibayar.  

(2)  Dalam hal pengurusan PIB sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak dilakukan sendiri, Im portir menguasakannya kepada

PPJK. 

   Pasal 4  (1)  Importir wajib memenuhi ke tentuan larangan dan/atau

pembatasan impor yang diteta pkan oleh instansi teknis.

(2)  Penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau

pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh:

a.   portal Indonesia   National Single Window (INSW); atau

b.   Pejabat yang menangani penelitian barang larangan

dan/atau pembatasan.

(3)  PIB dilayani setelah ketentuan larangan dan/atau pembatasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi.

   Bagian Kedua  Cara Penyampaian PIB

Pasal 5

(1)  Penyampaian PIB ke Kantor Pabean dilakukan untuk setiap

pengimporan atau secara berkala setelah pengangkut

menyampaikan Pemberitahuan Pabean mengenai barang yang

diangkutnya (BC.1.1), kecuali bagi Importir yang diberikan izin

untuk menyampaikan pemberitahuan pendahuluan

( prenotification).

(2)  PIB disampaikan dalam bentuk data elektronik atau tulisan

diatas formulir.

(3)  PIB dalam bentuk data elektronik disampaikan melalui sistem

PDE Kepabeanan atau menggunakan media penyimpan data

elektronik. 

(4)  Penyampaian PIB ke Kantor Pabean yang telah menerapkan

sistem PDE Kepabeanan dilakukan melalui sistem PDE

Kepabeanan.

(5)  PIB, dokumen pelengkap pabean dan bukti pembayaran  bea

masuk, cukai dan  PDRI disampaikan kepada Pejabat di Kantor

Pabean tempat pengeluaran barang. 

(6)  Dalam hal barang impor berupa Barang Kena Cukai (BKC) yang

pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, selain

bukti pembayaran bea masuk, PPnBM, PPh, dan PNBP,

dokumen pemesanan pita cukai disampaikan kepada Pejabat di

Kantor Pabean tempat pengeluaran barang.

(7)  Ketentuan mengenai penyampaian PIB secara berkala

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan

Peraturan Direktur Jenderal.

   Pasal 6  (1)  Untuk PIB yang disampaikan melalui sistem PDE Kepabeanan,

PIB, dokumen pelengkap pabean, dan bukti pelunasan bea

masuk, cukai, PDRI, PNBP, dan dokumen pemesanan pita

cukai   harus   disampaikan kepada Pejabat di Kantor Pabean

tempat pengeluaran barang dalam jangka waktu : 

a.   3 (tiga) hari kerja setelah ta nggal Surat Pemberitahuan Jalur

Merah (SPJM) untuk jalur merah, 

b.   3 (tiga) hari kerja setelah ta nggal Surat Pemberitahuan Jalur

Kuning (SPJK) untuk jalur kuning,

c.   3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPPB untuk jalur hijau,

dan 

d.   5 (lima) hari kerja setelah tanggal SPPB untuk jalur MITA

Prioritas dan jalur MITA Non Prioritas. 

(2)  Dikecualikan dari penyampaian hasil cetak PIB dan bukti

pelunasan bea masuk, cukai, PDRI, PNBP, dan dokumen

pemesanan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terhadap MITA Prioritas dan MITA Non Prioritas. 

(3)  Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dipenuhi, penyampaian PIB berikutnya oleh Importir yang

bersangkutan tidak dilayani sampai dipenuhinya ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

   Bagian Ketiga  Permohonan Perubahan Data PIB

Pasal 7

(1)  Importir dapat melakukan perubahan atas kesalahan data PIB

dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor

Pabean.

(2)  Ketentuan lebih lanjut tentang perubahan atas kesalahan data

PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri

dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Keempat

Pembayaran Bea Masuk,  Cukai, dan  PDRI

Pasal 8

(1)  Pembayaran bea masuk dan PDRI dilakukan dengan cara:

a.   pembayaran tunai; atau

b.   pembayaran berkala.

(2)  Pembayaran berkala dapat dilakukan oleh MITA  Prioritas dan

Importir yang diberikan kemudahan PIB berkala.

(3)  Dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai, Importir

melakukan pembayaran bea masuk, cukai untuk impor etil

alkohol, dan PDRI, sebelum menyampaikan PIB ke Kantor

Pabean.

  (4)  Pembayaran  bea masuk, cukai untuk impor etil alkohol, dan

PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di Bank

Devisa Persepsi atau Pos Persepsi.

(5)  Khusus terhadap importasi di Kantor Pabean yang telah

menerapkan sistem PDE Kepabeanan, pembayaran  bea

masuk, cukai untuk impor etil alkohol, dan PDRI sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dilakukan di Bank Devisa Persepsi atau

Pos Persepsi yang terhubung dengan sistem PDE Kepabeanan.

(6)  Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

dengan menggunakan SSPCP.

(7)  SSPCP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang disampaikan

ke Kantor Pabean harus mencantumkan Nomor Transaksi

Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP) dan/atau Nomor

Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

(8)  NTB/NTP dan/atau NTPN sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

atas PIB yang didaftarkan di Kantor Pabean yang telah

menerapkan sistem PDE Kepabeanan disampaikan secara

elektronik oleh Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi ke

Kantor Pabean. 

   BAB III  BEA MASUK, CUKAI, DAN PDRI

Bagian Pertama

Nilai Pabean

Pasal 9

(1)  Nilai Pabean untuk penghitungan bea masuk dan PDRI adalah

nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.

(2)  Dalam hal Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi, nilai

pabean ditentukan secara hierarki berdasarkan nilai transaksi

barang identik, nilai transaksi barang serupa, metode deduksi,

metode komputasi atau tata cara yang wajar dan konsisten. 

(3)  Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dihitung berdasarkan  Cost Insurance Freight  (CIF).

(4)  Ketentuan mengenai tata cara penghitungan Nilai Pabean

diatur tersendiri dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Penetapan NDPBM

Pasal 10

(1)  Untuk penghitungan bea masuk, cukai untuk impor etil

alkohol, dan PDRI, dipergunakan NDPBM yang berlaku pada

saat:

a.   dilakukannya pembayaran bea masuk, cukai untuk impor

etil alkohol, dan PDRI, dalam hal PIB dengan pembayaran

bea masuk, PIB berkala atau PI B penyelesaian atas barang-barang yang mendapat fasilitas pembebasan;

b.   diserahkan jaminan sebesar bea masuk, cukai, dan PDRI,

dalam hal PIB dengan penyerahan jaminan; atau

c.   PIB mendapat nomor pendaftaran di Kantor Pabean, dalam

hal PIB dengan mendapatkan pembebasan bea masuk atau

PIB dengan pembayaran berkala. 

(2)  Nilai tukar mata uang yang  dipergunakan sebagai NDPBM

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan

Keputusan Menteri Keuangan yang diterbitkan secara berkala.

(3)  Dalam hal nilai tukar mata uang yang dipergunakan sebagai

NDPBM tidak tercantum dalam keputusan Menteri Keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilai tukar yang

dipergunakan sebagai NDPBM adalah nilai tukar  spot harian

valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional

terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan

hari kerja sebelumnya.

Bagian Ketiga

Klasifikasi dan Pembebanan Barang Impor

Pasal 11

(1)  Klasifikasi dan pembebanan barang impor untuk penghitungan

bea masuk dan PDRI berpedoman pada Buku Tarif Bea Masuk

Indonesia (BTBMI).

(2)  Dalam hal terjadi perubahan ketentuan di bidang impor yang

berakibat pembebanan yang berbeda dengan BTBMI maka

berlaku ketentuan perubahan dimaksud. 

(3)  Klasifikasi dan pembebanan barang impor berlaku ketentuan

pada saat PIB mendapat nomor pendaftaran di Kantor Pabean.

Bagian Keempat

Penghitungan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI

Pasal 12

(1)  Bea masuk yang harus dibayar dihitung dengan cara sebagai

berikut:

a.   Untuk tarif advalorum,  bea masuk = nilai pabean X

NDPBM X pembebanan bea masuk; atau

b.   Untuk tarif  spesifik ,  bea masuk = jumlah satuan barang

X  pembebanan  bea masuk per-satuan barang.

(2)  PPN, PPnBM, dan PPh yang seharusnya dibayar dihitung

dengan cara sebagai berikut: 

a.   PPN      = % PPN x (nilai pabean + bea masuk + cukai); 

b.   PPnBM = % PPnBM x (nilai pabean + bea masuk + cukai);

dan

c.   PPh      = % PPh x (nilai pabean + bea masuk + cukai) 

(3)  Bea Masuk sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) adalah bea masuk yang dibayar, ditangguhkan dan/atau

ditanggung pemerintah.

(4)  Bea masuk, cukai, dan PDRI dihitung untuk setiap jenis

barang impor yang tercantum dalam PIB dan dibulatkan

dalam ribuan Rupiah penuh untuk satu PIB.

BAB IV

PEMERIKSAAN PABEAN

Bagian Pertama

Pemeriksaan Pabean Secara Selektif

Pasal 13

(1)  Terhadap Barang Impor yang telah diajukan PIB dilakukan

pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen

risiko.

(2)  Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. 

   Bagian Kedua Penetapan Jalur

Pasal 14

Dalam rangka pemeriksaan pabean secara selektif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ditetapkan jalur pengeluaran

Barang Impor.

   Pasal 15  (1)  Jalur pengeluaran Barang Impor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 adalah sebagai berikut:

a.   Jalur Merah;

b.   Jalur Kuning;

c.   Jalur Hijau;

d.   Jalur MITA Non-Prioritas; dan

e.   Jalur MITA Prioritas.

(2)  Terhadap Barang Impor yang merupakan:

a.   barang ekspor yang diimpor kembali;

b.   barang yang terkena pemeriksaan acak; atau

c.   barang impor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah,

yang pengeluarannya ditetapkan melalui jalur MITA Non

Prioritas, diterbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik

(SPPF) yang merupakan izin un tuk dilakukan pemeriksaan fisik

di tempat Importir.

(3)  Dalam hal jalur pengeluaran Barang Impor ditetapkan Jalur

Kuning dan diperlukan pemeriksaan laboratorium, Importir

wajib menyiapkan barangnya untuk pengambilan contoh.

(4)  Jalur Kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dapat dilakukan pemeriksaan fisik melalui mekanisme NHI

berdasarkan informasi dari Pejabat pemeriksa dokumen.

   Pasal 16  (1)  Importir yang barang impornya ditetapkan jalur merah wajib :

a.   menyerahkan hardcop y PIB, dokumen pelengkap pabean,

dan SSPCP, dalam hal PIB disampaikan dengan

menggunakan sistem PDE Kepabeanan;

b.   menyiapkan barang untuk diperiksa; dan 

c.   hadir dalam pemeriksaan fisik,

dalam jangka waktu paling lama   3 (tiga) hari kerja setelah

tanggal Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM).

(2)  Dalam hal Importir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) maka dapat dilakukan pemeriksaan

fisik oleh Pejabat atas risiko dan biaya Importir.

(3)  Atas permintaan Importir atau kuasanya, jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan

perpanjangan apabila yang bersangkutan dapat memberikan

alasan tentang penyebab tidak bisa dilakukannya pemeriksaan

fisik.

(4)  Untuk pelaksanaan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) pengusaha TPS wajib memberikan bantuan teknis

yang diperlukan atas beban biaya Importir.

    Bagian Ketiga

Pemeriksaan Fisik

Pasal 17

(1)  Pemeriksaan fisik barang harus dimulai paling lambat 3 (tiga)

hari kerja setelah tanggal SPJM atau SPPF.

(2)  Importir atau kuasanya menyampaikan kesiapan dimulainya

pemeriksaan fisik barang kepada Pejabat.

(3)  Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan fisik barang impor

diatur tersendiri dengan Peraturan Direktur Jenderal.

   Pasal 18  (1)  Untuk Kantor Pabean yang mengoperasikan pemindai peti

kemas, pemeriksaan fisik barang dapat dilakukan dengan

menggunakan pemindai peti kemas. 

(2)  Pemeriksaan dengan menggunakan pemindai peti kemas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: 

a.   barang yang pengeluarannya ditetapkan jalur hijau dan

terkena pemeriksaan acak melalui pemindai peti kemas;

b.   barang yang pengeluarannya ditetapkan jalur merah namun

hanya terdiri dari satu jenis (satu pos tarif);

c.   barang impor dalam  refrigerated container  yang berdasarkan

pertimbangan dari Pejabat yang menangani pelayanan

pabean dapat diperiksa dengan pemindai; 

d.   barang yang berisiko tinggi berdasarkan hasil analisis

intelijen; 

e.   barang peka udara; atau

f.   barang lainnya yang berdasarkan pertimbangan Kepala

Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk dapat dilakukan

pemeriksaan melalui pemindai peti kemas.

(3)  Dikecualikan dari pemeriksaan melalui pemindai peti kemas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap: 

a.   barang impor peka cahaya; 

b.   barang impor yang mengandu ng zat radioaktif; atau

c.   barang impor lainnya yang karena sifatnya dapat menjadi

rusak apabila dilakukan pemindaian.

Pasal 19

(1)  Untuk mendapatkan keakuratan identifikasi Barang Impor,

Pejabat pemeriksa dokumen dapat memerintahkan untuk

dilakukan uji laboratorium.

(2)  Terhadap uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) yang dilakukan di Balai Pengujian dan Identifikasi Barang

dikenakan PNBP.

   Bagian Keempat  Penelitian Tarif dan Nilai Pabean

Pasal 20

(1)  Untuk pemenuhan hak keuangan negara dan ketentuan impor

yang berlaku, Pejabat melakukan penelitian terhadap tarif dan

nilai pabean yang diberitahukan. 

(2)  Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

tanggal pendaftaran PIB. 

(3)  Ketentuan mengenai tata cara penelitian tarif dan nilai pabean

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan

Peraturan Direktur Jenderal.

   Pasal 21  (1)  Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

20 ayat (1) mengakibatkan kekurangan pembayaran bea

masuk, cukai, dan PDRI, Pejabat menerbitkan Surat Penetapan

Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP).

(2)  Terhadap SPTNP yang terbit atas PIB yang ditetapkan jalur

merah atau jalur kuning, Pejabat menerbitkan SPPB setelah:

a.  Importir melunasi kekurangan bea masuk, cukai, PDRI,

dan/atau sanksi administrasi berupa denda; atau

b.  Importir menyerahkan jaminan sebesar bea masuk, cukai,

PDRI, dan/atau sanksi administrasi berupa denda dalam

hal diajukan keberatan.

Bagian Kelima

Keberatan

Pasal 22

(1)  Orang dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas

penetapan yang dilakukan oleh Pejabat mengenai:

a.   tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk

yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk,

cukai, dan PDRI; 

b.   pengenaan sanksi administrasi berupa denda;

c.   kekurangan pembayaran bea masuk, cukai,   dan PDRI selain

karena tarif dan/atau nilai pabean; dan/atau

d.   penetapan pabean lainnya yang tidak mengakibatkan

kekurangan pembayaran.

  (2)  Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

kepada :

a.   Direktur Jenderal u.p. Kepala KPU BC dalam hal keberatan

diajukan di KPU BC;

b.   Direktur Jenderal u.p. Direktur Penerimaan dan Peraturan

Kepabeanan dan Cukai melalui Kepala KPPBC Tipe Madya

atau Kepala KPPBC dalam hal keberatan diajukan di KPPBC

Tipe Madya atau di KPPBC.

(3)  Orang yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib menyerahkan jaminan sebesar tagihan

kepada negara, kecuali: 

a.   Barang Impor belum dikeluarkan dari kawasan pabean

sampai dengan keberatan mendapat keputusan, sepanjang

terhadap importasi barang tersebut belum diterbitkan

persetujuan pengeluaran oleh Pejabat;

b.   tagihan telah dilunasi; atau

c.   penetapan Pejabat tidak menimbulkan kekurangan

pembayaran.

   BAB V  PENGELUARAN BARANG IMPOR

Pasal 23

Pengeluaran barang impor untuk dipakai dilakukan setelah

mendapat persetujuan dari sistem komputer pelayanan atau

Pejabat.   

Pasal 24

(1)  Ketentuan mengenai tata kerja penyelesaian Barang Impor

untuk dipakai dengan PIB yang disampaikan melalui sistem

PDE Kepabeanan ditetapkan sesuai lampiran I Peraturan

Direktur Jenderal ini.  

(2)  Ketentuan mengenai tata kerja penyelesaian Barang Impor

untuk dipakai dengan PIB yang disampaikan dalam bentuk

media penyimpan data elektronik ditetapkan sesuai lampiran

II Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(3)  Ketentuan mengenai tata kerja penyelesaian Barang Impor

untuk dipakai  dengan PIB yang disampaikan menggunakan

tulisan di atas formulir ditetapkan sesuai lampiran III

Peraturan Direktur Jenderal ini. 

   BAB VI LAIN-LAIN

Bagian Pertama

Pemberitahuan Pendahuluan (Prenotification)

Pasal 25

(1)  Importir dapat menyampaikan pemberitahuan pendahuluan

dengan mengajukan PIB:

a.   sebelum dilakukan pembongkaran barang impor bagi

Importir MITA Prioritas tanpa harus mengajukan

permohonan; atau

b.   paling cepat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal perkiraan

pembongkaran barang impor bagi Importir lainnya setelah

mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Pabean atau

Pejabat yang ditunjuk.

(2)  Penyampaian PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24.

    Bagian Kedua

Barang Impor Eksep

Pasal 26

(1)  Apabila pada saat pengeluaran barang impor dari kawasan

pabean terdapat selisih kurang dari jumlah yang

diberitahukan dalam PIB ( eksep ), penyelesaian atas barang

yang kurang tersebut dilakukan dengan menggunakan PIB

semula paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak

tanggal SPPB.

(2)  Ketentuan mengenai tata kerja penyelesaian barang impor

eksep  ditetapkan sesuai lampiran IV  Peraturan Direktur

Jenderal ini.

    Bagian Ketiga

Impor Barang Kena Cukai (BKC)

Pasal 27

(1)  Importir yang mengimpor BKC wajib memiliki Nomor Pokok

Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

(2)  Barang Impor berupa BKC wajib dilunasi cukainya sebelum

diterbitkan SPPB.

(3)  Dikecualikan dari ketentuan pelunasan cukai sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) terhadap Barang Impor berupa BKC

yang mendapat :

a.   pembebasan cukai; atau

b.   fasilitas cukai tidak dipungut.

  Bagian Keempat

Barang Larangan dan/atau Pembatasan

Pasal 28

Dalam hal terdapat Barang Impor yang terkena ketentuan

larangan dan/atau pembatasan diberitahukan dengan benar

dalam dokumen PIB tetapi belum memenuhi persyaratan impor,

maka terhadap barang lainnya  yang tidak terkena ketentuan

larangan dan/atau pembatasan dalam PIB yang bersangkutan

dapat diizinkan untuk diberikan persetujuan pengeluaran barang

setelah dilakukan penelitian mendalam.

   Bagian Kelima Pembatalan PIB

Pasal 29

(1)  PIB yang diajukan di Kantor Pabean yang telah menerapkan

sistem PDE Kepabeanan hanya dapat dibatalkan dalam hal:

a.   salah kirim yaitu data PIB dikirim ke Kantor Pabean lain

dari Kantor Pabean tempat pengeluaran barang;dan/atau

b.  penyampaian data PIB dari importasi yang sama dilakukan

lebih dari satu kali.

(2)  Pembatalan PIB dilakukan dengan persetujuan Kepala Kantor

Pabean atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan

Importir.

   Bagian Keenam Formulir

Pasal 30

Bentuk formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Peraturan

Direktur Jenderal ini ditetapkan sesuai lampiran V. 

Bagian Ketujuh

Ketentuan Khusus

Pasal 31

Ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini tidak berlaku

untuk pengeluaran Barang Impor untuk dipakai yang diatur

khusus dalam peraturan perundang-undangan di bidang

kepabeanan, seperti :

a.  impor tenaga listrik, barang  cair, atau gas melalui transmisi

atau saluran pipa; atau

b.  pengeluaran Barang Impor untuk diekspor kembali.

   BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Tata kerja penyelesaian barang impor untuk  dipakai dengan PIB

yang disampaikan melalui sistem PDE  Kepabeanan atau

menggunakan media penyimpan data elektronik berdasarkan:

a.   Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor  

KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana

Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor P-06/BC/2007;dan

b.   Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor  

P-21/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana

Kepabeanan di Bidang Impor pada Kantor Pelayanan Utama

Bea dan Cukai Tanjung Priok sebagaimana telah diubah

dengan peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-25/BC/2007.

tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2009.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 33

Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

atau  Kepala  KPU BC  dapat  menetapkan  lebih  lanjut  petunjuk     

teknis tentang tata cara pelayanan impor untuk dipakai

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur

Jenderal ini. 

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, maka:

a.   Ketentuan-ketentuan dalam Kepu tusan Direktur Jenderal Bea

dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor

sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Direktur

Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-06/BC/2007, sepanjang

yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini; 

b.   Ketentuan-ketentuan dalam Kepu tusan Direktur Jenderal Bea

dan Cukai Nomor KEP-97/BC/2003 tentang Profil Importir

dan Profil Komoditi untuk Penetapan Jalur Dalam Pelayanan

Impor, sepanjang yang telah diatur dalam Peraturan Direktur

Jenderal ini; dan

c.   Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea

dan Cukai Nomor P-21/BC/2007 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor pada

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok

sebagaimana telah diubah dengan peraturan Direktur

Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-25/BC/2007, sepanjang

yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

  

Pasal 35

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku 30 (tiga puluh)

hari sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

   Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 31 Desember 2008

DIREKTUR JENDERAL, 

ttd

ANWAR SUPRIJADI

NIP 120050332

Lampiran I

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 

Nomor   : 42/BC/2008

Tanggal   : 31 Desember 2008

  TATA KERJA PENYELESAIAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI 

DENGAN PIB YANG DISAMPAIKAN MELALUI SISTEM PDE KEPABEANAN 

I.   PENDAFTARAN PIB 

1.  Importir mengisi PIB secara lengkap dengan menggunakan program aplikasi

PIB, dengan mendasarkan pada data dan informasi dari dokumen pelengkap

pabean.

2.  Importir melakukan pembayaran bea masuk (BM), cukai, PDRI, dan PNBP

melalui Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi yang telah terhubung dengan

sistem PDE Kepabeanan, kecuali untuk Importir yang menggunakan fasilitas

pembayaran berkala.

3.  Importir mengirim data PIB secara elek tronik ke Sistem Komputer Pelayanan

(SKP) di Kantor Pabenan melalui portal INSW.

3.1.   Portal INSW melakukan penelitian tentang pemenuhan ketentuan

larangan/pembatasan atas Barang Impor yang diberitahukan.

3.2.   Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Barang Impor yang

diberitahukan terkena ketentuan larangan/pembatasan dan

persyaratannya belum dipenuhi, portal INSW mengembalikan data PIB

kepada Importir untuk diajukan kembali setelah dipenuhi. 

3.3.   Dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang yang diimpor :

3.3.1.   tidak terkena ketentuan larangan/pembatasan atau ketentuan

larangan/pembatasannya telah dipenuhi, portal INSW

meneruskan data PIB ke SKP di Kantor Pabean untuk diproses

lebih lanjut.

3.3.2.   perlu penelitian lebih lanjut terkait dengan ketentuan larangan/

pembatasan, portal INSW meneruskan data PIB ke SKP di Kantor

Pabean untuk diproses lebih lanjut.

4.  Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi mengirim credit advice secara elektronik

ke SKP di Kantor Pabean.

5.  SKP di Kantor Pabean menerima data PIB dan melakukan penelitian ada atau

tidaknya pemblokiran Importir dan PPJK. 

6.  Dalam hal hasil penelitian menunjukkan  Importir diblokir, SKP menerbitkan

respons penolakan.

7.  Dalam hal hasil penelitian menunjukan Importir tidak diblokir: 

7.1.   SKP melakukan penelitan data PIB meliputi:

a.   kelengkapan pengisian data PIB;

b.   pembayaran BM, cukai, dan PDRI; 

c.   pembayaran PNBP;

d.   nomor dan tanggal B/L, AWB atau nomor pengajuan tidak berulang;

e.   kesesuaian PIB dengan BC 1.1. meliputi: 

-  nomor dan tanggal BC 1.1., pos/sub pos BC 1.1.,  host B/L, jumlah

container, nomor  container, dan ukuran  container  untuk impor

melalui pelabuhan laut; 

-  nomor dan tanggal BC 1.1., pos/sub pos BC 1.1. dan host AWB

untuk impor melalui bandara;

f.    kode dan nilai tukar valuta asing ada dalam data NDPBM;

g.   pos tarif tercantum dalam BTBMI;

h.   Importir memiliki Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) untuk selain

importasi pertama atau Importir yang dikecualikan dari NIK; 

i.   bukti penerimaan jaminan, dalam  hal importasi memerlukan jaminan;

j.   PPJK memiliki Nomor Poko k PPJK (NP PPJK); dan

k.   jumlah jaminan yang dipertaruhkan oleh PPJK.

7.2.   Dalam hal pengisian data PIB sebagaimana dimaksud pada butir 7.1.

tidak sesuai:

7.2.1.   SKP mengirim respons penolakan.

7.2.2.   Importir melakukan perbaikan data PIB sesuai respons penolakan

dan mengirimkan kembali data PIB yang telah diperbaiki.

7.3.   Dalam hal pengisian data PIB sebagaimana dimaksud pada butir 7.1.

telah sesuai, SKP meneruskan data  PIB yang memerlukan penelitian

lebih lanjut terkait dengan ketentuan larangan/pembatasan kepada

Pejabat yang menangani penelitian  barang larangan/pembatasan untuk

dilakukan penelitian. 

7.3.1.   Dalam hal hasil penelitian menu njukkan barang impor tidak

terkena ketentuan larangan/pembatasan atau ketentuan

larangan/pembatasan telah dipe nuhi, Pejabat yang menangani

penelitian barang larangan/pembatasan merekam hasil penelitian

ke dalam SKP untuk selanjutnya SKP memberikan nomor

pendaftaran PIB dan dilakukan penetapan jalur pelayanan impor.

7.3.2.   Dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang impor terkena

ketentuan larangan/pembatasan, dan persyaratannya belum

dipenuhi: 

7.3.2.1.   Pejabat yang menangani penelitian barang

larangan/pembatasan mereka m hasil penelitiannya ke

dalam SKP untuk diterbitkan respons Nota

Pemberitahuan Barang Larangan/Pembatasan (NPBL)

dengan tembusan kepada unit pengawasan.

7.3.2.2.   Dalam hal impor dilakukan oleh MITA Prioritas dan MITA

Non Prioritas yang memperoleh kemudahan tidak

menyerahkan hasil cetak PIB, Pejabat yang menangani

penelitian barang larangan/pembatasan merekam hasil

penelitiannya ke dalam SKP.

7.3.2.2.1.  SKP menerbitkan respons NPBL dengan

tembusan kepada unit pengawasan;

7.3.2.2.2.  SKP memberikan nomor pendaftaran PIB dan 

melakukan penetapan jalur pelayanan impor.

7.3.2.3.   Importir menerima respons NPBL, kemudian

menyerahkan dokumen yang  dipersyaratkan dilampiri

dengan hasil cetak NPBL kepada Pejabat yang menangani

penelitian barang larangan/pembatasan melalui Pejabat

penerima dokumen.

7.3.2.4.   Pejabat yang menangani penelitian barang larangan/

pembatasan melakukan penelitian terhadap dokumen

yang dipersyaratkan.  

7.3.2.4.1.  Dalam hal hasil penelitian menunjukkan

dokumen yang dipersyaratkan telah sesuai,

Pejabat yang menangani penelitian barang

larangan/pembatasan   merekam hasil penelitian

dan dokumen yang dipersyaratkan ke dalam

SKP untuk diterbitkan nomor pendaftaran PIB

dan dilakukan penjaluran pelayanan impor.

7.3.2.4.2.  Dalam hal hasil penelitian menunjukkan

dokumen yang dipersyaratkan belum sesuai,

Pejabat yang menangani penelitian barang

larangan/pembatasan memberitahukan kembali

kepada Importir melalui SKP.

7.3.2.5.   Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah

tanggal penerbitan NPBL Importir tidak menyerahkan

dokumen yang dipersyaratkan maka SKP menerbitkan

respons penolakan.

II.  PENETAPAN JALUR PELAYANAN IMPOR

A.   Pengeluaran Barang Impor yang diteta pkan melalui Jalur MITA Prioritas:

1.  SKP mengirim respons SPPB kepada Importir.

2.  Importir menerima respons SPPB dan mencetak SPPB untuk

pengeluaran barang dari Kawasan Pabean.

B.  Pengeluaran Barang Impor yang ditetapkan melalui Jalur MITA Non-Prioritas:

1.  SKP mengirim respons SPPB atau SPPF kepada Importir.

2.  Importir menerima respons berupa:

a.   SPPB dan mencetaknya untuk pengeluaran barang dari Kawasan

Pabean; atau

b.   SPPF  dan mencetaknya sebagai izin pengeluaran barang dari

Kawasan Pabean untuk dilakukan pemeriksaan fisik di tempat

Importir.

C.  Pengeluaran Barang Impor yang ditetapkan melalui Jalur Hijau:

1.  SKP mengirim respons SPPB kepada Importir.

2.  Importir menerima respons SPPB dan mencetaknya untuk pengeluaran

barang dari Kawasan Pabean.

3.  Dalam hal pengeluaran barang impor ditetapkan melalui Jalur Hijau

setelah melalui “pemindai peti kemas ( container  scanner )”:

3.1.   SKP mengirim respons SPPB bertanda “pemindai peti kemas

( container scanner)” kepada Importir.

3.2.   Importir menerima respons SPPB bertanda “pemindai peti kemas

( container scanner )” dan mencetaknya.

3.3.   Importir menyiapkan peti kemas untuk dilakukan pemeriksaan fisik

melalui pemindai peti kemas.

3.4.   Pejabat pemindai peti kemas melakukan pemindaian terhadap

Barang Impor dan melakukan penelitian terhadap tampilan hasil

pemindaian.

3.5.   Pejabat pemindai peti kemas menulis keputusan pada Laporan

Hasil Analisis Tampilan (LHAT), merekamnya ke dalam SKP, serta

menyampaikan kembali PIB, LHAT, dan SPPB bertanda “pemindai

peti kemas ( container scanner )” kepada Pejabat yang menangani

pelayanan pabean.

3.6.   Apabila kesimpulan dalam LHAT menunjukkan sesuai, Pejabat yang

menangani pelayanan pabean memberikan tanda “SETUJU

KELUAR” pada SPPB bertanda “pemindai peti kemas (container

scanner )”, dan menyampaikannya kepada Importir untuk

pengeluaran barang dari Kawasan Pabean.

3.7.   Apabila kesimpulan LHAT menunjukkan perlu pemeriksaan fisik

barang : 

3.7.1.   Pejabat yang menangani pela yanan pabean menerbitkan

instruksi pemeriksaan kepada  Pejabat pemeriksa barang.

3.7.2.   Pejabat pemeriksa barang menerima instruksi pemeriksaan, 

LHAT, hasil cetak pemindaian peti kemas, dan SPPB

bertanda “pemindai peti kemas ( container scanner )”.

3.7.3.   Pejabat pemeriksa barang melakukan pemeriksaan fisik,

membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAP Fisik), serta

membuat dan merekam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik

Barang (LHP).

3.7.4.   Pejabat pemeriksa barang mengirimkan SPPB bertanda

“pemindai peti kemas ( container scanner )”, LHAT, hasil cetak

pemindaian, LHP, dan BAP Fisik kepada Pejabat yang

menangani pelayanan pabean.

3.7.5.   Dalam hal hasil penelitian menunjukan sesuai, Pejabat yang

menangani pelayanan pabean memberikan catatan “SETUJU

KELUAR” pada SPPB bertanda “pemindai peti kemas

( container scanner )”.

3.7.6.   Dalam hal hasil penelitian menunjukan tidak sesuai, Pejabat

yang menangani pelayanan pabean meneruskan berkas PIB

kepada unit pengawasan.

3.7.6.1.   Unit pengawasan melakukan penelitian mengenai

ada tidaknya dugaan tindak pidana dan melakukan

proses lebih lanjut apabila  terdapat dugaan tindak

pidana.

3.7.6.2.   Dalam hal tidak terdapat dugaan tindak pidana :

3.7.6.2.1.  Unit pengawasan meneruskan berkas PIB

kepada Pejabat pemeriksa dokumen.

3.7.6.2.2.  Pejabat pemeriksa dokumen menetapkan

tarif dan nilai pabean serta mengenakan

sanksi administrasi.

3.7.6.2.3.  Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan

SPTNP dan mengirimkan respons SPTNP

kepada Importir, dengan tembusan

kepada Pejabat yang menangani

penagihan.

3.7.6.2.4.  Importir membayar kekurangan

pembayaran sesuai dengan SPTNP pada

Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi yang

telah terhubung dengan sistem PDE

Kepabeanan.

3.7.6.2.5.  Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi

mengirim  credit advice ke Kantor Pabean.

3.7.6.2.6.  Pejabat pemeriksa dokumen menerima

dan meneliti kesesuaian credit advice dari

Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi, dan

memberikan catatan “SETUJU KELUAR”

pada SPPB bertanda “pemindai peti kemas

( container scanner)”. 

D.  Pengeluaran Barang Impor yang ditetapkan melalui Jalur Kuning:

1.  SKP mengirim respons Surat Pemberit ahuan Jalur Kuning (SPJK) kepada

Importir serta meminta hasil cetak  PIB, dokumen pelengkap pabean, dan

dokumen pemesanan pita cukai untuk BKC yang pelunasan cukainya

dengan cara pelekatan pita cukai. 

2.  Importir menerima respons SPJK dan menyerahkan hasil cetak PIB,

dokumen pelengkap pabean, dan dokumen pemesanan pita cukai untuk

BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai kepada

Pejabat pemeriksa dokumen melalui Pejabat penerima dokumen.

3.  Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian terhadap hasil cetak

PIB dan/atau dokumen pelengkap pabean.

4.  Pejabat pemeriksa dokumen dapat mengirim respons melalui SKP berupa

permintaan tambahan keterangan dalam rangka penelitian tarif dan nilai

pabean, dan pemberitahuan agar Importir menyiapkan barangnya untuk

pengambilan contoh barang dalam hal diperlukan.

5.  Pejabat pemeriksa dokumen mengambil contoh barang dengan

memerintahkan petugas yang ditunjuk.

6.  Dalam hal hasil penelitian menemukan indikasi adanya perbedaan

jumlah, jenis dan/atau pelanggaran, Pejabat pemeriksa dokumen

memberitahukan hal tersebut kepada unit pengawasan melalui SKP

untuk dilakukan pemeriksaan fisik melalui mekanisme NHI.

6.1.   Dalam hal diterbitkan NHI dan ditemukan dugaan tindak pidana,

unit pengawasan melakukan proses lebih lanjut.

6.2.   Apabila unit pengawasan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja

setelah tanggal pemberitahuan dari Pejabat pemeriksa dokumen

tidak menerbitkan NHI atau diterbitkan NHI dengan hasil tidak

ditemukan pelanggaran pidana:

6.2.1.   Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penetapan tarif dan

nilai pabean.

6.2.2.   Dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean tidak

mengakibatkan kekurangan pembayaran, Pejabat pemeriksa

dokumen menerbitkan SPPB.

6.2.3.   Dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean

mengakibatkan kekurangan pembayaran: 

6.2.3.1.   Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPTNP

dan mengirimkan respons SPTNP kepada Importir,

dengan tembusan kepada Pejabat yang menangani

penagihan.

6.2.3.2.   Importir membayar kekurangan pembayaran sesuai

dengan SPTNP pada Bank Devisa Persepsi/Pos

Persepsi yang telah terhubung dengan sistem PDE

Kepabeanan.

6.2.3.3.   Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi mengirim  credit

advice ke Kantor Pabean.

6.2.3.4.   Pejabat pemeriksa dokumen menerima dan meneliti

kesesuaian  credit advice dari Bank Devisa

Persepsi/Pos Persepsi, dan dalam hal telah sesuai

diterbitkan SPPB. 

7.  Dalam hal tidak ditemukan indikasi adanya perbedaan jumlah, jenis

dan/atau pelanggaran, dilakukan langkah-langkah sesuai dengan butir

6.2.1 s.d 6.2.3.4.

E.  Pengeluaran barang impor yang  ditetapkan melalui Jalur Merah:

1.  SKP mengirim respons Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) kepada

Importir serta meminta   hasil cetak PIB,   dokumen pelengkap pabean, dan

dokumen pemesanan pita cukai untuk BKC yang pelunasan cukainya

dengan cara pelekatan pita cukai.

2.  Importir menerima respons SPJM dan menyerahkan hasil cetak PIB,

dokumen pelengkap pabean, dan dokumen pemesanan pita cukai untuk

BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai kepada

Pejabat pemeriksa dokumen melalui Pejabat penerima dokumen paling

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPJM. 

3.  Apabila Importir tidak menyerahkan hasil cetak PIB dan dokumen

pelengkap pabean dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal

SPJM, Pejabat yang menangani pelayanan pabean dapat menerbitkan

Instruksi Pemeriksaan dan menunjuk Pejabat pemeriksa barang, dengan

tembusan kepada pengusaha TPS.

4.  Pengusaha TPS menerima tembusan instruksi pemeriksaan barang dan

menyiapkan barang untuk diperiksa.

5.  Importir dapat mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu

penetapan pemeriksaan dimaksud disertai alasan.

6.  Dalam hal hasil cetak PIB dan dokumen pelengkap pabean telah

diterima, dilakukan langkah sebagai berikut:

6.1.  Dalam hal Importir dan Pejabat pemeriksa barang telah menyatakan

kesiapannya untuk proses pemeriksaan fisik barang, SKP menunjuk

Pejabat pemeriksa barang dan menerbitkan Instruksi Pemeriksaan.

6.2.  Berdasarkan pertimbangan Pejabat yang menangani pelayanan

pabean, pemeriksaan fisik dapat melalui pemindai peti kemas dalam

hal :

a.   barang sejenis yang terdiri dari satu pos dalam PIB;

b.   barang yang dimuat dalam refrigerated container;  atau

c.   barang peka udara,

sesuai tata cara sebagaimana dimaksud pada butir 13.1. s.d. 13.8.

6.3.  Pejabat pemeriksa barang menerima invoice/packing list  dari Pejabat

pemeriksa dokumen.

6.4.  Pejabat pemeriksa barang melakukan pemeriksaan fisik barang dan

mengambil contoh barang jika diminta, membuat Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik

(BAP Fisik).

6.5.  Pejabat pemeriksa barang merekam LHP ke dalam SKP dengan

tembusan kepada unit pengawasan, kemudian mengirim LHP dan

BAP Fisik kepada Pejabat pemeriksa dokumen.  

6.6.  Dalam hal diperlukan, unit pengawasan segera berkoordinasi dengan

Pejabat pemeriksa dokumen.

6.7.  Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian PIB, dokumen

pelengkap pabean, LHP dan BAP Fisik.

7.  Dalam hal diperlukan uji laboratorium, Pejabat pemeriksa dokumen

mengirim contoh barang dan  invoice/packing list  ke laboratorium, serta

mengirim respons permintaan pemb ayaran PNBP atas pelayanan uji

laboratorium di BPIB kepada Importir.

8.  Dalam hal hasil pemeriksaan fisik  dan hasil uji laboratorium (jika

dilakukan uji laboratorium) serta pe nelitian tarif dan nilai pabean

menunjukkan kesesuaian dengan pemberitahuan, dan :

a.   BM, cukai, PDRI, dan sanksi administrasi telah dilunasi; dan

b.   ketentuan larangan/pembatasan telah dipenuhi, 

Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB.

9.  Dalam hal hasil penelitian menunjukan tidak sesuai dan tidak ada

tindak lanjut dari unit pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir

6.6., Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian tarif dan nilai

pabean, serta pemenuhan ketentuan tentang larangan/pembatasan.

10.  Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 9 :

10.1.  SKP mengirimkan respons SPTNP kepada Importir dalam hal

terdapat kekurangan pembayaran BM, cukai, dan PDRI, dengan

tembusan kepada Pejabat yang menangani urusan penagihan.

10.2.  Dalam hal ditemukan barang yang terkena ketentuan

larangan/pembatasan, Pejabat  pemeriksa dokumen menerbitkan

NPBL. 

11.  Importir menerima respons SPTNP dan NPBL untuk barang yang terkena

ketentuan larangan/pembatasan,  kemudian melakukan pelunasan

pembayaran BM, cukai, PDRI, dan sanksi administrasi serta

menyerahkan persyaratan yang terkait dengan ketentuan

larangan/pembatasan.

12.  Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB setelah melakukan

penelitian tentang pelunasan pembayar an BM, Cukai, PDRI, dan sanksi

administrasi serta pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan.

13.  Dalam hal Pejabat yang menangani pelayanan pabean memutuskan

untuk dilakukan pemeriksaan fisik dengan menggunakan pemindai peti

kemas atas barang-barang dalam butir 6.2. ,  dilakukan kegiatan sebagai

berikut:

13.1.  Pejabat yang menangani pelayana n pabean menerbitkan Instruksi

Pemeriksaan Fisik melalui Pemindai Peti Kemas. 

13.2.  Importir menyiapkan peti kemas untuk dilakukan pemeriksaan

fisik melalui pemindai peti kemas.

13.3.  Pejabat pemindai peti kemas melakukan pemindaian Barang

Impor dan melakukan penelitian hasil cetak pemindaian.

13.4.  Pejabat pemindai peti kemas menuliskan kesimpulan pada LHAT

dan merekamnya ke dalam SKP, kemudian menyampaikannya

kepada Pejabat yang menangani pelayanan pabean.

13.5.  Dalam hal Pejabat pemindai peti kemas menyimpulkan untuk

dilakukan pemeriksaan fisik barang, Pejabat yang menangani

pelayanan pabean menunjuk Pejabat pemeriksa barang dan

menerbitkan Instruksi Pemeriksaan.

13.5.1.  Pejabat pemeriksa barang menerima Instruksi

Pemeriksaan,  invoice/ packing list , LHAT, dan hasil cetak

pemindaian dari Pejabat yang menangani pelayanan

pabean.

13.5.2.  Pejabat pemeriksa barang melakukan pemeriksaan fisik

barang dan mengambil contoh barang jika diminta,

kemudian membuat LHP dan BAP Fisik.

13.5.3.  Pejabat pemeriksa barang menyampaikan LHP dan BAP

Fisik kepada Pejabat yang menangani pelayanan pabean

untuk disatukan dengan berkas PIB untuk diteruskan

kepada Pejabat pemeriksa dokumen.

(selanjutnya dilakukan tahapan sebagaimana dimaksud pada

butir 7 s.d. 12).

13.6.  Dalam hal Pejabat pemindai peti kemas menyimpulkan tidak perlu

pemeriksaan fisik barang, Pejabat yang menangani pelayanan

pabean meneruskan PIB dan dokumen pelengkap pabean, dan

LHAT kepada Pejabat pemeriksa dokumen untuk dilakukan

penelitian dan penetapan tarif dan nilai pabean.

13.6.1.  Dalam hal ditetapkan sesuai pemberitahuan, Pejabat

pemeriksa dokumen menerbitkan menerbitkan SPPB.

13.6.2.  Dalam hal hasil penelitian tarif dan nilai pabean

menunjukkan terdapat kekurangan pembayaran BM dan

PDRI, Pejabat pemeriksa dokumen mengirimkan respons

SPTNP kepada Importir, dengan tembusan kepada Pejabat

yang menangani penagihan.

13.7.  Importir menerima respons SPTN P dan melakukan pelunasan BM,

Cukai, dan PDRI.

13.8.  Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB setelah

melakukan penelitian tentang pelunasan BM, Cukai, dan PDRI.

III.  PENGELUARAN BARANG IMPOR 

1.  Importir menyerahkan SPPB kepada Pejabat yang mengawasi pengeluaran

barang.

2.  Pejabat mengawasi pengeluaran barang dari Kawasan Pabean atau TPS oleh

Importir berdasarkan SPPB atau berdasarkan SPPF untuk MITA Non Prioritas.

3.  Importir menerima SPPB atau SPPF yang  diberikan catatan oleh Pejabat yang

mengawasi pengeluaran barang.

4.  Importir mengeluarkan Barang Impor dari Kawasan Pabean.

IV.   PASCA PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG

A.   Dalam hal pengeluaran barang impor dite tapkan melalui Jalur MITA Prioritas

dan Jalur MITA Non Prioritas, Importir melakukan kegiatan sebagai berikut:

1.  Dalam  hal  memanfaatkan  fasilitas  pembayaran  berkala, MITA Prioritas

dan MITA Non Prioritas melakukan pelunasan  bea  masuk,  cukai,  dan 

PDRI  melalui  Bank  Devisa  Persepsi/Pos Persepsi  yang  telah   on-line 

dengan  PDE  Kepabeanan  dengan  mencantumkan nomor aju dan nomor

PIB pada SSPCP.

2.  Menyerahkan  rekapitulasi  Impor  yang  mendapatkan  fasilitas 

pembebasan atau  keringanan  BM beserta softcopy -nya  dalam  bentuk 

yang  telah ditetapkan kepada client coordinator.

3.  Menyerahkan izin/rekomendasi pemenuhan persyaratan Impor dari

instansi  terkait untuk PIB-PIB atas Impor barang yang terkena aturan

pembatasan pada bulan sebelumnya paling lambat pada tanggal 10 bulan

berikutnya kepada  client coordinator , dalam hal instansi teknis terkait

atau Kantor Pabean belum terhubung dengan INSW.

4.  Menyampaikan laporan Impor secara periodik setiap 6 (enam)  bulan

sekali kepada client coordinator dalam bentuk  softcopy .

B.  Dalam hal pengeluaran barang impo r ditetapkan melalui Jalur Hijau : 

1.  Pejabat pemeriksa dokumen meneliti uraian barang dalam PIB, dan

mengirimkan respons kepada Importir berupa permintaan tambahan

keterangan terkait uraian barang dan/atau permintaan informasi tentang

nilai pabean dalam hal diperlukan uraian tambahan dan/atau diperlukan

informasi tentang nilai pabean.

2.  Importir menyampaikan bukti-bukti kebenaran nilai pabean kepada

pejabat pemeriksa dokumen dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah

tanggal permintaan informasi nilai pabean dan/atau tambahan uraian

barang.

3.  Pejabat pemeriksa dokumen meneliti dan menetapkan tarif dan nilai

pabean dalam jangka  waktu paling  lama 30 (tiga puluh) hari sejak

tanggal pendaftaran PIB, dan menerbitkan SPTNP atau menerbitkan

rekomendasi audit kepabeanan dalam hal menemukan kekurangan

pembayaran BM dan PDRI setelah melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak

tanggal pendaftaran PIB.

4.  Importir menerima respons SPTNP, mencetak dan melunasinya dalam

jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal SPTNP, dan

menyerahkan SSPCP kepada pejabat yang menangani penagihan.

C.  Pejabat yang mengelola manifes melakukan penutupan Pos BC 1.1 atas PIB

yang telah diselesaikan.

V.  FORMULIR

Pada hasil cetak SPPB, SPPF, SPJK, SPJM, dan NPBL  dicantumkan keterangan

“Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak

memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap dinas”.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

ANWAR SUPRIJADI

NIP 120050332

Lampiran II

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 

Nomor   : 42/BC/2008

Tanggal   : 31 Desember 2008

 

TATAKERJA PENYELESAIAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI 

DENGAN PIB YANG DISAMPAIKAN MENGGUNAKAN 

MEDIA PENYIMPAN DATA ELEKTRONIK

I.   PENDAFTARAN PIB 

1.  Importir menyiapkan PIB dengan menggunakan program aplikasi PIB, dengan

mendasarkan pada data dan informasi dari dokumen pelengkap pabean.

2.  Importir melakukan pembayaran Bea Ma suk, Cukai, PDRI, dan PNBP melalui

Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi, kecuali untuk yang menggunakan

fasilitas pembayaran berkala.

3.  Importir menyampaikan ke Kantor Pabean PIB dalam rangkap 3 (tiga), media

penyimpan data elektronik, dokumen pelengkap pabean, SSPCP dan/atau

surat keputusan pembebasan/keringanan BM dan/atau PDRI, bukti

pembayaran PNBP, dokumen pemesanan pita cukai untuk BKC yang

pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, dan izin/rekomendasi

dari instansi teknis.

4.  Pejabat penerima dokumen pada Kantor Pabean menerima berkas  PIB, lalu

memeriksa kesesuaian hasil cetak PIB dengan data dalam media penyimpan

data elektronik.

5.  Pejabat penerima dokumen mengunggah (upload) data dari media penyimpan

data ke SKP Kantor Pabean, kemudian mengembalikan media penyimpan data

elektronik kepada Importir. 

6.  Pejabat penerima dokumen melakuka n penelitian ada atau tidaknya

pemblokiran terhadap Importir dan PPJK, meneliti pencantuman NTB/NTP

dan/atau NTPN dalam SSPCP serta mencocokkan bukti pembayaran Bea

Masuk, Cukai, PDRI dan PNBP, lalu merekam hasil penelitiannya ke dalam

SKP.

7.  SKP menerima data PIB dan melakukan penelitian sebagai berikut:

a.   kelengkapan pengisian data PIB;

b.   nomor dan tanggal B/L, AWB atau nomor pengajuan tidak berulang;

c.   kesesuaian PIB dengan BC 1.1. meliputi: 

-  nomor dan tanggal BC 1.1 ., pos/sub pos BC 1.1.,  host B/L, jumlah

container, nomor container, dan ukuran  container  untuk impor melalui

pelabuhan laut; 

-  nomor dan tanggal BC 1.1., pos/sub pos BC 1.1. dan host AWB  untuk

impor melalui bandara;

d.   kode dan nilai tukar valuta as ing ada dalam data NDPBM; 

e.   pos tarif tercantum dalam BTBMI;

f.   Importir memiliki Nomor Induk Kepabeanan (NIK), selain importasi

pertama atau Importir yang dikecualikan dari NIK;  

g.   bukti penerimaan jaminan, dalam hal importasi memerlukan jaminan;

h.   PPJK memiliki Nomor Pokok PPJK (NP PPJK); dan

i.   jumlah jaminan yang dipertaruhkan oleh PPJK.

8.  Dalam hal hasil penelitian Pejabat penerima dokumen sebagaimana dimaksud

pada butir 6 dan pengisian data PIB sebagaimana dimaksud pada butir 7

tidak sesuai :

8.1.  Pejabat penerima dokumen menerbitkan Nota Pemberitahuan Penolakan

(NPP) dengan menggunakan SKP;

8.2.  Importir melakukan perbaikan data PIB dan melengkapi kekurangan

persyaratan sesuai NPP, lalu menyampaikan kembali ke Kantor Pabean.

9.  Dalam hal pengisian data PIB telah sesuai dan/atau pencocokkan bukti

pembayaran bea masuk, cukai, PDRI dan PNBP telah sesuai, SKP melakukan

penelitian tentang pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan berdasarkan

data PIB.

9.1.  Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Barang Impor tidak terkena

ketentuan larangan/pembatasan atau ketentuan larangan/pembatasan

telah dipenuhi, SKP memberikan nomo r pendaftaran PIB  dan melakukan

penjaluran pelayanan impor.

9.2.  Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Barang Impor perlu penelitian

lebih lanjut terkait dengan kete ntuan larangan/pembatasan, SKP

meneruskan data PIB kepada Pejabat yang menangani penelitian barang

larangan/pembatasan untuk dilakukan penelitian.

9.2.1.   Dalam hal hasil penelitian menunjukkan ketentuan

larangan/pembatasan telah dipenuhi, Pejabat yang menangani

penelitian barang larangan/pembatasan merekam hasil penelitian

untuk selanjutnya SKP menerbitkan nomor pendaftaran PIB. 

9.2.2.   Dalam hal hasil penelitian menunjukkan ketentuan larangan dan

pembatasan belum dipenuhi, Pejabat yang menangani penelitian

barang larangan/pembatasan merekam hasil penelitian untuk

selanjutnya SKP menerbitkan Nota Pemberitahuan Barang

Larangan/Pembatasan (NPBL) dengan tembusan kepada unit

pengawasan.

9.2.3.   Importir menerima NPBL.

9.2.4.   Importir menyerahkan dokumen ya ng dipersyaratkan dilampiri

dengan NPBL kepada Pejabat yang menangani penelitian barang

larangan/pembatasan.

9.2.5.   Pejabat yang menangani penelitian barang larangan/pembatasan

melakukan penelitian dokumen yang dipersyaratkan.  

9.2.5.1.   Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen yang

dipersyaratkan telah sesuai, Pejabat yang menangani

penelitian barang larangan/pembatasan merekam

dokumen yang dipersyaratkan ke dalam SKP untuk

diterbitkan nomor pendaftaran PIB dan dilakukan

penetapan jalur pelayanan impor.

9.2.5.2.   Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen yang

dipersyaratkan belum sesuai, Pejabat yang menangani

penelitian barang larangan/pembatasan memberitahukan

kepada Importir melalui pejabat penerima dokumen.

9.2.6.   Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal

penerbitan NPBL Importir tidak menyerahkan dokumen yang

dipersyaratkan maka pejabat penerima dokumen menerbitkan

NPP dengan menggunakan SKP. 

II.  PENETAPAN JALUR PELAYANAN IMPOR

A.   Pengeluaran Barang Impor yang diteta pkan melalui Jalur MITA Prioritas:

1.  Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB dan mengirimkannya

kepada Importir.

2.  Importir menerima SPPB untuk pengeluaran barang dari Kawasan

Pabean.

B.  Pengeluaran Barang Impor yang ditetapkan melalui Jalur MITA Non-Prioritas:

1.  Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB atau SPPF kepada

Importir.

2.  Importir menerima:

a.   SPPB untuk pengeluaran barang dari Kawasan Pabean; atau

b.   SPPF  sebagai izin pengeluaran barang dari Kawasan Pabean untuk

dilakukan pemeriksaan fisik di tempat Importir.

C.  Pengeluaran Barang Impor yang ditetapkan melalui Jalur Hijau:

1.  Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB dan mengirimkannya

kepada Importir.

2.  Importir menerima SPPB untuk pe ngeluaran barang dari Kawasan

Pabean.

D.  Pengeluaran Barang Impor yang ditetapkan melalui Jalur Kuning:

1.  Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan Surat Pemberitahuan Jalur

Kuning (SPJK) kepada Importir. 

2.  Importir menerima SPJK dari Pejabat pemeriksa dokumen melalui Pejabat

penerima dokumen.

3.  Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian terhadap berkas PIB. 

4.  Pejabat pemeriksa dokumen dapat meminta tambahan keterangan terkait

uraian barang dan/atau nilai pabean , dan memberitahukan agar Importir

menyiapkan barangnya untuk pengambilan contoh barang dalam hal

diperlukan.

5.  Pejabat pemeriksa dokumen meng ambil contoh barang dengan

memerintahkan petugas yang ditunjuk.

6.  Dalam hal hasil penelitian ditemukan dugaan adanya perbedaan jumlah,

jenis dan/atau pelanggaran, Pejabat pemeriksa dokumen menyamapaikan

pemberitahuan tertulis kepada unit pengawasan untuk dilakukan

pemeriksaan fisik melalui mekanisme NHI.

6.1.   Dalam hal diterbitkan NHI dan ditemukan dugaan tindak pidana, unit

pengawasan melakukan proses lebih lanjut.

6.2.   Apabila unit pengawasan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja

setelah tanggal pemberitahuan dari  Pejabat pemeriksa dokumen tidak

menerbitkan NHI atau diterbitkan NHI dengan hasil tidak ditemukan

tindak pidana:

6.2.1.   Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penetapan tarif dan

nilai pabean.

6.2.2.   Dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean tidak

mengakibatkan kekurangan pembayaran, Pejabat pemeriksa

dokumen menerbitkan SPPB.

6.2.3.   Dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean

mengakibatkan kekurangan pembayaran: 

6.2.3.1.   Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan SPTNP.

6.2.3.2.   Importir membayar kekurangan pembayaran sesuai

dengan SPTNP pada Bank Devisa Persepsi/Pos

Persepsi. 

6.2.3.3.   Importir menyerahkan SSPCP yang telah diberikan

NTB/NTP dan/atau NTPN kepada Pejabat Pemeriksa

Dokumen.

6.2.3.4.   Pejabat pemeriksa dokumen menerima dan meneliti

kesesuaian SSPCP dan SPTNP, dan dalam hal telah

sesuai diterbitkan SPPB.

7.  Dalam hal tidak ditemukan indikasi adanya perbedaan jumlah, jenis

dan/atau pelanggaran, dilakukan la ngkah-langkah sesuai dengan butir

6.2.1 s.d 6.2.3.4.

E.  Pengeluaran Barang Impor yang ditetapkan melalui jalur merah:   

1.  Pejabat pemeriksa dokumen menerb itkan SPJM serta mengirimkannya

kepada Importir.

2.  Importir menyampaikan pemberitahuan kesiapan pemeriksaan fisik

kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen dalam jangka waktu paling lama 3

(tiga) hari kerja setelah tanggal SPJM. 

2.1.   Apabila Importir dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah

tanggal SPJM tidak memberitahukan kesiapan pemeriksaan fisik,

Pejabat yang menangani pelayanan pabean dapat menerbitkan

instruksi pemeriksaan barang, dengan tembusan kepada pengusaha

TPS.

2.2.   Pengusaha TPS menerima tembusan instruksi pemeriksaan barang

dan membantu jalannya pemeriksaan barang dimaksud.

2.3.   Importir dapat mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu

penetapan pemeriksaan dimaksud disertai alasan.

3.  Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan Instruksi Pemeriksaan dan

menunjuk Pejabat pemeriksa barang melalui SKP.

4.  Pejabat pemeriksa barang menerima invoice/packing list dan instruksi

pemeriksaan dari Pejabat yang menangani pelayanan pabean.

5.  Pejabat pemeriksa barang melakukan pemeriksaan fisik barang dan

mengambil contoh barang jika diminta, membuat Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAP

Fisik).

6.  Pejabat pemeriksa barang merekam LHP ke dalam SKP dengan tembusan

kepada unit pengawasan, kemudian mengirim LHP dan BAP Fisik kepada

Pejabat Pemeriksa Dokumen.  

7.  Dalam hal diperlukan, unit pengawasan segera berkoordinasi dengan

Pejabat pemeriksa dokumen.

8.  Pejabat Pemeriksa Dokumen menerima LHP dan BAP Fisik, untuk

dilakukan penelitian.  

9.  Dalam hal diperlukan uji laboratorium, Pejabat pemeriksa dokumen

mengirimkan contoh barang dan invoice/packing list  ke laboratorium.

10.  Dalam hal hasil pemeriksaan fisik dan hasil uji laboratorium serta

penelitian tarif dan nilai pabean menunjukkan kesesuaian dengan

pemberitahuan, dan :

a.    bea masuk, cukai, PDRI, dan sanksi administrasi telah dilunasi;dan 

b.    ketentuan larangan dan pembatasan telah dipenuhi, 

Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB.

11.  Dalam hal hasil penelitian menunjukan tidak sesuai dan tidak ada tindak

lanjut dari unit pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 7, Pejabat

pemeriksa dokumen melakukan penelitian tarif dan nilai pabean, serta

pemenuhan ketentuan tentang larangan/pembatasan.

12.  Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 11:

12.1.  Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPTNP kepada Importir

dalam hal terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, dan

PDRI, dengan tembusan kepada Pejabat yang menangani

penagihan.

12.2.  Dalam hal ditemukan barang yang terkena ketentuan

larangan/pembatasan, Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan

NPBL. 

13.  Importir menerima respons SPTNP dan NPBL untuk barang yang terkena

ketentuan larangan/pembatasan,  kemudian melakukan pelunasan

pembayaran bea masuk, cukai, PDRI, dan sanksi administrasi serta

menyerahkan persyaratan yang terkait dengan ketentuan

larangan/pembatasan.

14.  Pejabat pemeriksa dokumen menerb itkan SPPB setelah melakukan

penelitian tentang pelunasan pembayaran bea masuk, cukai, PDRI, dan

sanksi administrasi serta pemenuha n ketentuan larangan/pembatasan.

(Dalam hal fungsi penelitian dokumen dilakukan oleh Pejabat yang

menangani pelayanan pabean, maka uraian yang menyebutkan Pejabat

pemeriksa dokumen diganti dengan Pejabat yang menangani pelayanan

pabean).

III.  PENGELUARAN BARANG IMPOR 

1.  Importir menyerahkan SPPB kepada Pejabat yang mengawasi pengeluaran

barang.

2.  Pejabat mengawasi pengeluaran barang dari Kawasan Pabean atau TPS oleh

Importir berdasarkan SPPB atau berdasarkan SPPF untuk MITA Non Prioritas.

3.  Importir menerima SPPB atau SPPF yang  diberikan catatan oleh Pejabat yang

mengawasi pengeluaran barang.

4.  Importir mengeluarkan Barang Impor dari Kawasan Pabean.

IV.   PASCA PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG

A.   Dalam  hal  memanfaatkan  fasilitas  pembayaran  berkala, MITA Prioritas dan

MITA Non Prioritas melakukan pelunasan  bea  masuk,  cukai,  dan  PDRI 

melalui  Bank  Devisa  Persepsi/Pos Persepsi  yang  telah  terhubung  dengan 

PDE  Kepabeanan  dengan  mencantumkan nomor aju dan nomor PIB pada

SSPCP;

B.  Dalam hal pengeluaran Barang Impor  ditetapkan melalui Jalur Hijau:

1.  Pejabat pemeriksa dokumen meneliti uraian barang dalam PIB, dan

meminta tambahan keterangan terkait uraian barang dan/atau

permintaan informasi tentang nilai pabean kepada importir dalam hal

diperlukan; 

2.  Importir menyampaikan bukti-bukti kebenaran nilai pabean kepada

pejabat pemeriksa dokumen dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja

setelah tanggal permintaan informasi nilai pabean dan/atau tambahan

keterangan terkait uraian barang; 

3.  Pejabat pemeriksa dokumen meneliti dan menetapkan tarif dan nilai

pabean dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

tanggal pendaftaran PIB dan menerb itkan SPTNP, atau menerbitkan

rekomendasi audit kepabeanan dalam hal menemukan kekurangan

pembayaran bea masuk, cukai, dan PDRI setelah melebihi 30 (tiga puluh)

hari sejak tanggal pendaftaran PIB; 

4.  Importir menerima SPTNP untuk dilunasi dalam jangka waktu paling

lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal SPTNP, dan menyerahkan

SSPCP kepada pejabat yang menangani penagihan.

C.   Pejabat yang mengelola manifes melakukan penutupan Pos BC 1.1 atas PIB

yang telah diselesaikan.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

ANWAR SUPRIJADI

NIP 120050332

Lampiran III

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 

Nomor   : 42/BC/2008

Tanggal   : 31 Desember 2008

 

TATAKERJA PENYELESAIAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI 

DENGAN PIB YANG DISAMPAIKAN MENGGUNAKAN FORMULIR

I.  PENDAFTARAN PIB 

1.  Importir menyiapkan PIB dengan mengisi formulir secara lengkap, dengan

mendasarkan pada data dan informasi dari dokumen pelengkap pabean.

2.  Importir melakukan pembayaran Bea Ma suk, Cukai, PDRI, dan PNBP melalui

Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi, kecuali untuk yang menggunakan

fasilitas pembayaran berkala.

3.  Importir menyampaikan PIB, dokumen pelengkap pabean, SSPCP atau surat

keputusan pembebasan/keringanan bea masuk dan/atau PDRI, bukti

pembayaran PNBP, dokumen pemesanan pita cukai untuk BKC yang

pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, dan izin/rekomendasi

dari instansi terkait ke Kantor Pabean.

4.  Pejabat penerima dokumen menerima berkas  PIB kemudian melakukan

penelitian sebagai berikut :

a.   ada atau tidaknya pemblokiran Importir; 

b.   kelengkapan pengisian data PIB;

c.   pencantuman NTB/NTP dan/atau NTPN dalam SSPCP;

d.   pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI; 

e.   pembayaran PNBP;

f.   nomor dan tanggal B/L, AWB atau nomor pengajuan tidak berulang;

g.   kesesuaian PIB dengan BC 1.1. meliputi: 

-  nomor dan tanggal BC 1.1., pos/sub pos BC 1.1.,  host BL, jumlah

container, nomor container, dan ukuran  container  untuk impor melalui

pelabuhan laut;

-  nomor dan tanggal BC 1.1., pos/sub pos BC 1.1. dan host AWB  untuk

impor melalui bandara;

h.   kode dan nilai tukar valuta  asing ada dalam data NDPBM;

i.   pos tarif tercantum dalam BTBMI;

j.   Importir memiliki Nomor Induk Kepabeanan (NIK), selain importasi

pertama atau Importir yang dikecualikan dari NIK;

k.   bukti penerimaan jaminan, dalam hal importasi memerlukan jaminan;

l.   PPJK memiliki Nomor Pokok PPJK (NP PPJK); dan

m.  jumlah jaminan yang dipertaruhkan oleh PPJK.

5.  Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 4 tidak sesuai,

Pejabat penerima dokumen menerbit kan Nota Pemberitahuan Penolakan

(NPP).

6.  Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 4 telah sesuai

dengan yang tertera pada PIB maka Pejabat penerima dokumen meneruskan

berkas PIB kepada Pejabat yang menangani penelitian barang larangan/

pembatasan untuk dilakukan penelitian barang larangan/pembatasan.

7.  Pejabat yang menangani penelitian larangan/pembatasan melakukan

penelitian barang larangan/pembatasan.

7.1.   Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Barang Impor tidak terkena

ketentuan larangan/pembatasan,  meneruskan berkas PIB kepada

Pejabat penerima dokumen untuk :

7.1.1.   diberikan nomor pendaftaran;

7.1.2.   diberitahukan kepada Pejabat yang menangani manifes untuk

penutupan pos BC 1.1. setelah diberikan nomor pendaftaran; dan 

7.1.3.   diteruskan kepada Pejabat pe meriksa dokumen dalam rangka

penetapan jalur pelayanan impor.

7.2.   Dalam hal hasil penelitian menu njukkan Barang Impor terkena

ketentuan larangan/pembatasan, dila kukan kegiatan sebagai berikut :

7.2.1.   Dalam hal hasil penelitian  menunjukkan dokumen yang

dipersyaratkan telah dipenuhi, Pe jabat yang menangani penelitian

barang larangan/pembatasan meneruskan berkas PIB kepada

Pejabat penerima dokumen untuk :

7.2.1.1.   diberikan memberikan no mor pendaftaran PIB; 

7.2.1.2.   diberitahukan kepada Pejabat yang menangani manifes

untuk penutupan pos BC 1.1.; dan 

7.2.1.3.   diteruskan kepada Pejabat pemeriksa dokumen dalam

rangka penetapan jalur pelayanan impor.

7.2.2.   Dalam hal hasil penelitian menunjukkan ketentuan larangan/

pembatasan belum dipenuhi, Pejabat yang menangani penelitian

barang larangan/pembatasan menerbitkan Nota Pemberitahuan

Barang Larangan/Pembatasan (NPBL) dengan tembusan kepada

unit pengawasan.

7.2.2.1.   Importir menerima NPBL.

7.2.2.2.   Importir menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan

dilampiri dengan hasil cetak NPBL kepada Pejabat

pemeriksa dokumen.

7.2.2.3.   Pejabat yang menangani penelitian barang larangan/

pembatasan melakukan penelitian dokumen yang

dipersyaratkan.  

7.2.2.3.1.  Dalam hal ketentuan larangan/pembatasan

telah dipenuhi, Pejabat yang menangani

penelitian barang larangan/pembatasan

meneruskan berkas PIB kepada Pejabat

penerima dokumen untuk:

7.2.2.3.1.1.   diberikan nomor pendaftaran;

7.2.2.3.1.2.   diberitahukan kepa da Pejabat yang

menangani manifes untuk

penutupan pos BC 1.1. setelah

diberikan nomor pendaftaran; dan

7.2.2.3.1.3.   diteruskan kepada Pejabat

pemeriksa dokumen untuk

dilakukan penetapan jalur

pelayanan impor. 

7.2.2.3.2.  Dalam hal hasil penelitian menunjukkan

dokumen yang dipersyaratkan belum sesuai,

Pejabat yang menangani penelitian barang

larangan/pembatasan memberitahukan kepada

Importir melalui Pejaba t penerima dokumen.

7.2.3.   Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal

penerbitan NPBL Importir tidak menyerahkan dokumen yang

dipersyaratkan maka Pejabat penerima dokumen menerbitkan

NPP.

II.  PENETAPAN JALUR PELAYANAN IMPOR

A.   Pengeluaran Barang Impor yang diteta pkan melalui Jalur MITA Prioritas:

1.  Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB dan mengirimkannya

kepada Importir.

2.  Importir menerima SPPB untuk pengeluaran barang dari kawasan

pabean.

B.  Pengeluaran Barang Impor yang ditetapkan melalui Jalur MITA Non-Prioritas:

1.  Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB atau SPPF kepada

Importir.

2.  Importir menerima:

a.   SPPB untuk pengeluaran barang dari kawasan pabean; atau

b.   SPPF  sebagai izin pengeluaran barang dari Kawasan Pabean untuk

dilakukan pemeriksaan fisik di tempat Importir.

C.  Pengeluaran Barang Impor yang ditetapkan melalui Jalur Hijau:

1.  Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB dan mengirimkannya

kepada Importir.

2.  Importir menerima SPPB untuk pengeluaran barang dari kawasan

pabean.

D.  Pengeluaran Barang Impor yang ditetapkan melalui Jalur Kuning:

1.  Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan Surat Pemberitahuan Jalur

Kuning (SPJK) kepada Importir. 

2.  Importir menerima SPJK dari Pejabat pemeriksa dokumen melalui

Pejabat penerima dokumen.

3.  Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian terhadap berkas PIB.

4.  Pejabat pemeriksa dokumen dapat meminta tambahan keterangan

terkait uraian barang dan/atau nilai pabean, dan memberitahukan agar

Importir menyiapkan barangnya untuk pengambilan contoh barang

dalam hal diperlukan.

5.  Pejabat pemeriksa dokumen mengambil contoh barang dengan

memerintahkan petugas yang ditunjuk.

6.  Dalam hal hasil penelitian menemukan indikasi adanya perbedaan

jumlah, jenis dan/atau pelanggaran, Pejabat pemeriksa dokumen

menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada unit pengawasan untuk

dilakukan pemeriksaan fisik melalui mekanisme NHI.

6.1.   Dalam hal diterbitkan NHI dan ditemukan dugaan tindak pidana,

unit pengawasan melakukan proses lebih lanjut.

6.2.   Apabila unit pengawasan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja

setelah tanggal pemberitahuan tertulis dari Pejabat pemeriksa

dokumen tidak menerbitkan NHI atau diterbitkan NHI dengan hasil

tidak ditemukan tindak pidana:

6.2.1.   Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penetapan tarif dan

nilai pabean.

6.2.2.   Dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean tidak

mengakibatkan kekurangan pembayaran, Pejabat pemeriksa

dokumen menerbitkan SPPB.

6.2.3.   Dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean

mengakibatkan kekurangan pembayaran: 

6.2.3.1.   Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPTNP.

6.2.3.2.   Importir membayar kekurangan pembayaran sesuai

dengan SPTNP pada Bank Devisa Persepsi/Pos

Persepsi.

6.2.3.3.   Importir menyerahkan SSPCP yang telah diberikan

NTB/NTP dan/atau NTPN kepada Pejabat pemeriksa

dokumen.

6.2.3.4.   Pejabat pemeriksa dokumen menerima dan meneliti

kesesuaian SSPCP dengan  SPTNP, dan dalam hal

telah sesuai diterbitkan SPPB. 

7.  Dalam hal tidak ditemukan indikasi adanya perbedaan jumlah, jenis

dan/atau pelanggaran, dilakukan langkah-langkah sesuai dengan butir

6.2.1 s.d 6.2.3.4.

E.  Dalam hal pengeluaran Barang Impor yang ditetapkan melalui Jalur Merah:  

1.  Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPJM serta mengirimkannya

kepada Importir.

2.  Importir menyampaikan pemberitahuan kesiapan pemeriksaan fisik

kepada Pejabat pemeriksa dokumen dalam jangka waktu paling lama    

3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPJM.

2.1.   Apabila Importir dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal

SPJM tidak memberitahukan kesiapan pemeriksaan fisik, Pejabat

yang menangani pelayanan pabean dapat menerbitkan instruksi

pemeriksaan barang, dengan tembusan kepada pengusaha TPS.

2.2.   Pengusaha TPS menerima tembusan instruksi pemeriksaan barang

dan membantu jalannya pemeriksaan barang dimaksud.

2.3.   Importir dapat mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu

penetapan pemeriksaan dimaksud disertai alasan.

3.  Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan Instruksi Pemeriksaan dan

menunjuk pejabat pemeriksa barang.

4.  Pejabat Pemeriksa Barang menerima invoice/packing list  dan instruksi

pemeriksaan dari Pejabat pemeriksa dokumen.

5.  Pejabat pemeriksa barang melakukan pemeriksaan fisik barang dan

mengambil contoh barang jika diminta, membuat Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAP

Fisik) dengan tembusan kepada unit pengawasan, kemudian mengirim

LHP dan BAP Fisik kepada Pejabat pemeriksa dokumen.  

6.  Dalam hal diperlukan, unit pengawasan segera berkoordinasi dengan

Pejabat pemeriksa dokumen.

7.  Pejabat pemeriksa dokumen menerima LHP dan BAP Fisik, untuk

dilakukan penelitian. 

8.  Dalam hal diperlukan uji laboratorium, Pejabat pemeriksa dokumen

mengirimkan contoh barang dan invoice/packing list  ke laboratorium.

9.  Dalam hal hasil pemeriksaan fisik dan hasil uji laboratorium serta

penelitian tarif dan nilai pabean menunjukkan kesesuaian dengan

pemberitahuan, dan :

a.    bea masuk, cukai, PDRI, dan sanksi administrasi telah dilunasi, dan 

b.    ketentuan larangan dan pembatasan telah dipenuhi, 

Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB.

10.  Dalam hal hasil penelitian menunjukan tidak sesuai dan tidak ada

tindak lanjut dari unit pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 6,

Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian tarif dan nilai pabean,

serta pemenuhan ketentuan tentang larangan/pembatasan.

11.  Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 10:

11.1.  Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPTNP kepada Importir

dalam hal terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, cukai,

dan PDRI, dengan tembusan kepada Pejabat yang menangani

urusan penagihan.

11.2.  Dalam hal ditemukan barang yang terkena ketentuan larangan/ 

pembatasan, Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan NPBL. 

12.  Importir menerima respons SPTNP dan NPBL untuk barang yang terkena

ketentuan larangan/pembatasan,  kemudian melakukan pelunasan

pembayaran bea masuk, cukai, PDRI, dan sanksi administrasi serta

menyerahkan persyaratan yang terkait dengan ketentuan

larangan/pembatasan.

13.  Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB setelah melakukan

penelitian tentang pelunasan pembayaran bea masuk, cukai, PDRI, dan

sanksi administrasi serta pemenuha n ketentuan larangan/pembatasan.

(Dalam hal fungsi penelitian dokumen dilakukan oleh Pejabat yang

menangani pelayanan pabean, maka uraian yang menyebutkan Pejabat

pemeriksa dokumen diganti dengan Pejabat yang menangani pelayanan

pabean).    

III.  PENGELUARAN BARANG IMPOR 

1.  Importir menyerahkan SPPB kepada Pejabat yang mengawasi pengeluaran

barang.

2.  Pejabat mengawasi pengeluaran barang dari Kawasan Pabean atau TPS oleh

Importir berdasarkan SPPB atau  berdasarkan SPPF untuk MITA Non

Prioritas.

3.  Importir menerima SPPB atau SPJM  yang diberikan catatan oleh Pejabat

yang mengawasi pengeluaran barang.

4.  Importir mengeluarkan Barang Impor dari kawasan pabean.

IV.  PASCA PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG

A.   Dalam hal pengeluaran Barang Impor oleh MITA Prioritas dan MITA Non

Prioritas yang memanfaatkan fasilitas pe mbayaran berkala,  MITA Prioritas

dan MITA Non Prioritas melakukan pelunasan  bea  masuk,  cukai, PDRI,

dan PNBP melalui  Bank  Devisa  Persepsi/Pos Persepsi  yang  telah 

terhubung  dengan  PDE  Kepabeanan  dengan  mencantumkan nomor aju

dan nomor PIB pada SSPCP.

B.  Dalam hal pengeluaran Barang Impo r ditetapkan melalui Jalur Hijau:

1. Pejabat pemeriksa dokumen meneliti uraian barang dalam PIB, dan

meminta tambahan keterangan terkait uraian barang dan/atau

permintaan informasi tentang nilai  pabean kepada Importir dalam hal

diperlukan.

2. Importir menyampaikan bukti-bukti kebenaran nilai pabean kepada

Pejabat pemeriksa dokumen dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja

setelah tanggal permintaan informasi nilai pabean dan/atau tambahan

keterangan terkait uraian barang.

3. Pejabat pemeriksa dokumen meneliti dan menetapkan tarif dan nilai

pabean dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran

PIB dan menerbitkan SPTNP, atau menerbitkan rekomendasi audit

kepabeanan dalam hal menemukan kekurangan pembayaran bea masuk,

cukai, dan PDRI setelah melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak

tanggal pendaftaran PIB.

4. Importir menerima SPTNP untuk selanjutnya dilunasi dalam jangka waktu

paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal SPTNP, dan menyerahkan

SSPCP kepada pejabat yang menangani penagihan.

C.   Pejabat yang mengelola manifes melakukan penutupan Pos BC 1.1 atas PIB

yang telah diselesaikan.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI

NIP 120050332

Lampiran IV

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 

Nomor   :  42/BC/2008

Tanggal   :  31 Desember 2008

TATAKERJA  PENYELESAIAN   BARANG IMPOR  EKSEP

1.   Setelah mendapatkan nomor pendaftaran PIB, Importir m engajukan  permohonan

untuk mendapatkan persetujuan pengeluaran Barang Impor eksep kepada Kepala

Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk sebelum :

a.    Pengeluaran Barang Impor untuk yang ditetapkan jalur MITA prioritas, jalur

MITA non prioritas, jalur hijau, dan jalur kuning; atau 

b.    Sebelum dilakukan pemeriksaan fisik untuk yang ditetapkan jalur merah.

2.   Permohonan sebagaimana dimaksud pa da angka 1 dilengkapi dengan :

a.    Fotokopi PIB,

b.    Dokumen pelengkap pabean, dan 

c.    Dokumen yang menerangkan penyebab terjadinya pengeluaran Barang Impor

eksep.

3.   Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang  ditunjuk memberikan persetujuan atau

menolak permohonan pengeluaran Barang Impor eksep.

4.   Dalam hal Kepala Kantor Pabean  memberikan persetujuan, Importir

menyampaikan persetujuan Kepala Kantor Pabean dan SPPB kepada Pejabat yang

menangani pelayanan pabean. 

5.   Pejabat yang menangani pelayanan pabe an memberikan persetujuan pengeluaran

sebagian dengan memberikan catatan pada SPPB.

6.   Terhadap Barang Impor eksep yang merupakan sisa dari barang yang dikeluarkan

sebagian sebagaimana dimaksud pada butir 5, dilakukan hal-hal sebagai berikut :

6.1. Pejabat yang menangani pelayanan pabean menerbitkan :

a.  instruksi pemeriksaan fisik melalui pemindai peti kemas dalam hal

ditetapkan jalur MITA prioritas, jalur  MITA non prioritas, jalur hijau, dan

jalur kuning; atau 

b.  instruksi pemeriksaan fisik, dalam hal tidak tersedia pemindai peti kemas

atau ditetapkan jalur merah.

6.2.  Importir menyiapkan barang untuk diperiksa fisik atau dilakukan

pemindaian.

6.2.1   Dalam hal hasil pemeriksaan fisik atau hasil pemindaian menunjukkan

kesesuaian dengan PIB, Pejabat peme riksa barang/Pejabat pemindai peti

kemas memberikan catatan “SESUAI PEMBERITAHUAN” pada SPPB,

kemudian meneruskannya kepada Pejabat yang menangani pelayanan

pabean untuk diberikan catatan “SETUJU KELUAR”. 

6.2.2   Dalam hal hasil pemeriksaan fisik/pemindaian menunjukkan hasil tidak

sesuai dengan PIB : 

6.2.2.1  Pejabat pemeriksa barang/Pejabat pemindai peti kemas

memberikan catatan “TIDAK  SESUAI PEMBERITAHUAN” pada

SPPB, kemudian meneruskannya kepada Pejabat yang

menangani pelayanan pabean.

6.2.2.2  Pejabat yang menangani pelayanan pabean meneruskan berkas  

PIB   atas Barang Impor  eksep   dan  SPPB  kepada unit

pengawasan untuk dilakukan penelitian ada tidaknya dugaan

tindak pidana.

6.2.2.3  Unit pengawasan melakukan penelitian mendalam, kemudian

mengembalikan berkas PIB dan SPPB kepada Pejabat yang

menangani pelayanan pabean dalam hal tidak ditemukan

dugaan tindak pidana untuk diberikan catatan “SETUJU

KELUAR” setelah kekurangan pembayaran bea masuk, PDRI

dan sanksi administrasi berupa denda dilunasi. 

6.2.2.4  Dalam hal ditemukan dugaan tindak pidana, unit pengawasan

melakukan proses lebih lanjut.

6.2.3  Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang  mencocokkan  SPPB

dengan  nomor, merek,  ukuran,   jumlah   dan   jenis   kemasan/peti   kemas

yang  bersangkutan:

6.2.3.1.   Dalam hal ditemukan sesuai,   Barang Impor   dapat   dikeluarkan

dengan diberikan catatan ”TELAH DIKELUARKAN” pada SPPB.

6.2.3.2.   Dalam hal ditemukan tidak  sesuai, Pejabat yang mengawasi

pengeluaran barang mencegah pengeluaran  barang, dan

memberikan catatan ”TIDAK SESUAI” pada SPPB serta

melaporkannya kepada  Pejabat yang menangani pelayanan

pabean.

6.2.4.    Pejabat yang menangani pelayanan pabean meneruskan berkas PIB

kepada unit pengawasan  untuk dilakukan  penelitian   lebih   lanjut; 

6.2.5.    Unit pengawasan melakukan penelitian mendalam, kemudian

mengembalikan berkas PIB dan SPPB kepada Pejabat yang menangani

pelayanan pabean dalam hal tidak ditemukan dugaan tindak pidana.

6.2.6.    Pejabat yang menangani pelayanan pabean menerbitkan instruksi

pemeriksaan fisik:

6.2.6.1.  Dalam hal hasil pemeriksaan  fisik menunjukkan sesuai,

Pejabat yang menangani pelayanan pabean memberikan catatan

“SETUJU KELUAR”. 

6.2.6.2.  Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan tidak sesuai,

Pejabat yang menangani pelayana n pabean meneruskan berkas

PIB dan SPPB kepada unit pengawasan untuk dilakukan

penelitian ada tidaknya dugaan tindak pidana.

6.2.6.3.  Unit pengawasan melakukan penelitian mendalam, kemudian

mengembalikan berkas PIB dan SPPB kepada Pejabat yang

menangani pelayanan pabean dalam hal tidak ditemukan

dugaan tindak pidana untuk diberikan catatan “SETUJU

KELUAR” setelah kekurangan pembayaran dan sanksi

administrasi berupa denda dilunasi. 

6.2.6.4.  Dalam hal  ditemukan dugaan tindak pidana, unit pengawasan

melakukan proses lebih lanjut.

6.2.7.   Dalam hal ditemukan sesuai,   Barang Impor   dapat   dikeluarkan dengan

diberikan catatan ”TELAH DIKELUARKAN” pada SPPB oleh Pejabat yang

mengawasi pengeluaran barang. 

6.3.  Importir menerima  SPPB yang telah  diberi  catatan  oleh  Pejabat yang

mengawasi pengeluaran barang. 

6.4.  Dalam hal Barang Impor eksep tidak akan didatangkan atau tidak akan

datang dalam batas waktu yang ditetapkan yaitu 60 (enam puluh) hari sejak

tanggal penerbitan SPPB, Importir me lakukan kegiatan sebagai berikut :

6.4.1.   mengajukan surat pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pabean;

6.4.2.   mengajukan permohonan pengembalian bea masuk kepada Kepala

Kantor Pabean;

6.4.3.   mengajukan  PIB  baru  dengan  membayar  bea  masuk,  cukai  dan 

PDRI.

DIREKTUR  JENDERAL,

ttd,-

ANWAR   SUPRIJADI 

NIP  120050332

Lampiran V

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 

Nomor   : 42/BC/2008

Tanggal  : 31 Desember 2008

FORMULIR-FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN IMPOR UNTUK DIPAKAI

1.   Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP).

2.   Nota Pemberitahuan Barang Larangan/Pembatasan (NPBL).

3.   Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB).

4.   SPPB “pemindai peti kemas”.

5.   Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM).

6.   Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK).

7.   Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik (SPPF).

8.   Instruksi Pemeriksaan (IP).

9.   Instruksi Pemeriksaan Fisik melalui Pemindai.

10. Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik (LHP).

11. Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAP Fisik).

12. Laporan Hasil Analisis Tampilan (LHAT).

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI

NIP 120050332

Lampiran V.1.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 

Nomor   : 42/BC/2008

Tanggal  : 31 Desember 2008

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA               ….(2)

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA ..................................

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ...................................

NOTA PEMBERITAHUAN PENOLAKAN (NPP)

Nomor Pengajuan   :      

Waktu Respons       :         menit                                     

Kepada   : 

Importir

NPWP   :

Nama   :

Alamat   :

PPJK 

NPWP     :

Nama   :

Alamat   :

NP PPJK :

PIB yang Saudara sampaikan tidak memenuhi syarat untuk diproses  lebih lanjut. Agar

dilakukan perbaikan sebagai berikut : 

1.

2. 

3.

…………………tanggal …………

Pejabat Penerima Dokumen

Tanda tangan       :

Nama                : 

NIP                : 

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI

NIP 120050332

Lampiran V.2.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 

Nomor   : 42/BC/2008

Tanggal  : 31 Desember 2008

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA    ………..(3)

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA ..................................

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ....................................

NOTA PEMBERITAHUAN BARANG LARANGAN/PEMBATASAN (NPBL)

Nomor   :                              Tanggal : 

Nomor Pendaftaran PIB:                                           Tanggal :

Kepada   : 

Importir 

NPWP   :

Nama   :

Alamat   :

PPJK

NPWP   :

Nama   :

Alamat   :

NP PPJK :

Dalam PIB yang Saudara sampaikan terdapat barang yang terkena ketentuan

larangan/pembatasan. Untuk itu diminta menyerahkan persetujuan dari instansi ...

dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal Nota Pemberitahuan ini.

…………………tanggal …………

Pejabat Peneliti Barang Larangan/Pembatasan

Tanda tangan           :

Nama                : 

NIP                : 

Peruntukan :

1.   Importir;

2.   Unit pengawasan;

3.   Pejabat peneliti larangan/pembatasan. 

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI

NIP 120050332

Lampiran V.3.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 

Nomor   : 42/BC/2008

Tanggal  : 31 Desember 2008

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA    ………..(4)

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA ..................................

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ....................................

SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG (SPPB)

Nomor   :                              Tanggal : 

Nomor Pendaftaran PIB     :                              Tanggal :

Kepada:

Importir 

NPWP   :

Nama   :

Alamat   :

PPJK   

NPWP   :

Nama   :

Alamat   :

NP PPJK :

Lokasi Barang       :

No.B/L atau AWB      :                                 Tanggal:

Nama Sarana Pengangkut   :

No.Voy./Flight                    :   

No. BC 1.1                           :                   Tanggal:                      Pos :

Jumlah/jenis kemasan        :                  Berat   : 

Merk kemasan                     :

Jumlah peti kemas               :

Nomor Peti Kemas/Ukuran  :

Catatan pengeluaran :

............................. tanggal ........................          ........................tanggal ........................ ... 

Pejabat Pemeriksa Dokumen                                Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang

Tanda tangan  :                                           Tanda tangan  :

Nama      :                                           Nama    : 

NIP      :                                           NIP      : 

Peruntukan : 

1.   Importir;

2.   Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang. 

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI

NIP 120050332

Lampiran V.4.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 

Nomor   : 42/BC/2008

Tanggal  : 31 Desember 2008

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA    ………..(5)

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA ..................................

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ....................................

SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG (SPPB)

 ”Pemindai Peti Kemas ( Container Scanner)”

Nomor     :                              Tanggal : 

Nomor Pendaftaran PIB       :                              Tanggal :

Kepada:

Importir 

NPWP   :

Nama   :

Alamat   :

PPJK   

NPWP   :

Nama   :

Alamat   :

NP PPJK :

Lokasi Barang   :

No. B/L atau AWB                 :                                Tanggal :

Nama Sarana Pengangkut      :

No.Voy./Flight                       :   

No. BC 1.1                             :          Tanggal :                          Pos : 

Jumlah/jenis kemasan          :         Berat     : 

Merk kemasan                       :

Jumlah peti kemas                :

Nomor Peti Kemas/Ukuran    :

Catatan pengeluaran :

....................................tanggal.....................      .........................tanggal......................

Pejabat yang menangani pelayanan pabean/             Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang

Pejabat Pemeriksa Dokumen

Tanda tangan  :                                           Tanda tangan  :

Nama      :                                           Nama    : 

NIP      :                                           NIP      : 

Peruntukan : 

1.   Importir;

2.   Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI

NIP 120050332

Lampiran V.5.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 

Nomor   : 42/BC/2008

Tanggal  : 31 Desember 2008

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA    ………..(6)

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA ..................................

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ....................................

SURAT PEMBERITAHUAN JALUR MERAH (SPJM)

         Nomor   :                      Tanggal : 

Nomor Pendaftaran PIB   :                                        Tanggal :

Kepada :

Importir 

NPWP   :

Nama   :

Alamat   :

PPJK

NPWP   :

Nama   :

Alamat   :

NP PPJK :

Lokasi Barang :

Berdasarkan hasil penelitian dokumen, PIB Saudara ditetapkan JALUR MERAH. Agar

Saudara menyerahkan hasil cetak PIB dan dokumen pelengkap pabean serta menyiapkan

barang untuk dilakukan pemeriksaan fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah

tanggal SPJM ini.

            

Pejabat yang menangani pelayanan pabean/

Pejabat Pemeriksa Dokumen                                 

Tanda tangan  :                                           

Nama      :                                            

NIP      :                                            

Peruntukan : 

1.   Importir;

2.   Pejabat pemeriksa barang.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI

NIP 120050332

Lampiran V.6.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 

Nomor   : 42/BC/2008

Tanggal  : 31 Desember 2008

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA    ………..(7)

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA ..................................

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ....................................

SURAT PEMBERITAHUAN JALUR KUNING (SPJK)

         Nomor   :                       Tanggal : 

Nomor Pendaftaran PIB   :                                        Tanggal :

Kepada 

Importir 

NPWP   :

Nama   :

Alamat   :

PPJK 

NPWP   :

Nama   :

Alamat   :

NP PPJK :

Lokasi Barang :

Berdasarkan hasil penelitian dokumen, PIB Saudara ditetapkan JALUR KUNING. Agar

Saudara menyerahkan hasil cetak PIB dan dokumen pelengkap pabean dalam jangka

waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPJK ini.

             

Pejabat Pemeriksa Dokumen                                 

Tanda tangan  :                                           

Nama      :                                            

NIP      :                                           

Peruntukan : 

1.   Importir;

2.   Pejabat pemeriksa barang.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI

NIP 120050332

Lampiran V.7.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 

Nomor   : 42/BC/2008

Tanggal  : 31 Desember 2008

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA    ………..(8)

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA ..................................

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ....................................

SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN FISIK (SPPF)

         Nomor   :                         Tanggal : 

Nomor Pendaftaran PIB   :                                          Tanggal :

Kepada :

Importir 

NPWP   :

Nama   :

Alamat   :

PPJK   

NPWP   :

Nama   :

Alamat   :

NP PPJK :

Lokasi Barang       :

No. B/L atau AWB               :                                  Tanggal  :

Nama Sarana Pengangkut     :

No.Voy./Flight                         :   

No. BC 1.1                              :                     Tanggal  :            Pos :

Jumlah/jenis kemasan           :            Berat    : 

Merk kemasan                        :

Jumlah peti kemas                  :

Nomor peti kemas/ukuran      :

Diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen, terhadap barang dalam PIB

dengan nomor pendaftaran tersebut di atas disetujui untuk dikeluarkan dengan

pemeriksaan fisik di tempat Saudara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.   Dilakukan penyegelan dan/atau pengawalan oleh Pejabat Bea dan Cukai;

2.   Wajib memberikan bantuan yang layak kepada Pejabat Bea dan Cukai yang

melaksanakan pemeriksaan fisik dan/atau pengawalan, apabila tidak tersedia

akomodasi (sesuai dengan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006).

          

Pejabat Pemeriksa Dokumen                                 

Tanda tangan  :                                           

Nama      :                                            

NIP      :                     

Peruntukan : 

1.  Importir;

2.  Pejabat pemeriksa barang;

3.  Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang.

4.  Pejabat yang melakukan pengawalan

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI

NIP 120050332

Lampiran V.8.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 

Nomor   : 42/BC/2008

Tanggal  : 31 Desember 2008

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA    ………..(9)

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA ..................................

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ....................................

INSTRUKSI PEMERIKSAAN

                      Nomor   :               Tanggal : 

Nomor Pendaftaran PIB   :                                        Tanggal :

Importir 

NPWP     :

Nama     :

Alamat    :

PPJK  

NPWP     :

Nama     :

Alamat    :

NP PPJK  :

Pejabat Pemeriksa Barang :

Nama    :

NIP    :

Jumlah koli yang harus diperiksa  :

Ajukan contoh (ya/tidak)      : 

Ajukan foto (ya/tidak)            :

Pejabat yang menangani pelayanan pabean/

Pejabat pemeriksa dokumen                                  

Tanda tangan  :                                           

Nama      :                                            

NIP      :                                           

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI

NIP 120050332

Lampiran V.9.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 

Nomor   : 42/BC/2008

Tanggal  : 31 Desember 2008

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA    ………..(10)

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA ..................................

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ....................................

INSTRUKSI PEMERIKSAAN FISIK MELALUI PEMINDAI  

         Nomor   :                          Tanggal : 

Nomor Pendaftaran PIB   :                                      Tanggal :

Kepada :

Importir 

NPWP   :

Nama   :

Alamat   :

PPJK

NPWP   :

Nama   :

Alamat   :

NP PPJK :

Lokasi Barang       :

No. B/L atau AWB                :                                  Tanggal   :

Nama Sarana Pengangkut      :

No.Voy./Flight                        :   

No. BC 1.1                             :                    Tanggal  :             Pos :

Jumlah/jenis kemasan           :           Berat       : 

Merk kemasan                        :

Jumlah peti kemas                  :

Nomor peti kemas/ukuran      :

          

Pejabat yang menangani pelayanan pabean                                 

Tanda tangan  :                                           

Nama      :                                            

NIP      :                                           

Peruntukan : 

1.   Importir.

2.   Pejabat pemindai peti kemas. 

DIREKTUR JENDERAL,

ANWAR SUPRIJADI

NIP 120050332

                      Lampiran V.10.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 

Nomor   : 42/BC/2008

Tanggal  : 31 Desember 2008

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA    ………..(11)

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA ..................................

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ....................................

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN 

               Nomor   :                 Tanggal : 

Nomor Pendaftaran PIB   :                                    Tanggal :

Hari/tanggal : .......... Jam mulai periksa : ........... Jam selesai periksa : ......  Lokasi : .........

Jumlah partai barang                            : 

Nomor peti kemas yang diperiksa            : 

        (dalam hal LCL)

Kondisi segel                                           :                            Utuh                    Rusak

Jumlah & jenis  barang yang diperiksa    :                     

        (dalam hal LCL) 

Hasil pemeriksaan:

No Jumlah, Jenis,

Ukuran Kemasan

Uraian barang   Jumlah

Satuan

Barang 

Spesifikasi

(merk/tipe/

kapasitas)

Negara

Asal

Keterangan

(1) (2)  (3)  (4) (5)  (6)  (7)

     

Contoh : barang/foto *)

Kesimpulan :

          

Pejabat Pemeriksa Barang                                 

Tanda tangan  :                                           

Nama      :                                            

NIP      :                                     

*) coret yang tidak perlu

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI

NIP 120050332

Lampiran V.11.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 

Nomor   : 42/BC/2008

Tanggal  : 31 Desember 2008

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA    ………..(12)

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA ..................................

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ....................................

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR

Nomor :     Tanggal:

Terhadap impor barang dengan data sebagai berikut :

1. No/Tgl PIB : ......................... ., ...../...../200..

2. Lokasi Pemeriksaan :

3. Tgl/waktu penunjukan pemeriksa: ..../......./200. .....:......

4. waktu pemeriksaan :

a) Jam/Tgl dimulai pengeluaran kemasan (stripping) : .............. , ..../..../200..

b) Jam/Tgl selesai pengeluaran kemasan ( stripping) : .............. , ..../..../200..

c) Jam/Tgl dimulai pemeriksaan ba rang : .............., ..../..../200..

d) Jam/Tgl selesai pemeriksaan barang : .............., ..../..../200..

5. Foto : tidak / ya* ( ...... lembar)

6. Contoh barang

a) jenis :

b) jumlah :

c) diminta kembali oleh importir/kuasanya : ya / tidak *

7. Kendala pemeriksaan

a) Importir/kuasanya tidak ada di tempat pemeriksaan: 

b) Barang tidak berada di tempat pemeriksaan : 

c) Buruh tidak siap : 

d) Peralatan tidak tersedia :     (sebutkan: ...................)

e) Lain-lain :

............................................................................................................................... ....

                    

............................................................................................................................... ....

                  

8. Keterangan :

............................................................................................................................... ....

............................................................................................................................... ....

Mengetahui:        Pejabat Pemeriksa Barang

Importir/Kuasanya*

.......................................     ........................................

NIP

Pengusaha TPS**

.......................................

* coret yang tidak perlu

** diisi bila berkaitan dengan TPS

Peruntukan : 

1.   Importir atau Pengusaha TPS;

2.   Pejabat Pemeriksa Barang.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI

NIP 120050332

Lampiran V.12.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 

Nomor   : 42/BC/2008

Tanggal  : 31 Desember 2008

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA    ………..(13)

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA ..................................

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ....................................

LAPORAN HASIL ANALISIS TAMPILAN 

Nomor :                         Tanggal :

Nomor Pendaftaran PIB         :                           Tanggal : 

Nomor Seri            :

Nomor Instruksi Pemeriksaan :

Nomor Peti Kemas          :

Uraian Analisis:

............................................................................................................................... .........

............................................................................................................................... .........

............................................................................................................................... .........

............................................................................................................................... .........

............................................................................................................................... .........

Kesimpulan:

Pejabat pemindai peti kemas

   

Tanda tangan  :                                           

Nama      :                                             

NIP      :    

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI

NIP 120050332